Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan kewenangannya dalam mengawasi dan memoderasi konten di ruang digital bukan berarti menjadi lembaga sensor. Kementerian menyatakan tindakan pemutusan akses terhadap konten dibatasi oleh aturan hukum serta dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan platform dan instansi terkait.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan landasan moderasi konten mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta aturan turunannya. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kewenangan diatur dalam UU ITE
Menurut Mediodecci, Pasal 40 UU ITE memberi pemerintah wewenang memerintahkan pencegahan penyebaran dan pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang. Aturan itu juga mewajibkan platform digital menjalankan moderasi terhadap konten yang beredar di layanan mereka.
“Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna,” kata Mediodecci.
Ia menjelaskan Komdigi tidak menjalankan penyidikan ataupun penegakan hukum pidana secara mandiri. Kementerian juga tidak berwenang memidanakan pengguna karena pengaturannya terutama ditujukan kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE), khususnya platform yang memuat konten buatan pengguna atau user generated content.
Komdigi, kata dia, tidak dapat memutus akses sebuah konten secara sembarangan. Tindakan tersebut memerlukan klasifikasi sebagai muatan ilegal, aduan dari masyarakat, atau laporan lembaga resmi yang berwenang.
Judi online dan pornografi dapat langsung ditangani
Terdapat dua kategori konten yang dapat ditangani langsung oleh Komdigi melalui pemutusan akses, yaitu perjudian online dan pornografi. Kedua jenis muatan itu telah dikoordinasikan dengan platform digital agar tercantum dalam pedoman komunitas atau community guidelines mereka.
Untuk konten di luar dua kategori tersebut, Komdigi harus memperoleh rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang di bidang terkait. Dugaan perdagangan ilegal, misalnya, mengacu pada ketentuan dan kewenangan Kementerian Perdagangan.
Sementara itu, konten mengenai makanan dan obat yang tidak memiliki izin edar perlu diverifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Konten terkait alat kesehatan juga memerlukan keterlibatan Kementerian Kesehatan.
Mekanisme serupa diterapkan terhadap disinformasi sektoral. Informasi mengenai imunisasi, misalnya, harus terlebih dahulu diverifikasi oleh instansi yang memiliki kewenangan pada bidang tersebut.
“Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sampai ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri yang menjadi dasar dalam implementasi moderasi konten, itu semua adalah pengaturan terhadap platform, bukan terhadap pengguna,” jelas Mediodecci.
Ia menambahkan platform tetap diberi ruang untuk menjalankan kewajiban moderasi secara mandiri. Permintaan penurunan konten dari Komdigi tidak selalu langsung diterima karena terdapat proses komunikasi dan verifikasi antara pemerintah serta platform digital.
Komdigi menyatakan pengawasan ruang digital diarahkan untuk membangun ekosistem yang kondusif dan produktif, dengan tetap mengikuti batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.