JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BANGLI
Typography

BANGLI-fajarbali.com | Puluhan pasien Rumah Sakit Jiwa Pusat (RSJP) Propinsi Bali yang berkedudukan di Kabupaten Bangli, menggunakan hak pilihnya saat Pemilu serentak, Rabu (17/04/2019).

Dengan menggunakan pakaian adat madya, para pasien gangguan kejiwaan ini mencoblos di TPS 33 yang berada di Gedung Diklat areal RSJP Bali di kelurahan Kawan, Bangli. Hanya saja, dalam proses pencoblosan tersebut, berbagai kendala dihadapi petugas KPPS.

Beberapa kali petugas harus bolak-balik untuk membantu para pasien terutama dalam membuka dan melipat surat suara. Meski demikian, hingga berakhirnya pemungutan dan perhitungan suara prosesnya berjalan aman dan terkendali. Sesuai hasil perhitungan sementara pemilihan Presiden di TPS RSJP Bali, dari pemilih sebanyak 35 orang, suara sah 31  dan suara tidak sah 4. Dimana pasangan nomor urut 1 Jokowi-Amin unggul dengan memperoleh 27  suara (77.14%) dan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Sandi memperoleh 4 suara (11. 43%). Sedangkan suara tidak sah sebanyak 4 suara (11.43%).

Ketua KPPS I Wayan Suarsana menyampaikan, dari jumlah pasein yang dirawat di RSJ Bali saat ini sebanyak 254 orang. Awalnya DPT yang ditetapkan sebanyak 87 orang, namun hasil ferivikasi yang tersisa hanya 18, kemudian ada yang tercecer karena baru masuk RSJ sebanyak 2 pasien ditambah 2 pegawai yang juga masuk DPT. Sehingga totalnya dari DPT sebanyak 22 pemilih terdiri dari 20 pasien dan 2 pegawai.  Lebih lanjut, dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang awalnya 42 orang namun yang tersisa dirawat sebanyak 4 orang pasien dan 2 orang pegawai. Sedangkan dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 7 orang. Sehingga  total pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS RSJ Bali sebanyak 35 orang.

Untuk kendala, disebutkan, saat proses pemilihan pasein banyak kesulitan membuka surat suara, terutama untuk tiga jenis surat suara yakni DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR RI. “Kesulitannya di membuka dan melipat surat suara karena surat suaranya yang panjang. Sementara untuk pencoblosan sih tidak masalah, karena sudah pernah kita sosialisasikan beberapa kali,” ungkapnya.

Karena itu, diakui, rata-rata waktu yang diperlukan masing-masing pasien untuk mencoblos dikisaran 4 sampai 6 menit lebih. “Tadi yang paling lama memerlukan waktu mencapai 6 menit lebih, terutama yang lansia. Yang lansia kesulitan karena beberapa pasien ada yang tangannya tremor atau gemeteran,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, para pasien saat diajak ke TPS tetap dengan didampingi perawat ruangan. Selain itu, prosesnya juga dilakukan secara bergilir karena perawat ruangan yang jaga pada saat hari pencoblosan masing-masing dua orang perawat. Terlebih, dalam satu ruangan mereka harus merawat dan mengawasi sebanyak 32 pasien.

“Biar tidak mengganggu kegiatan di ruangan mereka kita gilir. Selain itu, tadi saat saya amati yang pertama prosesnya juga cukup lama. Mereka kita gilir, supaya pasein tidak menunggu terlalu lama di TPS. Takutnya, kondisinya nanti berubah,” beber Darsana. Karena itu, setelah dua ruangan selesai baru dipanggil pasien  dari ruangan yang lain.

Sementara itu, Direktur RSJP Bali dr. Dewa Gede Basudewa menyampaikan beberapa catatan yang diberikan dalam pelaksanaan pencoblosan ini. Kata dia, untuk jumlah pemilih di RSJP Bali memang tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Karena kalau mengacu pada proses pentahapan jumlah pemilih, seharusnya sekitar 80-an orang bisa memilih. Namun faktanya hanya sekitar 28 orang.  

“Ini karena proses yang tampaknya miss. Jika dirunut dari tahapan dari update H-60 hingga H-30 Pemilu, itu tidak sesuai. Oleh karena itu, kami harapkan persoalan-persoalan yang dihadapi sekarang seharusnya diantisipasi di masa depan. Khususnya terkait keberpihakan KPU terhadap kebijakan para disabilitas. Salah satunya, untuk disabilitas di RSJ seyogyanya semua bisa memilih, sesuai dengan hak-nya sepanjang pada hari itu yang bersangkutan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara,” bebernya.

Selain itu, diharapkan pada masa yang ada datang, khusus DPT disabilitas RSJ hendaknya disesuakan dengan kondisi pasien. “Jangan menggunakan tahapan umum. Salah satunya mempermudah atau membuat simple dengan hanya bisa menggunakan KTP atau NIK. Bila perlu hanya dengan rekam mediknya, karena itu sudah pasti terekam di RSJ. Kemudian, pada hari H, jangan dibatasi dengan H-30 atau H-60 karena pasien itu bisa sembuh dan itu yang kita pentingkan dan kesembuhannya itu kita kawal supaya betul-betul memilih ditempat lokasi asalnya,” pungkasnya. (ard)