Digitalisasi warisan budaya harus menjaga bukti perubahan sejarah pada bangunan dan artefak, bukan sekadar menghasilkan gambar yang tampak utuh secara visual. Isu penggunaan data dan kecerdasan buatan dalam pelestarian ini dibahas dalam konferensi ilmiah yang diselenggarakan Institut Konservasi Monumen di Hanoi.
Bekas pahatan, lubang sambungan, maupun potongan kayu tambahan pada struktur kuil kuno dapat terlihat seperti ketidaksempurnaan bila dinilai dengan standar estetika masa kini. Namun, bagi peneliti, unsur tersebut dapat menunjukkan proses pembangunan, perbaikan, atau perubahan yang terjadi pada bangunan dari waktu ke waktu.
Penggunaan AI tanpa proses verifikasi berpotensi menghilangkan jejak itu. Sistem AI yang membuat citra bangunan lebih simetris atau tampak lengkap dapat menghapus detail yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan rencana rekonstruksi dan konservasi.
Salinan digital memerlukan catatan ilmiah
Teknologi seperti pemindaian laser, fotografi topografi, pemodelan informasi situs warisan, realitas virtual, dan realitas tertambah dapat merekam keadaan bangunan secara terperinci. Perangkat tersebut juga dapat digunakan untuk memantau perubahan, meneliti bagian situs yang sulit dijangkau, serta menyimpan informasi mengenai struktur dan artefak.
Di Kuil Sastra-Universitas Nasional, lebih dari 200 dokumen sejarah, foto, prasasti, cetakan, plakat horizontal, dan bait telah didigitalisasi dalam format dua dimensi. Sebanyak 155 artefak telah dibuatkan data tiga dimensi, termasuk seluruh 82 prasasti doktoral yang kini memiliki data 3D.
Sementara itu, digitalisasi artefak dan unit arsitektur di situs bersejarah Penjara Hoa Lo masih berlangsung. Program itu ditujukan untuk mendukung pengarsipan, pencarian informasi, pengelolaan, dan penyelenggaraan tur virtual.
Menurut laporan vietnam.vn, data digital memang dapat memperluas akses masyarakat terhadap warisan budaya, tetapi tidak secara otomatis menjadi pengetahuan untuk kegiatan konservasi. Model 3D hanya mencatat bentuk permukaan objek pada saat survei dilakukan dan tidak serta-merta menjelaskan usia bangunan, teknik konstruksi, maupun penyebab kerusakan.
Foto juga tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kadar kelembapan di bagian dalam komponen bangunan, kekuatan sambungan, atau riwayat intervensi yang pernah dilakukan. Karena itu, nilai sebuah salinan digital bergantung pada keterangan pendukung mengenai lokasi, waktu, dan metode pengumpulan data, termasuk penjelasan bagian yang berasal dari pengukuran serta bagian yang berupa pendapat ahli atau hipotesis penelitian.
Tanpa pemisahan yang jelas, pengguna data pada masa berikutnya dapat keliru menganggap citra simulasi sebagai informasi yang sudah diverifikasi. Arsitek Dinh Viet Phuong dari 3DART Consulting, Design and Technology Solutions Joint Stock Company, menekankan risiko tersebut ketika membahas penerapan AI dalam konservasi.
AI dapat membantu menemukan dokumen yang serupa, mengenali tanda yang perlu diperiksa, atau menganalisis data yang telah terverifikasi. Namun, keputusan untuk mempertahankan, memperkuat, atau mengganti bagian bangunan tetap memerlukan pemeriksaan lapangan dan penilaian profesional karena AI tidak dapat memikul tanggung jawab penuh atas dampak intervensi fisik.
Warisan tidak hanya berupa bangunan
Makna sebuah situs warisan tidak berdiri terpisah dari lingkungannya. Lanskap, jalan akses, kawasan permukiman, kegiatan keagamaan, hingga ingatan masyarakat ikut membentuk nilai suatu bangunan atau kawasan bersejarah.
Apabila data digital hanya menyoroti arsitektur dan artefak, keterhubungan tersebut berisiko tidak tercatat. Wakil Direktur Pusat Pameran Nasional untuk Arsitektur, Perencanaan dan Konstruksi, Dr. Ta Thi Hoang Van, mengusulkan penelitian terpadu yang menggabungkan beragam lapisan informasi.
Lapisan itu mencakup kondisi alam, jaringan keterhubungan, bangunan tempat tinggal, ruang sosial dan keagamaan, nilai penting situs, serta ingatan masyarakat. Sistem Informasi Geografis atau SIG dapat digunakan untuk menghubungkan data tersebut sehingga warisan dapat dipahami dalam kaitannya dengan lanskap dan kehidupan warga.
Pendekatan itu dinilai penting bagi perencanaan pengelolaan. Data yang hanya menunjukkan batas sebuah lokasi akan menyulitkan otoritas dalam menilai dampak pembangunan baru, perubahan lalu lintas, atau pergeseran kondisi lingkungan terhadap keseluruhan ruang budaya. Data yang saling terhubung dapat membantu mengenali kawasan sensitif dan menjadi dasar pertimbangan pembangunan.
Meski demikian, tidak seluruh pengetahuan tentang warisan budaya dapat dimasukkan ke peta atau kolom data. Ingatan yang berkaitan dengan ritual, praktik masyarakat, atau penyebutan lokal terhadap suatu tempat perlu dihimpun melalui penelitian dan konsultasi. Masyarakat bukan sekadar sumber informasi, melainkan pelaku, pelestari, dan penafsir nilai warisan budaya.
Standardisasi data sebelum memperluas penerapan
Salah satu hambatan digitalisasi adalah data warisan budaya disusun dan dikelola oleh banyak lembaga dengan kriteria serta prosedur berbeda. Dr. Pham Thi Khanh Ngan dari Departemen Warisan Budaya, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, menilai perlu ada infrastruktur yang dapat mengintegrasikan, menghubungkan, dan membagikan informasi dengan standar pembaruan yang seragam.
Standardisasi diperlukan bukan hanya agar berbagai sistem dapat saling terhubung, tetapi juga untuk menetapkan tanggung jawab atas data. Hal itu mencakup pihak yang membuat data, memvalidasinya, menerima pembaruan, serta menentukan versi yang dipakai sebagai rujukan.
Dalam penggunaan AI, kebutuhan itu menjadi lebih penting. Data untuk melatih dan memvalidasi algoritma harus mempunyai sumber yang dapat dipercaya. Citra buatan AI juga perlu diberi penanda yang jelas agar tidak masuk ke dalam arsip sebagai dokumen sejarah.
Program digitalisasi warisan budaya Vietnam periode 2021-2030 menargetkan pembangunan sistem basis data untuk penyimpanan, pengelolaan, penelitian, konservasi, dan promosi nilai warisan budaya. Resolusi No. 57-NQ/TW menempatkan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital sebagai prioritas terobosan.
Selain itu, Resolusi No. 80-NQ/TW mengenai pengembangan budaya menetapkan target penyelesaian digitalisasi seluruh situs warisan budaya berperingkat nasional dan khusus nasional pada 2026. Target tersebut menjadi landasan perluasan digitalisasi, sekaligus menuntut kualitas data yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
Jumlah model dan dokumen digital tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran kemajuan. Sistem data perlu membantu peneliti membandingkan informasi, memungkinkan pengelola mengenali risiko, memperluas akses masyarakat, serta mendukung profesional dalam menyusun rencana intervensi. Keputusan tentang jejak yang perlu dilindungi, data yang dapat dipercaya, dan penafsiran yang tepat tetap berada pada ahli warisan budaya serta komunitas yang terkait dengannya.