Kementerian Keuangan menargetkan penyaluran sisa tambahan anggaran Rp10 triliun kepada BPJS Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada November 2026. Dana tersebut baru akan dicairkan setelah pemerintah mengevaluasi pemakaian anggaran tahap awal serta ketahanan dana JKN.
Rp10 Triliun Sudah Disalurkan pada Oktober
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan pemerintah telah mengirimkan Rp10 triliun pada tahap pertama pada Oktober 2026. Dengan tambahan anggaran itu, dana yang disiapkan pemerintah bagi BPJS Kesehatan sepanjang tahun ini berjumlah Rp20 triliun.
Ia menjelaskan, sisa anggaran akan dipertimbangkan berdasarkan hasil penilaian pemerintah terhadap penggunaan dana yang telah diterima BPJS Kesehatan dan kondisi keuangan JKN.
“Pemerintah menyalurkan dana ke BPJS Kesehatan. Rencananya tahun ini adalah Rp20 triliun, di mana Rp10 triliunnya sudah disalurkan dari bulan Oktober yang lalu. Kemudian sisanya rencananya akan disalurkan setelah kita melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan juga ketahanan dana JKN. Harapannya nanti akan disiapkan pada November ini,” kata Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Minggu (15/11/2026).
Menjaga Ketahanan Keuangan JKN
Sudarto menyatakan pemerintah akan tetap menjaga keberlanjutan serta ketahanan keuangan JKN. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan karena program JKN berperan dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
“Kami perlu tekankan bahwa pemerintah akan terus menjaga keberlanjutan termasuk ketahanan dana program JKN, karena manfaatnya sangat-sangat luar biasa untuk layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.