Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan tidak dapat menurunkan konten di media sosial secara sembarangan karena setiap laporan harus melalui prosedur resmi. Penanganan konten dilakukan berdasarkan aduan dari patroli siber, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan penanganan laporan mendesak dan reguler melewati tahapan yang sama. Untuk laporan mendesak, proses penanganannya ditargetkan rampung dalam empat jam, sedangkan laporan biasa ditangani dalam waktu 1×24 jam.
Kategori Konten Mendesak Terbatas
Menurut Mediodecci, kewenangan Komdigi dalam menangani konten digital memiliki batasan. Ia menegaskan kementerian tersebut tidak berperan sebagai lembaga penyensoran.
“Nah, ini bahwa ada basis batasan di Komdigi, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa. Artinya, dalam melaksanakan kewenangannya itu Komdigi bukan tukang sensor,” kata Mediodecci di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, laporan yang masuk tidak seluruhnya digolongkan sebagai konten mendesak. Kategori itu mencakup materi terorisme, pornografi anak, serta konten yang dinilai meresahkan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Setelah menerima laporan, Komdigi memeriksa bukti dan data pendukung terkait dugaan pelanggaran. Jika persyaratan dinilai lengkap, kementerian akan menyampaikan pemberitahuan kepada platform digital terkait untuk meminta penanganan atas konten tersebut.
Mediodecci mengatakan pengajuan kepada platform dikirim dalam bentuk kelompok laporan atau batch. Satu batch biasanya mencakup sekitar 200 hingga 400 tautan yang perlu ditanggapi oleh pengelola platform.
“Jadi kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch isinya konten ABCD, dan itu biasanya satu batch berisi antara 200 sampai 400 link dalam satu kali pengiriman yang harus mereka respons,” ucapnya.
Platform Dapat Meminta Waktu Verifikasi
Komdigi menyebut platform tidak selalu langsung menerima seluruh pengajuan penurunan konten. Dalam proses tersebut, tersedia komunikasi antara pemerintah dan platform, termasuk apabila pengelola platform mengajukan keberatan atau membutuhkan tambahan waktu untuk memeriksa konten yang dilaporkan.
Mediodecci menyatakan tenggat bagi konten mendesak adalah 12 jam setelah mekanisme penanganan berjalan. Ia menambahkan bahwa kategori konten mendesak memang dibuat terbatas, yakni terorisme, pornografi anak, serta konten meresahkan dan mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam PM5.
Apabila platform belum memberikan respons, laporan akan dimasukkan ke Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN. Sistem tersebut digunakan untuk memantau kepatuhan platform terhadap permintaan penanganan konten.
Menurut Mediodecci, penghitungan waktu penanganan baru dimulai saat laporan tercatat dalam sistem. Platform tetap diberi kesempatan untuk merespons, termasuk meminta waktu tambahan guna melakukan verifikasi atas perintah penurunan konten.
Komdigi juga memiliki kewenangan untuk memblokir langsung konten perjudian daring dan pornografi. Namun, pelaksanaannya tetap dilakukan melalui komunikasi serta koordinasi dengan platform, dengan mengacu pada pedoman komunitas masing-masing layanan digital.
Untuk kategori pelanggaran lain, seperti perdagangan ilegal, Komdigi harus memperoleh rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang sebelum mengambil langkah pembatasan akses terhadap konten tersebut.