JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Dampak luas pandemi Covid-19 mulai menggerogoti dunia usaha. Sebanyak 170 Badan Usaha (BU) telah melapor dan 'menyerah' untuk menanggung iuran BPJS para pekerjanya. Senin (21/9), BPJS Kesehatan Cabang Klungkung mencatat ribuan pekerja di wilayah Bali Timur (Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem) sudah dinonaktifkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak mengungkap, sejak Bulan Februari lalu mulai banyak BU maupun perusahaan yang melapor ke kantor BPJS. Mereka menyampaikan bahwa usaha yang digulirkan terdampak pandemi Covid-19. Sehingga otomatis perusahaan tak sanggup lagi menanggung premi BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Hingga saat ini, Endang Triana mengatakan sudah ada 170 Badan Usaha (BU) di wilayah Bali Timur terdampak Covid-19 yang melapor ke BPJS Kesehatan Cabang Klungkung. Yang mana jika diakumulasi, 170 BU tersebut menaungi sekitar 2.500 pekerja. Mayoritas merupakan BU yang bergerak di bidang pariwisata. Dijabarkan lebih rinci, khusus yang di Klungkung saja, sudah ada delapan BU yang melapor karena terdampak Covid-19. Dengan jumlah pekerja sebanyak 489 jiwa.

"Ini tergantu dari ekonomi badan usaha tersebut. Ada yang awalnya berani membayar iuran setengah karena memperkirakan situasi akan normal kembali bulan September ini. Tapi karena situasi masih sama, maka mereka akhirnya tidak bisa membayar sama sekali," imbuhnya.

Melihat kondisi ini Endang Triana tak memungkiri bahwa sudah ada ribuan pekerja yang dinonaktifkan sebagai peserta BPJS. Jumlah ini juga dipastikan akan bertambah kembali, mengingat ada
6.000 peserta BPJS mandiri yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. Sementara ada juga sekitar seratus peserta yang mengajukan relaksasi tunggakan.

Disampaikan, untuk meringankan beban masyarakat, BPJS Kesehatan Cabang Klungkung telah mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi tunggakan. Melalui program ini, peserta yang menunggak iuran lebih dari 6 bulan diberikan keringanan untuk membayar iuran. Agar kepesertaan BPJS dapat diaktifkan kembali, peserta diperbolehkan membayar tagihan tunggakan maksimal selama 6 bulan plus 1 bulan berjalan saja. Untuk sisa tunggakan yang belum terbayar, bisa dilunasi paling lambat hingga Desember 2021.

Demikian juga bagi BU yang ingin mengaktifkan kepsertaan pekerjanya. Caranya, BU wajib melunasi tunggakan iuran yang belum terbayar. Mengingat, jika tidak dilunasi, maka BU tersebut dapat dijatuhi sanksi kepatuhan. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan sudah berkoordinasi baik dengan pihak Kejaksaan maupun pemerintah. "Sanksinya bisa izinnya tidak diperpanjang dan pekerja yang telah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah bisa dinonaktifkan jadi peserta," tegas Endang Triana.

Sementara sebagai upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19, BPJS Kesehatan Cabang Klungkung telah meluncurkan program Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (Pandawa). Masyarakat tak perlu lagi datang dan mengantri di kantor BPJS Kesehatan. Cukup melalui
smartphone, peserta JKN-KIS dapat kemudahan layanan hanya dengan menghubungi nomor 081246448445. Lebih rinci, untuk layanan administrasi, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan juga dapat dilayani melalui kanal layanan lain seperti aplikasi mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dan Chika di nomer WA/telegram 08118750400. (dia)