Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengapresiasi tindakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terhadap jutaan konten negatif di internet, termasuk materi ilegal yang melanggar hak kekayaan intelektual (HKI). Berdasarkan statistik Komdigi, sebanyak 5.703.957 konten negatif telah ditangani selama 20 Oktober 2024 hingga 11 November 2026.
Dari total tersebut, 4.887.279 konten berasal dari situs web, sedangkan 816.678 lainnya ditemukan di platform media sosial. Penanganan itu juga mencakup 9.452 konten yang berkaitan dengan pelanggaran HKI.
Promosi Pembajakan di Media Sosial
Ketua Umum BPI Fauzan Zidni mengatakan penindakan terhadap konten ilegal penting untuk membangun ruang digital yang lebih aman serta menjaga kelangsungan industri kreatif dalam negeri. Menurutnya, pemberantasan pembajakan film dan konten audiovisual memerlukan penegakan yang konsisten serta kerja sama pemerintah, pemegang hak cipta, dan platform digital.
Dalam peluncuran laporan riset Pembajakan Digital Indonesia 2026 di Jakarta pada 5 November 2026, Fauzan menyoroti promosi konten bajakan di media sosial. Promosi tersebut dapat mengarahkan pengguna ke situs ilegal yang berisiko.
“Sebanyak 61,14 persen responden menjumpai promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali seminggu. Kami mengapresiasi upaya Komdigi dalam menindak jutaan konten negatif dan berharap langkah ini terus diperkuat, khususnya terhadap distribusi serta promosi konten bajakan di ruang digital. Upaya ini penting untuk menjaga penghidupan pekerja kreatif, investasi produser, dan keberlanjutan layanan streaming legal,” ujar Fauzan dalam keterangan yang diterima detikINET, Sabtu (14/11/2026).
Koordinasi Lintas Negara
Fauzan menyebut penanganan pembajakan digital merupakan persoalan lintas negara. Karena itu, ia menilai koordinasi berkelanjutan diperlukan antara Komdigi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemegang hak cipta, dan pengelola platform digital.
BPI menyatakan siap mendukung penanganan tersebut melalui penyediaan bukti dari pemegang hak serta koordinasi pelaporan. Organisasi itu berharap penanganan konten ilegal dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.