Gelombang penolakan terhadap pembangunan pusat data muncul di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Warga serta pemerintah di sejumlah wilayah menyoroti tekanan proyek-proyek tersebut terhadap ketersediaan air bersih, jaringan listrik, dan lingkungan sekitar.
Di Indonesia, warga kawasan Nongsa, Batam, memprotes gangguan pasokan air bersih yang diduga berkaitan dengan pembangunan pusat data. Persoalan pasokan air itu dilaporkan telah berlangsung selama beberapa bulan.
Proyek di Indonesia dan Thailand Dihentikan
Salah satu pembangunan pusat data di Indonesia juga dihentikan. Proyek milik BDX di Jatiluhur, Jawa Barat, dihentikan karena belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Di Malaysia, warga Johor menggelar aksi di depan kantor perusahaan China, ZData Technologies, pada Februari. Aksi tersebut dipicu debu dari kegiatan konstruksi yang lokasinya dekat dengan permukiman, selain kekhawatiran atas dampak pembangunan terhadap pasokan air bersih.
Sementara itu, Thailand menghentikan 49 proyek dan menunda persetujuan bagi 117 proyek selama September 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah muncul sorotan mengenai belum rincinya aturan dan mekanisme pemantauan proyek.
Proyek pusat data di Koridor Ekonomi Timur atau Eastern Economic Corridor (EEC) Thailand juga mendapat penolakan dari warga. Mereka menilai proyek tersebut menambah beban terhadap cadangan air yang terus menurun di kawasan itu.
Kebutuhan Listrik dan Air Meningkat
Kekhawatiran masyarakat muncul seiring proyeksi peningkatan konsumsi energi pusat data. Konsultan energi Wood Mackenzie memperkirakan pusat data di Johor menggunakan sekitar 24 persen dari total listrik wilayah tersebut. Porsinya diproyeksikan naik menjadi 40 persen pada 2035.
Analis Riset Wood Mackenzie Alvin Tan mengatakan laju pembangunan pusat data di Johor dapat membebani infrastruktur energi setempat. “Pertumbuhan pesat pembangunan pusat data di Johor berpotensi menciptakan hambatan pada jaringan listrik lokal, sekaligus meningkatkan kebutuhan akan pembaharuan jaringan transmisi dan kapasitas pasokan listrik baru,” kata Tan, dikutip dari The Guardian.
Menteri Energi Thailand Akanat Promphan juga menyoroti besarnya kebutuhan daya listrik pusat data, yang antara lain bergantung pada gas impor berbiaya tinggi. Ia menyatakan Thailand perlu menetapkan kategori baru pengguna listrik dengan tarif lebih tinggi untuk menghadapi lonjakan permintaan tersebut.
Selain energi, penggunaan air menjadi persoalan penting dalam pengoperasian pusat data. Tenggara Strategics menyebut konsumsi air pusat data di Indonesia berpotensi lebih tinggi karena banyak fasilitas berada di dataran rendah dengan cuaca panas dan lembap.
Johor, yang rentan mengalami kekeringan, diperkirakan memerlukan hingga 675 juta meter kubik air per hari untuk operasional pusat data. Di Thailand Timur, Waduk Khlong Luang yang memasok kebutuhan kawasan industri EEC disebut semakin dangkal dan berada dalam kondisi rentan.
Direktur Penelitian EEC Watch Somnuck Jongmeewasin mengatakan waduk tersebut tetap mengalirkan air ke kawasan industri meski mengalami tekanan. “Waduk Khlong Luang di Chonburi (Thailand Timur) merupakan titik rawan utama. Meski kondisi waduk sudah dangkal dan berada di bawah tekanan berat, pihak berwenang tetap mengalirkan air ke kawasan industri,” jelasnya.
Asia Tenggara Menjadi Pusat Pertumbuhan
Protes berkembang ketika Asia Tenggara menjadi kawasan dengan porsi terbesar kapasitas pusat data yang sedang dibangun di Asia Pasifik. Data Cushman & Wakefield menunjukkan Asia Tenggara menyumbang sekitar 50 persen kapasitas proyek yang tengah dalam konstruksi di kawasan tersebut.
Malaysia memiliki kapasitas pusat data dalam pembangunan sebesar 1.039 megawatt, sedangkan Thailand mencapai 859 megawatt. Total kapasitas pusat data yang sedang dibangun di Asia Tenggara mencapai 2.382 megawatt.
Para pengembang mulai mencari alternatif lokasi di luar Singapura, yang pada dekade 2010-an menjadi pusat utama industri pusat data. Singapura sempat menerapkan moratorium pembangunan pusat data pada 2019 hingga 2022 karena fasilitas tersebut membutuhkan air dan listrik dalam jumlah besar.
Setelah kemunculan large language models dan meningkatnya pemakaian kecerdasan buatan, kapasitas pusat data di Malaysia meningkat sepuluh kali lipat dalam tiga tahun menjadi 1.110 megawatt pada 2026. Negara itu masih memiliki tambahan kapasitas 3.088 megawatt yang sedang dibangun atau direncanakan.
Indonesia juga merencanakan pengembangan pusat data berkapasitas 1.699 megawatt di kawasan Jakarta Raya serta menjadikan Batam sebagai pusat pendukung. Microsoft dilaporkan membangun lima pusat data di Indonesia dalam investasi senilai US$1,7 miliar.