JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BULELENG
Typography

SINGARAJA-fajarbali.com | Harapan para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Buleleng dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) harus disertakan dengan kajian akademik ternyata hal tersebut dibantah langsung oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.

Bupati Suradnyana menilai kalau ranperda tentang PT BPR Bank Buleleng 45 tidak memerlukan kajian akademik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan Paripurna di DPRD Kabupaten Buleleng lantai dua diruang utama DPRD Buleleng dengan agenda Jawaban  Bupati  Atas  Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dprd Kabupaten Buleleng Terhadap  3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Buleleng, Senin (11/3/2019) pagi.

Menurut Suradnyana memberikan tanggapan, salah satunya adalah tanggapan Fraksi Partai Demokrat Belum Menyetujui Ranperda PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) Karena Belum Adanya Kajian Akademik Yang Tertuang dalam Ranperda dimaksud.

Menurutnya, Ranperda ini bukanlah untuk membentuk BUMD baru, hanya merubah status badan hukumnya, yang awalnya BPR. Bank Buleleleng 45 mejadi PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), sesuai dengan amanat pasal 331 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Terlebih lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

”Sehingga rancangan peraturan daerah tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), tidak disertai dengan naskah akademik, namun sudah dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dari perangkat daerah terkait,” ujar Agus Suradnyana. (ags)