JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BANGLI
Typography

BANGLI-fajarbali.com | Keputusan Pemkab Bangli menunda rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengejutkan warga kabupaten berhawa sejuk ini.

Warga menyayangkan keputusan yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Bangli Ni Putu Koesalireni, Minggu (16/9/2018).

Kepala BKD-PSDM Bangli mengatakan Pemkab Bangli tidak melakukan perekrutan CPNS tahun 2018 ini. Faktor penyebabnya karena ketiadaan anggaran untuk proses rekrutmen.

“Saya berharap dan mengimbau Pemkab Bangli mengambil langkah bijak untuk meninjau ulang keputusan tidak melaksanakan rekrutmen CPNS,” ujar tokoh masyarakat Bangli, Drh. Komang Suarsana, MMA kepada wartawan, Senin (17/9/2018).

Seperti diberitakan untuk tahun 2018 tidak melakukan rekrutmen CPNS meski telah diberikan jatah sebanyak 226 dari Kementerian PAN-RB. Pemkab Bangli menunda perekrutan hingga tahun 2019 lantaran kini terkendala anggaran.

 

BACA JUGA: Kendala Anggaran, Bangli Tidak Rekrut CPNS

 

”Alasan Pemkab itu masuk akal, tetapi tata kelola anggaran mestinya tidak merugikan kepentingan masyarakat dan hak azasi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai PNS, ujar mantan wartawan asal Banjar Blungbang, Bangli ini. Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali ini menyebut beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan  Pemkab Bangli meninjau ulang keputusan tersebut.

Pertama jatah sebanyak 226 sudah diberikan Kementerian PAN-RB untuk Kabupaten Bangli atas pengajuan jatah yang diminta. Sangat disayangkan kalau jatah itu hangus. Kedua kebutuhan akan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik di Bangli masih sangat besar, terbukti dengan masih banyaknya tenaga kontrak di kedua bidang tersebut. Ketiga bahwa kesempatan mengikuti rekrutmen CPNS sudah ditunggu-tunggu cukup lama oleh ribuan anggota masyarakat Bangli.

“Bisa dibayangkan bagaimana kekecewaan mereka ketika kesempatan itu ditutup. Ke empat, ketidaktersediaan anggaran semestinya tidak dijadikan alasan karena bisa dilakukan dengan merevisi anggaran belanja lainnya dari OPD yang bersangkutan. Kelima kebijakan penundaan rekrutmen CPNS bisa berdampak ketidak pedulian masyarakat dan bahkan keresahan serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah.

”Saya berkeyakinan Pak Bupati bisa mengambil langkah bijak  untuk berpihak kepada rakyatnya sehingga masyarakat Bangli tidak minder dengan saudara-saudara di kabupaten lain, jelas Suarsana Caleg Partai Golkar ke DPRD Bangli ini.(sum)