JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BANGLI
Typography

BANGLI-fajarbali.com | Tidak ingin program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai sarat muatan politis, menyebabkan pemerintah terpaksa mengundurkan jadwal realisasinya.  

Padahal, awalnya BPNT direncanakan bisa terlaksana pada awal tahun 2019. Karena itu, bantuan social yang mekanisme penyalurannya dengan cara berbelanja di e-warung ini, direalisasikan pasca pemilu. Hal ini diakui, Kepala Dinas Sosial Bangli, I Nengah Sukarta saat dikonfirmasi awak media, Minggu (10/2/2019).

Dijelaskan, ditundanya realisasi BPNT bagi sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bangli adalah perintah dari Pusat. “Sesuai kebijakan dari pemerintah pusat, pelaksanaan BPNT baru akan dilaksanakan setelah Pemilu,” tegasnya. Alasannya, kata dia, lantaran saat ini memasuki tahun politik.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial, tidak ingin ada anggapan muatan politik disaat memasuki tahun politisk ada program baru,” jelansya. Terlebih, lanjutnya, BPNT ini program baru di Bangli yang merupakan pengalihan dari beras rastra (beras sejahtera). “Seandainya ini (BNPT) saya laksanakan, saya kan harus sering turun ke bawah untuk sosialisasi aplikasi penerima, itulah yang dikhawatirkan dianggap bermuatan politik,” sebutnya.

Padahal, diakui, sejatinya BPNT di Bangli sudah bisa direalisasikan sejak bulan Januari. Tak hanya Bangli, lanjut dia, mundurnya realisasi BPNT di Bali juga terjadi di dua kabupaten lain yakni Badung serta Buleleng. Terlepas dari alasan muatan politik, mundurnya realisasi BPNT juga disebabkan, masih ada beberapa wilayah yang kesulitan sinyal internet. Disamping kendala alat gesek yang belum seluruhnya tersedia di e-Warung. Oleh karena itu dengan penundaan ini, untuk realisasi BNPT pada bulan April mendatang diyakini Sukarta akan lebih siap. Sebab, satu e warung melayani 250 KPM.

Imbasnya, untuk bantuan social bagi 7506 KK KPM otomatis akan kembali pada program sebelumnya, yakni rastra. Masing-masing KPM menerima 10 kilogram beras tiap bulannya, dengan penegasan tanpa biaya untuk menebus. Sesuai data, pendistribusian rastra memasuki bulan Februari sudah mencapai 90 persen. Penyaluran rastra, kata Sukarta, telah bekerja sama dengan satgas Polres Bangli untuk memandu pendistribusian sampai ke titik bagi yakni di kantor kepala desa.

“Kerja sama dengan pihak satgas Polres Bangli juga kita harapkan selain untuk pengawasan dan sosialisasi, juga agar distribusi rasta bisa tepat sasaran,” pungkasnya. (ard)