JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan prajuru adat rupanya masih menjadi sorotan. Selasa (4/12/2018), Tim Saber Pungli Kabupaten Klungkung secara khusus menggelar sosialisasi dengan melibatkan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP).

Uniknya, dalam kegiatan tersebut, MUDP justru menyentil aktivitas pecalang yang turut menagih pungutan, utamanya di cafe-cafe. Hal tersebut tidak dibenarkan, bahkan segera akan ditertibkan. 

Usai kegiatan yang digelar di ruang Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Ketua MUDP Provinsi Bali, Jro Suwena Putus Upadesa mengatakan, walaupun OTT terhadap sejumlah prajuru adat sudah berlalu, namun hingga saat ini masih ada sejumlah ketakutan di masyarakat. Menurutnya, hal ini perlu diluruskan melalui sosialisasi. Dalam kesempatan tersebut, Jro Suwena menegaskan, sepanjang kegiatan yang dilakukan desa pakraman sudah sesuai dengan awig-awig maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Termasuk juga bila melakukan pungutan demi menjaga, melestarikan, mengembangkan adat dan budaya Bali. 

Menurut Jro Suwena, pungutan yang tidak boleh dilakukan diantaranya pungutan yang mengatasnamakan desa adat. Padahal sejatinya, awig-awignya hanya dibuat oleh segelintir orang dan masyarakat juga tidak mengetahui isi awig-awig tersebut. Diperparah lagi, bila dana yang dikumpulkan tidak jelas pemanfaatan dan pertanggungjawabannya. Di samping itu, bila berbentuk punia, juga diingatkan agar tidak ada pemaksaan, apabila penentuan besaran nominal. 

"Jangan ada tindakan yang mengatasnamakan desa adat tapi desa adatnya tidak tahu. Tapi sebaliknya kalau sudah jelas, MUDP pasti akan membela tindak-tindakan yang dilakukan oleh desa pakraman sepanjang mengikuti aturan-aturan yang benar. Termasuk juga mendampingi bila ada masalah hukum," tegasnya. 

Selain masalah pungutan, Jro Suwena juga sempat menyinggung mengenai keberadaan pecalang di desa pakraman. Purnawirawan Polri ini mengatakan, pecalang merupakan lembaga keamanan tradisional yang dimikiki oleh desa pakraman dan sakral. Menurutnya, jika sudah disakralkan maka tidak seharusnya ikut mengambil pungutan. Apalagi jika kegiatan tersebut dilakukan di cafe-cafe. 

"Kalau sudah sakral jangan disuruh mungutlah, apalagi nanti di cafe disuruh mungut gak bener itu. Kalau jaga di sana (cafe) jangan pakai nama pecalang, pakai security saja," ungkapnya.

MUDP juga segera akan melakukan penertiban bila ada pecalang yang melalukan pungutan. "Pecalang melakukan pungutan perlu ditertibkan. Padahal hal itu sudah ada dipesamuhan Agung Linggih dan Sasana Pacalang Bali, cuma belum dipahami. Ada bukunya juga, mungkin hanya disimpan dan tidak dibaca," imbuhnya dalam kegiatan yang turut melibatkan Kemenkumham, Polda, Biro Hukum dan juga Inspektorat Klungkung tersebut. (dia)