JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BANGLI
Typography

BANGLI-fajarbali.com | Satu dari dua orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), akhirnya dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bangli, Selasa (25/6/2019).  

Tersangka yang dilakukan penahanan tersebut, yakni Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Selat berinisial NN yang sejak setahun terakhir telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini menyusul telah dilimpahkannya tersangka beserta barang bukti oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sedangkan tersangka berinisial MR selaku Ketua Pengawas LPD Selat yang juga Bendesa Adat Selat belum dilakukan penahanan karena masih menunggu fakta-fakta persidangan.

Sesuai pantauan,  dalam pelimpahan tahap II, tersangka yang merupakan istri dari Perbekel Selat ini, ditahan pihak Kejari Bangli setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam. Tersangka dengan menggunakan rompi oranye langsung digiring petugas ke Rutan Bangli menggunakan mobil tahanan Kejari Bangli sekitar pukul 15.05 wita. Saat itu, tampak suami tersangka, I Wayan Windu Ardana dengan setia turut mengantar dan berusaha menenangkan hati istrinya tersebut menuju ke Rutan Bangli. “Sabar bu, anggap ini cobaan hidup,” ungkapnya dengan raut muka penuh kesedihan.

Sebelum dilakukan penahanan, tersangka juga sempat menjalani pemeriksaan medis. Hal itu dilakukan untuk mengetahui riwayat kesehatan tersangka yang sebelumnya sempat mengeluhkan menderita sakit pada bagian dadanya. Hasilnya, tim medis menyatakan tersangka sehat dengan catatat masih perlu dilakukan observasi atau pengawasan khusus. Karena itum, pihak keluarga sejatinya telah memohon dilakukan penahanan rumah. Hanya saja, Kejari Bangli tidak mengabulkan permohonan tersebut, sehingga tersangka langsung digiring ke Rutan Bangli.

Kasi Pidsus Kejari Bangli Ngurah Gede Bagus Jatikusuma saat dikonfirmasi mengakui dengan dilimpahkannya  tersangka beserta barang bukti ke JPU, maka dalam waktu dekat tersangka bakal segera disidangkan di Pengadilan Tipikor, Denpasar. Untuk tersangka lainnya berinisial MR, kata  Ngurah Bagus, dipastikan pelimpahannya akan dilakukan secepatnya. “Kenapa baru satu tersangka kami limpahkan. Karena untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya di persidangan,” ungkapnya. Ditegaskan kembali, bahwa MR hingga kini statusnya masih sebagai tersangka. “Kami tidak mungkin berani mengulur-ulur waktu. Apalagi mempermainkan status tersangka seseorang. Kami dalam penanganan kasus penyalahgunaan dana UEP di LPD Selat, bekerja secara hati-hati,” sebutnya.

Selanjutnya, dari fakta-fakta persidangan itu kemungkinan adanya tambahan tersangka baru dimungkinan akan ada. “Fakta-fakta persidangan itu, nantinya yang akan mengungkap bukti-bukti keterlibatan tersangka baru,” jelasnya. Untuk diketahui, kasus dugaan penyalahgunaan dana UEP LPD Selat telah terjadi sejak tahun 2013 lalu. Namun Kejari Bangli baru mulai melakukan penyelidikan pada akhir tahun 2017 dan selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan tahun 2018. Selama proses penyidikan Kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap dua puluh orang lebih saksi sebelum kemudian menetapkan Ketua LPD dan Bendesa Selat sebagai tersangka.

Menurut Ngurah Gede Bagus, keduanya ditetapkan sebagaui tersangka karena diduga telah menyalahgunakan dana UEP dari pusat yang nilainya mencapai Rp 300 juta dipotong administrasi Rp 600 ribu. Dana UEP yang sesuai proposal seharusnya diterima 20 orang, justru disalahgunakan dengan membuat penerima fiktif.  Karena itu, kasus ini disebutkan sebagai korupsi koorporasi.   Sebab, dengan adanya kucuran dana UEP, LPD Selat menjadi diuntungkan ditengah kondisinya saat itu yang carut marut pasca Ketua LPD sebelumnya yang menjadi terpidana. “Sesuai hasil audit BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai diatas Rp 150 juta,” tegasnya. Tindak lanjut dari itu, tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman minimal tiga atau empat tahun penjara. (ard/Fajar Bai)