JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BULELENG
Typography

SINGARAJA – fajarbali.com  I Setelah ditetapkan menjadi tersangka dengan nomor keputusan B-713/N.1.11/Fd.2/11/2021. Kejaksaan Singaraja akhirnya menahan Nyoman Arta Wirawan selaku ketua LPD Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Rabu (22/6) sekitar pukul 17.30 wita.

Pelaku diduga telah korupsi anggaran milik LPD Desa Anturan yang membuat kerugian negara sebesar 151milyar lebih. Menurut Kuasa hukumnya Wayan Sumardika yang merupakan pengacara dari kantor avokad Bali Prepesi Denpasar mengatakan pihaknya akan melakukan pembelaan hukum kepada klainnya dan bahkan pihaknya mengungkapkan hal tersebut tidak merupakan pidana korupsi karena menurutnya semua modal LPD masih tersimpan di rekening LPD namun sejauh ini kejaksanaan menilai klainnya melakukan korupsi.”Saya tidak menilai kalau klain kami melakukan korupsi dan juga kenapa inpektorat melakukan penghitungan keuangan terhadap LPD yang dimaksud tidak boleh kan. Nanti kita buktikan di pengadilan,”tuturnya singkat.

 

Dilain sisi menurut Humas Kejari Buleleng A.A. Jayalantara saat dikonfirmasi disela-sela penahanan terhadap Wirawan mengatakan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan dan akhirnya dilakukan penahanan. Alasan melakukan penahanan tentunya kata Jayalantara mengaku takut yang bersangkutan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.”Setelah kita kembali melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan dinyatakan lengkap akhirnya yang bersangkutan kita lakukan penahanan karena takut melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,”ungkapnya. Menurutnya yang bersangkutan akan di titip di rutan Mapolres Buleleng selama 20 hari kedepan.”Kita nantinya akan titip di rutan Mapolres,”lanjutnya.

Dikonfirmasi pasal,  Jayalantara mengatakan untuk pasal yang disangkakan yakni pasal 1, 2, 3, 8 terkait undang undang tindak korupsi. Untuk diketahui dimana Kejaksaan Singaraja telah melakukan penyelidikan dan mengetahui kalau LPD Anturan diduga menyalurkan kredit sebanyak Rp 244,55 miliar ke masyarakat. Dari dana kredit tersebut, ada tunggakan pembayaran bunga senilai Rp 12,29 miliar. Selain itu penyidik juga menemukan kredit yang diduga fiktif senilai Rp 150,43 miliar. Selain menyalurkan kredit, LPD Anturan ternyata memiliki unit usaha jual beli tanah kavling. Nilai aset dalam unit usaha ini tercatat sebanyak Rp 28,3 miliar. Tanah itu tersebar di 34 lokasi yang berbeda. Dalam menjalankan unit usaha itu, manajemen LPD tidak mempekerjakan tenaga pemasaran. Melainkan menggunakan jasa makelar. Setiap transaksi yang berhasil, makelar mendapat keuntungan 5 persen dari nilai penjualan. Dana hasil penjualan tanah kavling itu lantas disimpan dalam rekening simpanan LPD dan tetap mendapatkan bunga. Penyidik menduga ada keuntungan jual beli tanah senilai Rp 775 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. W – 008

 

BERITA TERKINI