JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Pasca penetapan Tersangka, Kejaksaan Panggil 24 Saksi Proyek Biogas

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Pasca menetapkan tiga orang tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek Biogas di Kecamatan Nusa Penida, Rabu (7/11/2018) Kejaksaan Negeri Klungkung kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Sebanyak 24 orang saksi didatangkan dan diperiksa secara bergilir. Salah satunya, mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB (BPMPDKB) Kabupaten Klungkung, Putu Widiada. 

Pemeriksaan terhadap 24 saksi tersebut dilakukan di aula kantor Kejari Klungkung. Sejak pukul 09.00 Wita, para saksi diperiksa secara bergilir. Kasi Intel Kejari Klungkung, I Gusti Ngurah Anom Sukawinata mengatakan, pemeriksaan terhadap 24 orang saksi tersebut bukanlah untuk kali pertama. Lantaran sebelumnya mereka juga sudah sempat dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan. Hanya saja pada pemeriksaan sebelumnya belum ada penetapan tersangka dan juga masih dalam tahap penyidikan umum. 

Menurut Gusti Ngurah Anom, setelah ada penetapan tersangka, maka kini Kejaksaan memasuki tahap penyidikan khusus. Oleh karena itu, seluruh saksi yang jumlahnya mencapai 70 orang akan dimintai keterangan kembali. Hal ini untuk memastikan, apakah keterangan yang mereka sampaikan sebelumnya masih sama atau ada tambahan.

"Sekarang sudah masuk tahap penyidikan khusus dan sudah mencantumkan nama tersangka. Kami panggil mereka kembali untuk mempertegas keterangan mereka. Apakah keterangannya masih sama atau ada tambahan lagi,” jelasnya sekaligus mengatakan setelah pemeriksaan saksi-saksi tuntas, barulah Kejaksaan akan memasuki tahap satu, yaitu pemberkasan. 

Lebih lanjut, terkait nama-nama saksi yang dipanggil kemarin, Gusti Ngurah Anom tidak menyampaikan secara detail. Hanya saja, ia mengatakan salah satu saksi yang dipanggil adalah mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB (BPMPDKB), Putu Widiada. Pejabat asal Kabupaten Tabanan tersebut kembali dimintai keterangan, lantaran proyek Biogas yang bergulir pada tahun 2014 lalu, berada di bawah leading sektor BPMPDKB. "Yang bersangkutan (Putu Widiada) juga ikut dipanggil dan ia datang," imbuhnya. 

Sementara terkait tiga tersangka yang sudah ditetapkan, yakni anggota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan beserta istrinya, Tiartaningsih dan Made Catur Adnyana yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di  Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB (BPMPDKB), Gusti Ngurah Anom memastikan akan segera dipanggil juga.

Katanya, pemeriksaan tersangka bisa dilakukan kapan saja. Tidak harus menunggu hingga pemeriksaan saksi tuntas. Meski demikian, hingga kemarin ketiga tersangka memang belum ditahan. Menurut Gusti Ngurah Anom, penahanan terhadap tersangka menjadi wewenang pimpinan. Demikian pula, jika tersangka mengajukan surat penangguhan penahanan. 

Berdasarkan pantauan di Kejaksaan, pemeriksaan maraton terhadap saksi-saksi berlangsung hingga siang hari. Sekitar pukul 12.30 Wita, Putu Widiada yang kini menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Klungkung tersebut nampak usai menjalani pemeriksaan. Sayangnya, ia enggan memberikan keterangan terkait hal tersebut. Sambil mengucap maaf, Widiada langsung menuju sepeda motor jemputannya. "Maaf dulu ya," ujarnya singkat. 

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Senin (5/11) lalu, Kejaksaan Negeri Klungkung telah menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi biogas di Kecamatan Nusa Penida. Ada tiga nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah anggota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan. Selain itu, istri politisi Partai Golkar ini, yakni Tiartaningsih juga turut jadi tersangka beserta Made Catur Adnyana yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di  Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB (BPMPDKB). 

Dugaan korupsi ini bermula saat adanya temuan BPK. Sesuai temuan itu, dinyatakan ada proyek tidak termanfaatkan di wilayah Nusa Penida. Setelah dicek ternyata proyek yang tidak termanfaatkan tersebut proyek biogas yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB (BPMPDKB) pada tahun 2014. Proyek tersebut dananya bersumber dari DAK Kementrian SDM senilai Rp 890 juta. Sedangkan Pemkab Klungkung dalam hal ini BPMPDKB hanya melakukan pendampingan sebesar 10 persen dari dana tersebut. 

Secara keseluruhan ada 40 titik proyek biogas yang dipasang di Nusa Penida. Lokasinya di tiga Desa. Yakni Desa Kutampi Kaler, Kelumpu, dan Desa Sakti. Namun, hingga saat ini yang terpasang hanya 38 unit dengan anggaran per unit Rp 22 juta. Ironisnya, setelah rampung, proyek ini tidak dimanfaatkan. Ditambah lagi dengan temuan adanya bangunan yang tidak dikerjakan sesuai bestek.

Selanjutnya, berdasar audit BPK, rupanya proyek senilai Rp 890 juta tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 792.912.654. Sejak tahun 2016, Kejaksaan telah memulai penyelidikan, bahkan sudah ada 70 orang saksi yang diperiksa. (dia)