JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BNNK Dorong Desa Adat Buat Pararem Penyalahgunaan Narkotika

KARANGASEM
Typography

AMLAPURA-fajarbali.com | Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem terus menggencarkan pelaksaan tes urine di kalangan aparatur pemerintah.

Setelah Polri, Kejaksaan, dan Pegawai Lapas, giliran Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi sasaranya. Selain itu, BNNK Karangasem juga mendorong desa dinas maupun desa adat membuat aturan untuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dimasing-masing desanya. 

Kepala BNNK Karangasem, AKBP Nyoman Sebudi, seusai menggelar tes urine di kantor BPN Karangasem, Senin (5/11) kemarin, mengatakan, pihaknya menyasar ASN dan penegak hukum agar terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga pihaknya menyasar ASN dan Polri terlebih dahulu. Setelah itu, barulah akan menyasar lembaga lainya di lingkungan pemkab Karangasem. "Kita sasar terlebih dahulu kalangan penegak hukum, dan ASN agar bisa dijadikan contoh oleh masyarakat," ujar AKBP Nyoman Sebudi.

Disebutkan, BNNK sejak bulan Maret 2018, meski tanpa anggaran pihaknya telah turun ke masyarakat sebanyak 185 kali. Selain melaksanakan tes urine, juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya narkotika. Prinsipnya, kehadiran BNNK di Karangasem asalah upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kedepan, pihaknya berharap masing-masing OPD menyiapkan alat untuk melakukan tes urine, sesuai surat edaran dari Kemenpan untuk melaksanakan tes urine bagi pegawai secara berkala.  "Kita juga berharap masing-masing OPD punya duta anti narkoba," ujarnya. 

Selain itu untuk melakukan pencegahan penyalagunaan narkotika, pihaknya juga mendorong baik desa dinas maupun desa adat mengeluarkan aturan. Kalau di Desa Dinas bisa berupa Perdes yang mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkotika. Sementara di Desa Adat membuat pararem yang di munculkan. Mengingat, kata AKBP Nyoman Sebudi, sifat pengguna dan pengeder tidak kapok dengan undang-undang positif, namun di kalangan masyarakat Bali lebih takut dengan sanksi adatnya.

"Sanksi adat yang saat ini lebih ditakuti, dengan membuat pararem yang memuat sanksi sosial asalkan sanksinya tapi  sampai melanggar undang-undang HAM," ujarnya lagi. 

Jika pun nantinya upaya pencegahan dengan membuat Perdes di desa Dinas dan Pararem di Desa adat sebagai payung hukum, masih juga ada warga yang menyalahgunakan narkotika, barulah dibawa keranah hukum yang merupakan kewenangan dari aparat kepolisian. "Intinya mari bersama sama menyelamatkan generasi muda," ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala BPN Karangasem, I Wayan Bawarta, mengaku sangat mengapresiasi langkah BNNK melakukan tes urine dilingkungan kantor BPN Karangasem. Setidaknya, upaya pencegahan dini bisa dilakukan terhadap bawahanya. Bahkan, pihaknya juga berjanji bakal menganggarkan anggaran untuk melaksanakan tes urine. Ia pun mengaku, dsri 59 orang pegawai BPN, yang ikut tes urine sebanyak 50 orang.

Sisanya, empat orang sedang tugas belajar, satu orang sedang dinas ke Bandung, satu orang ijin karena ada upacara adat, dan tiga orang karena sedang datang bulan. "Sebelumnya  sudah beritahukan, tadi saat apel juga kita umumkan dan wajib untuk hadir. Hasilnya semua negatif," ujar Bawarta. (bud)