JA Teline V - шаблон joomla Форекс

JEMBRANA
Typography

NEGARA-fajarbali.com | Pemkab Jembrana mengajukan 192 formasi dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Formasi yang mendominasi diusulkan yakni pendidikan dan Kesehatan. Pengajuannya 65  orang dengan rincian tenaga teknis 38 orang, tenaga kesehatan 7 orang dan tenaga pendidikan 20 orang. Sedangkan P3K 127 formasi, dengan rincian tenaga pendidikan 32 orang, tenaga kesehatan 53 orang serta tenaga teknis 42 orang.Rekapitulasi usulan formasi itu juga tetap mempertimbangkan skala prioritas.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Jembrana, Made Budiasa, usulan formasi tahun ini menggunakan metode zero  growth ( jumlah pegawai pensiun dan meninggal pada tahun 2019 ) di Pemkab Jembrana yang jumlahnya 182 orang. Ditambah kekosongan pengisian CPNS tahun lalu 10 orang. " Oleh karena itu tahun ini kita usulkan ke BKN sebanyak 192 orang, “ujar Budiasa. Dia menambahkan hal ini baru berupa usulan yang diajukan Bupati Jembrana selaku Pejabat Pembina Kepegawaian  ke Kemenpan-RB, dan tentu akan diverifikasi oleh Kemenpan RB. "Ini baru usulan saja, jumlahnya dapat berubah sesuai keputusan dari pemerintah pusat. Jadi kami menunggu jumlah yang disetujui hasil verifikasi Kemenpan berupa Keputusan Menpan RB “kata Budiasa.Usulan yang diajukan, belum dapat mencukupi kebutuhan pegawai di Pemkab Jembrana. Tapi mengingat semuanya dari aturan pemerintah pusat , maka diusulkan hanya sejumlah itu. 

Saat ini kata Budiasa, jumlah PNS di Jembrana sebanyak 3408 orang. Sedangkan kebutuhan pegawai sebanyak 7056 orang. Sehingga masih kurang ASN sebanyak 3648 pegawai. "Solusinya ya tetap mengoptimalkan pegawai yang ada, mengoptimalkan kinerja agar seluruh tugas terbagi habis. Memang masih kurang. Contohnya di BKPSDM sendiri ada satu bidang yang tidak memiliki staf ASN pelaksana,” terang Budiasa. Terhadap masalah itu, solusi lainnya dengan mengoptimalkan tenaga non ASN yang ada untuk diperbantukan di OPD yang mempunyai kegiatan yang sifatnya mendesak. Misalnya  dengan menempatkan tenaga BKO non ASN di abeberapa dinas. Seperti BKO  di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menata arsip di OPD ,  dinas sosial untuk pendataan JKN KIS serta diperbantukan untuk pengurusan Bansos/ hibah di Bagian Ekbangsosbud. (prm)