Phu Tho Perluas Informasi Hukum Digital bagi Etnis Minoritas

Dinas Kehakiman Provinsi Phu Tho, Vietnam, menggelar konferensi pelatihan penyebaran dan edukasi hukum bagi lebih dari 100 peserta. Peserta terdiri atas pengajar hukum tingkat provinsi serta komunikator hukum dari komune-komune yang memiliki penduduk etnis minoritas.

Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan profesional petugas di tingkat akar rumput dalam menyampaikan informasi hukum. Pelatihan tersebut juga diharapkan memperbesar peran mereka dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat, terutama di wilayah dengan komunitas etnis minoritas yang besar.

Pelatihan disesuaikan dengan kondisi komunitas

Dalam konferensi tersebut, peserta memperoleh materi mengenai ketentuan dasar Undang-Undang tentang Penyebaran dan Pendidikan Hukum, serta arahan dan kebijakan Partai maupun hukum negara terkait pelaksanaan edukasi hukum.

Para peserta juga dilatih memilih materi, metode, dan bentuk komunikasi yang sesuai dengan kondisi setempat. Pendekatan itu mempertimbangkan adat, tradisi, karakter budaya, serta tingkat akses masyarakat etnis minoritas terhadap informasi hukum.

Seperti dilaporkan vietnam.vn, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Phu Tho untuk meningkatkan mutu propaganda hukum dan membuat aturan hukum lebih mudah dijangkau warga, khususnya kelompok etnis minoritas.

Phu Tho memiliki 72 komune dan kelurahan di kawasan etnis minoritas serta pegunungan. Wilayah itu mencakup 52 komune Zona III, 11 komune Zona II, dan sembilan komune Zona I. Provinsi tersebut dihuni 51 kelompok etnis dengan jumlah penduduk etnis minoritas mencapai 1.129.651 orang.

Pemanfaatan Zalo, SMS, dan kanal digital

Sejak awal 2026, Dewan Provinsi untuk Koordinasi Pendidikan dan Penyebaran Hukum mengarahkan Departemen Kehakiman agar mengusulkan rencana pelaksanaan tugas kepada Komite Rakyat Provinsi. Rencana itu menetapkan tanggung jawab lembaga, unit, dan pemerintah daerah dengan penekanan pada pelaksanaan di tingkat akar rumput.

Tim penyebaran hukum di Phu Tho diperkuat oleh 26 petugas hukum tingkat provinsi, 526 pejabat peradilan dan pencatatan sipil tingkat kecamatan, 69 pengajar hukum tingkat provinsi, serta 3.050 penyebar informasi hukum tingkat kecamatan. Selain itu, terdapat 5.064 tim mediasi dengan 31.476 mediator.

Selain konferensi, pelatihan, seminar, dan pertemuan langsung, pemerintah provinsi mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui fanpage, pesan SMS, grup Zalo komunitas, dan berbagai kanal informasi elektronik. Sistem penyiaran di tingkat akar rumput juga terus dipertahankan di 148 komune dan kelurahan untuk menyampaikan informasi hukum secara rutin dan tepat waktu.

Pada enam bulan pertama 2026, Phu Tho telah mengadakan atau mengintegrasikan 2.169 sesi sosialisasi hukum yang menjangkau lebih dari 1.889.265 peserta di kawasan etnis minoritas dan pegunungan.

Sejumlah model komunikasi hukum yang menyesuaikan bahasa dan budaya setempat turut diterapkan. Model tersebut antara lain penyebaran informasi dalam bahasa STTS, program “Pengeras suara keamanan – Hukum menjangkau setiap warga negara”, “Hukum bahasa Muong – Kata-kata hukum dekat dengan rakyat”, serta “Pengeras suara desa – Kisah mingguan tentang imigrasi dan emigrasi di komune Mai Chau”.

Kepolisian Komune Kim Boi juga menerapkan model penyebaran informasi dalam tujuh bahasa etnis minoritas melalui YouTube. Materi yang disampaikan berfokus pada persoalan yang terkait langsung dengan kehidupan warga, termasuk pertanahan, pencegahan perkawinan anak dan perkawinan sedarah, kesetaraan gender, bantuan hukum, jaminan sosial, serta perkawinan dan keluarga.

Menekankan kualitas pemahaman hukum

Meski berbagai kegiatan telah dilakukan, penyebaran dan pendidikan hukum kepada komunitas etnis minoritas di Phu Tho masih menghadapi sejumlah kendala. Efektivitas sosialisasi di beberapa daerah dinilai belum tinggi, sementara materi dan cara penyampaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan bahasa maupun karakter budaya setiap kelompok etnis.

Akses internet dan keterbatasan perangkat pintar juga memengaruhi kemampuan sebagian warga untuk mendapatkan informasi hukum melalui kanal digital. Karena itu, pemerintah provinsi menekankan perubahan orientasi dari mengejar jumlah kegiatan menuju peningkatan kualitas pemahaman masyarakat serta kemampuan mereka menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah berikutnya mencakup peningkatan tanggung jawab komite Partai, lembaga pemerintah, instansi terkait, dan petugas penyebaran hukum; pembaruan materi serta metode komunikasi; penguatan transformasi digital; dan upaya menjamin akses informasi hukum yang setara bagi seluruh warga.

Tinggalkan komentar