Keputusan penurunan atau pemblokiran konten di media sosial tidak selalu berasal dari permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pengelola platform digital juga dapat mengambil tindakan sendiri melalui sistem moderasi dan verifikasi konten mereka.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pengguna dapat mengenali apakah pembatasan suatu unggahan dilakukan atas permintaan pemerintah melalui notifikasi yang ditampilkan platform. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (13/11/2026).
Platform Cantumkan Keterangan Permintaan Komdigi
Mediodecci menjelaskan sejumlah perusahaan platform mempunyai prosedur pemeriksaan internal terhadap konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Meta, misalnya, menjalankan pemeriksaan tersebut bersama organisasi pemeriksa fakta serta sejumlah jurnalis.
Menurut dia, X dan layanan di bawah Meta telah menerapkan kebijakan transparansi dengan mencantumkan informasi khusus apabila penghapusan atau pembatasan konten dilakukan berdasarkan permintaan Komdigi.
“Jadi kalau di X itu pasti ada ‘surat cinta’ dulu, jadi kalau di platform X surat cintanya itu pasti dikasih tahu bahwa konten Anda diminta untuk dihapus atas permintaan Komdigi. Kalau di Meta itu muncul keterangan konten ini dibatasi, jadi pasti disebut Komdigi-nya,” kata Mediodecci.
Ia menyebut keterangan tersebut dapat menjadi petunjuk bagi pengguna untuk membedakan keputusan platform dengan permintaan dari kementerian. Apabila tidak ada pemberitahuan resmi yang menyebut Komdigi, pengguna perlu memeriksa kembali asal keputusan pembatasan itu.
“Jadi itu juga sebenarnya bisa menjadi ciri, kalau misalnya tidak ada notifikasi tersebut itu belum tentu dilakukan oleh Komdigi, harus diperiksa kembali,” ungkap Mediodecci.
Permintaan Komdigi Bisa Ditolak Platform
Mediodecci menambahkan, platform tidak selalu menyetujui permintaan penurunan konten yang diajukan Komdigi. Dalam penanganan sebuah unggahan, tersedia mekanisme keberatan dan banding yang dapat memengaruhi keputusan akhir platform.
Komdigi juga meminta pengguna melaporkan kasus pembatasan atau pemblokiran yang dinilai keliru, termasuk apabila konten tersebut dianggap tidak memuat materi yang dilarang. Kementerian menyatakan akan mengecek ulang laporan keberatan dari pengguna.
“Ketika sudah ada penurunan konten atau sudah ada pembatasan terhadap akses konten, lalu ada kesalahan, dan dari sisi pengguna merasa ini salah, laporkan,” jelasnya.