KARANGASEM
Typography

AMLAPURA-fajarbali.com | Polemik penurunan sekretaris daerah (Sekda) Karangasem I Gede Adnya Mulyadi terus bergulir. Selain mengancam pembahasan anggaran di DPRD Karangasem, kini Gede Adnya Mulyadi yang didampingi lima orang kuasa hukumnya mendatangi gedung DPRD Karangasem.

Kehadiran ke gedung rakyat ini untuk menyampaikan aspirasi atas kasus yang menimpanya. Kuasa Hukum Gede Adnya Mulyadi, I Made Bandem Dananjaya,SH, MH, Selasa (6/8) di hadapan ketua DPRD I Nengah Sumardi, menyampaikan, kehadirannya ke gedung DPRD Karangasem untuk menyampaikan aspirasi atas kasus yang menimpa klienya yakni keluarnya Surat Keputusan (SK) bupati Karangasem. Bandem Dananjaya menilai, SK tersebut merupakan tindakan kesewenangan-wenangan bupati terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). "Kami kaji lagi, SK tersebut merupakan penurunan jabatan, Sekda eselon 2A, sedangkan staf ahli eselon 2B," ujarnya. 

Made Bandem Dananjaya mengatakan, sesuai peraturan pemerintah, untuk penurunan jabatan eselon ada sanksi terlebih dahulu, bisa melalui teguran atau administratif. Pada kenyataannya, kata Bandem, Gede Adnya Mulyadi selama menjabat sebagai sekda memiliki prestasi yang ditandatangi bupati sendiri. Pun disebutkan, jika acuanya lama jabatan sekda lima tahun, Gede Adnya Mulyadi dilantik menjadi sekda pada tahun 2016 lalu. "Beliau dilantik dua kali sebagai sekda, yang pertama sebelum berlakunya UU ASN nomor 5 tahun 2014, yang mulai berlaku per 15 Januari 2014 lalu," ujarnya lagi. 

Undang-undang ASN nomor  5 tahun 2014 pasal 117, jabatan Sekda lima tahun. Artinya, meski telah dilantik dua kali sebagai sekda, pada penerapan UU ASN itu, Gede Adnya Mulyadi dilantik pada tahun 2016 atau baru menjabat sekitar 2,8 tahun. "Kalau dihitung dari 2016 baru menjabat 2,8 tahun. Itu tidak sesuai dengan tanggapan KASN dan tidak sesuai dengan fakta," ujarnya lagi. 

Bandem Dananjaya yang didampingi I Made Suka Dwiputra,SH, MH, Putu Angga Pratama,SH. MH, dan I Made Arjawa,SH, MH, juga menyebut, SK bupati telah cacat yuridis. Pihaknya pun sangat keberatan atas SK  yang telah dikeluarkan bupati. "Kedatangan kami kesini mengajukan aspirasi dan aduan masyarakat, agar DPRD Karangasem untuk mengatensi persoalan ini," ujarnya lagi seraya mengaku akan ada upaya hukum terhadap SK bupati itu. 

Sedangkan Ketua DPRD I Nengah Sumardi mengatakan, sejak awal lembaga dewan mengatensi kasus ini. Dewan juga mengkritisi aturan kebijakan bupati. Bahkan secara kelembagaan telah melayangkan surat keberatan terhadap posisi Gede Adnya Mulydi, akan tetapi dijawab secara umum.

"Ada beberapa poin bertentangan publik dan berlawanan pembicaraan di publik. Dalam rapat kerja, posisi pak Adnya Mulyadi disebut masih sebagai sekda, padahal kenyataanya sesuai SK bukan sebagai sekda," ujar Sumardi. 

Sumardi juga mengatakan, lembaga dewan hanya bisa mengkritisi dan mengontrol kebijakan bupati,tapi tidak bisa membatalkan keputusan. Ia juga mengatakan,Lembaga dewan juga sangat berkepentingan dengan persoalan ini karena menyangkut penganggaran pembangunan Karangasem, karena Gede Adnya Mulyadi juga sebagai ketua TAPD. "Sekarang dengan kondisi seperti ini, kami tidak berani membahas anggaran untuk APBD Indul 2020 dan APBD Perubahan 2019," ujarnya lagi. 

Sementara itu, Gede Adnya Mulyadi mengatakan, pihaknya juga tidak tahu jika saat itu akan diturunkan menjadi staf ahli. Karena logikanya dirinya telah menerima surat pelantikan sehari sebelumnya. Sedangkan saat itu, dirinya baru menerima SK pelantikan pada saat akan dilakukan pelantikan. "Bahkan per 5 Agustus kemarin bupati masih memberikan disposisi sebagai sekda,termasuk saat ditugaskan penerimaan BPK Provinsi Bali yang melakukan pemeriksaan di Karangasem," ujarnya. 

Sedangkan terjait langkah selanjutnya apakah akan melayangkan gugatan ke PTUN atau tidak, Gede Adnya Mulyadi menyerahkan kepada tim kuasa hukum yang telah ditunjuknya. "Kita lakukan kajian dulu sebelum melangkah kesana," sambung kuasa Hukum Gede Adnya Mulyadi, Made Bandem Dananjaya. (bud)