JA Teline V - шаблон joomla Форекс

JEMBRANA
Typography

NEGARA-fajarbali.com | Rapat Paripurna IV DPRD Masa Persidangan II dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Selasa (19/3) kemarin. Dalam rapat tersebut, empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di sahkan atau ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah).

Keempat Perda tersebut di antaranya yaitu Perda Tentang Kabupaten Layak Anak, Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Perda tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda no 13 Tahun 2011 tentang Retribuasi Jasa Umum.

Tiga ranperda merupakan usulan dari Eksekutif yaitu ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, ranperda tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda no 13 Tahun 2011 tentang Retribuasi Jasa Umum. Sedangkan satu ranperda inisiatif DPRD Jembrana yaitu ranperda Kabupaten Layak Anak

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD I Wayan Wardana tersebut juga dihadiri anggota Forkopimda, 24 anggota DPRD Jembrana dan sejumlah kepala–kepala pada masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Jembrana.

Bupati Jembrana I Putu Artha dalam pendapat akhirnya mengatakan dirinya merasa bersyukur atas di setujuinya tiga ranperda yang diajukan oleh Pemkab Jembrana. “Saya merasa sangat sangat bersyukur atas persetujuan tersebut karena penetapan perda tersebut tentunya akan membawa dampak yang sangat positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jembrana,” terang Artha. Perda Kabupaten Layak Anak yang merupakan inisiatif dari DPRD Jembrana, menurut Artha  perda tersebut sejalan dengan landasan filosofis dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, juga akan mampu menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jembrana.

Sementara, laporan Pansus II DPRD Jembrana berkaitan atas hasil pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan yang dibacakan IB Susrama menyimpulkan Ranperda kearsipan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dengan beberapa catatan sebanyak tujuh item atau poin. Dari tujuh item dalam catatan tersebut , satu di antaranya dengan disetujuinya menjadi Perda, maka perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertugas menangani dan mengelola arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Merekomendasi pada Bupati Jembrana karena sudah saatnya dibuka CPNS agar ada formasi petugas Arsiparis. (prm)