KARANGASEM
Typography

AMLAPURA-fajarbali.com | Mulai Juli 2019, peserta JKN-KIS penerima bantuan iuran dari APBN dinonaktifkan. Jumlah peserta JKN-KIS di Karangasem yang dinonaktifkan mencapai hampir 11 ribu lebih. Penonaktifkan peserta JKN-KIS bantuan iuran APBN tersebut lantaran peerta JKN - KIS ganda,mati dan penerima sudah dianggap mampu. 

Kepala Dinas Sosial Karangasem, Ketut Puspa Kumari, Rabu (7/8), menyebut dinonaktikannya belasan ribu penerima JKN-KIS dari  bantuan iuran APBN oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sesuai surat keputusn Nomor 79 / HUK / 2019 terkait penonaktifan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran JKN Tahun 2019 tahap ke enam. Dikatakan, penonaktifkan dilakukan mulai Juli 2019 lalu. "Mereka dinonaktifkan karena banyak peserta JKN - KIS ganda, serta mati bahkan penerima bantuan JKN - KIS orang mampu," ujar Puspa Kumari. 

Puspa Kumari mengatakan, dengan dinonaktifkannya peserta JKN-KIS penerima iuran dari APBN itu, membuat jumlah penerima pun berkurang. Sebelum dinonaktifkan, jumlah penerima JKN-KIS iuran APBN mencapi 135.240 jiwa. Ia pun mengatakan, penonaktifan tersebut tidak berpengaruh terhadap UHC (Universal Healfh Coverage). Puspa Kumari mengatakan, mereka masih bisa ditanggung asalkan mau di kelas III.  "Keputusan kemensos tidak menimbulkan permasalahan mengingat Karangasem telah Universal Health coverage (UHC)," ujarnya lagi. 

Puspa Kumari juga mengatakan, sebelum melakukan penonaktifan penerima iuaran APBN, pihaknya telah melakukan sosialisasi untuk meredam kekhawatiran masyarakat bahwa mereka masih dilayani kesehatanya. Sehingga, sampai saat ini penonaktifan tersebut belum menimbulkan masalah. "Kita sudah sosialisasikan terlebih dahulu, agar mereka tidak khawatir," ujarnya. 

Sedangkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Karangasem Eni Supriatma juga mengatakan hal yang sama. Pihalnya juga meminta bagi masyarakat yang dinonaktifkan padahal merupakan warga miskin, pihaknya meminta melapor Dinsos Karangasem. Sehingga, pemerintah bisa mengambil tindakan dengan mengalaihkan ke PBI APBD, atau diusulkan ulang ke PBI APBN. "Kami belum menerima aduan terkait penonaktifan itu," ujarnya. (bud)