JA Teline V - шаблон joomla Форекс

JEMBRANA
Typography

NEGARA-fajarbali.com | Rapat paripurna II dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap dua ranperda yang diajukan pada sidang paripurna sebelumnya, di ruang sidang utama DPRD Jembrana, Senin (24/6/2019).  

Pada rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa tersebut di hadir di Bupati Jembrana Putu Artha. Pada intinya, semua fraksi sepakat pilkel serentak. Dewan menyarankan agar tahapan pilkel serentak tahun 2019 tetap dilaksanakan tanpa harus menunggu selesainya pengundangan Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2015. 

Pada pandangan umum fraksi seperti Fraksi PDIP Perjuangan dibacakan oleh I Dewa Komang Wiratnadi, Fraksi Demokrat Sejahtera dibacakan I Putu Kama Wijaya, Fraksi Partai Gerindara dibacakan I Made Putu Yudha Baskara, Fraksi Partai Golkar dibacakanl I Made Sabda, Fraksi Hanura dibacakan oleh I Ketut Suarta dan Fraksi Kebangkitan Nasional dibacakan  Siti Ulfah.

Selain mengapresiasi soal WTP, pada rapat tersebut juga di sampaikan bahwa semua fraksi mendukung tahapan Pilkel secara serentak tetap dilaksanakan pada September 2019. Seperti Fraksi Partai Gerindara dibacakan I Made Putu Yudha Baskara menyarankan agar tahapan pemilihan perbekel serentak di tahun 2019 tetap dilaksanakan tanpa harus menunggu selesainya pengundangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda no 2 Tahun 2015.

“Secara prinsip adanya Permendagri no 65 tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa tidak membatalkan Perda no 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel” jelasnya.

Tak hanya itu dari Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Made Sabda juga menyampaikan fraksi Golkar sependapat untuk diajukan dibahas lebih lanjut sebelum diambil.keputusan. 

Selanjutnya dari fraksi Demokrat Sejahtera menyebutkan dari hasil konsultasi ke pusat, bahwa pilkel pada 35 desa di Jembrana bisa dilanjutkan tanpa menunggu penetapan Perda perubahan atas Perda No 2 tahun 2005. " terbitnya peraturan mentri dalam negeri tidak. berarti dibatalkan Perda yang sudah ada.

Fraksi Demokrat Sejahtera yang dibacakan Putu Kamawijaya  ini juga memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih dari hasil laporan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Bali yang telah memberikan opini WTP terhadap Kabupaten Jembrana.

Sementar dari PDIP Perjuangan yang dibacakan oleh I Dewa Komang Wiratnadi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan jajarannya karena di tahun 2019 ini, kembali Pemerintah Kabupaten Jembrana mendapatkan opini WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2018. (prm)