JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BANGLI
Typography

BANGLI-fajarbali.com | Soal rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang menjadi teka-teki di kalangan pencari kerja terjawablah sudah. Pemkab Bangli untuk tahun 2018 ini tidak melakukan rekrutmen CPNS, meski telah diberikan jatah sebanyak 226 dari Kementerian PAN-RB. Pemkab Bangli menunda perekrutan CPNS hingga tahun 2019 lantaran kini terkendala anggaran.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Bangli Ni Putu Koesalireni dimintai keterangannya  soal rekutmen CPNS, Minggu (16/9/2018) mengatakan Pemkab Bangli tidak melakukan perekrutan CPNS tahun 2018 ini. Faktor penyebabnya karena ketiadaan anggaran untuk proses rekrutmen dimaksud.

Koesalireni mengatakan pihaknya telah mengambil dokumen formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) belum lama ini. Kementerian PAN-RB memberikan jatah bagi Bangli sebanyak 226. Jatah tersebut meliputi tenaga kesehatan dan tenaga guru, sesuai usulan Pemkab Bangli tahun 2018.

Dokumen formasi CPNS telah diambilnya pada Kamis (13/9) ke Kementerian PAN-RB. ”Saya yang mengambil langsung dokumen itu dan selanjutnya saya sampaikan ke Bapak Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” ujar pejabat yang istri anggota DPRD Bali, I Nyoman Adnyana ini.

Dikatakan Koesalireni, setelah dokumen itu diserahkan dan dibuka, Bupati kemudian memberikan arahan untuk tidak melakukan perekrutan CPNS pada tahun 2018 ini. Perekrutan ditunda hingga tahun 2019 mendatang. Keputusan itu diambil Bupati karena ketidak tersediaan anggaran untuk biaya proses perekrutan. Dijelaskannya, meskipun gaji dan biaya untuk proses prajabatan dibayar oleh pemerintah pusat, namun proses perekutan CPNS di daerah tetap membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.Sedangkan Pemkab Bangli mengalami keterbatasan anggaran dimaksud. Namun dia tak menjelaskan besar biaya perekrutan dan meliputi proses apa saja yang dibiayai Pemkab Bangli. 

“Mengenai besaran biaya proses perekrutan saya kurang jelas kurang jelas. Intinya Pak Bupati menunda perekrutan CPNS hingga tahun 2019,” tegas mantan pejabat di Pemprov Bali ini.

Menjawab pertanyaan wartawan apakah boleh melakukan penundaan setelah diberikan formasi, dia mengatakan boleh. Dikatakan terkait penundaan tersebut, Koesalireni mengaku pihaknya akan secepatnya menampaikan hal itu ke Kemenpan-RB. Dikatakannya bahwa pada saat pengambilan dokumen formasi CPNS beberapa waktu lalu, pihaknya sudah sempat berkoordinasi dengan pihak Kemenpan-RB.

Pemkab Bangli boleh melakukan penundanan perekrutan CPNS namun dengan syarat PPK secepatnya menyampaikan terkait penundaan tersebut secara resmi.

“Senin besok surat itu sudah harus sampai ke Kementerian,” pungkasnya. Untuk diketahui masyarakat Bangli terus menanyakan soal kejelasan rekrumtn CPNS. Bahkan mereka ada yang sudah mengurus surat-surat, karena takut antri dan terlambat pada saat jatuh tempo penyetoran. (sum)