JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Menyikapi polemik dana hibah yang terus menjadi sorotan masyarakat, DPRD Klungkung akhirnya bersikap. Jumat (15/3/2019), dewan berencana memanggil pihak eksekutif untuk membahas permasalahan tersebut.

Apalagi, sebelumnya Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta sempat mewacanakan akan mengalihkan penyaluran dana bantuan kepada masyarakat, tak lagi dalam bentuk hibah melainkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Dikonfirmasi terkait agenda tersebut, Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru membenarkan jika hari ini legislatif menggelar rapat dengan pihak eksekutif. Selain Bupati Suwirta dan Sekda, Gde Putu Winastra, sejumlah instansi terkait juga turut dilibatkan. Seperti Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Badan Kesejahteraan Masyarakat.

Menurut politisi yang namanya turut diseret dalam polemik dana hibah ini, ada sejumlah agenda penting yang akan dibahas dalam rapat kerja tersebut. Utamanya, terkait mekanisme pencairan hibah. Wayan Baru menilai, hal itu penting dibahas agar masyarakat tidak ketakutan dan juga tidak menjadi korban atas pemanfaatan dana hibah.

"Agar masyarakat tidak ketakutan, biar masyarakat juga tidak jadi korban terkait pencairan hibah. Jadi besok akan dijelaskan oleh Pak Bupati biar sama-sama tahu," ujarnya.

Selain kalangan pemerintah, Wayan Baru juga mengungkap dalam rapat tersebut legislatif juga mengundang masyarakat. Diantaranya, Nengah Sumerta, seorang warga yang sangat aktif menyoroti masalah hibah di media sosial Facebook. Menurut Ketua DPC Gerindra Klungkung ini, kehadiran masyarakat sangatlah penting. Mengingat pihaknya ingin seluruh pembahasan hibah berjalan transparan. "Semua warga punya hak, karena kita ingin transparan makanya undang masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, disinggung mengenai rencana Bupati Suwirta untuk mengalihkan penyaluran bantuan ke masyarakat dari hibah menjadi BKK, Wayan Baru mengatakan usulan tersebut belum disampaikan dalam forum resmi. Kalaupun sudah diutarakan, dirinya menilai perlu dilakukan kajian yang mendalam. Khususnya mengenai dampak positif ataupun negatif yang dapat ditimbulkan. Tidak menutup kemungkinan dampak politiknya juga.

"Nanti itu kita akan bahas di Dewan. Dewan juga berhak dengan itu (hibah), ke depan anggaran dibahas bersama-sama. Perlu dibahas diinternal juga, kami kan punya tim ahli dan dampaknya bagainana positif dan negatifnya. Dampak politiknya seperti apa? Pak Bupati secara lisan, sebatas teman pernah menyampaikan (rencana hibah jadi BKK), tapi sampaikan ke anggota dewan kan blum pernah," jelas politisi asal Desa Sakti, Nusa Penida ini.

Sebelumnya, pada Rabu (13/3) Bupati Suwirta menyampaikan untuk menghindari permasalahan hibah, ke depan dirinya berencana untuk mengalihkan alokasi hibah ke desa-desa ke dalam bentuk BKK. Bupati Suwirta mengatakan, tidak ingin membiarkan masyarakat terlalu manja. Lantaran selama ini, untuk pengurusan hibah banyak warga yang proposalnya dibuatkan, bahkan hingga pembuatan LPJ pun dibantu. Oleh karena itu, jika dengan sistem BKK maka dana akan langsung dikucurkan ke desa. Namun, sebelumnya tentu diawali dengan proposal dan perencanaan kegiatan yang matang. Setelah itu barulah dapat diverifikasi.

"Cara ini bukan melempar tanggung jawab ke desa, tapi kita tidak ingin campur tangan terlalu banyak dari berbagai pihak. Sehingga masyarakat bisa mandiri kelola hibah. Baik usulan, dan juga LPJnya. Saya tidak mau masyarakat terlalu manja. Adminsitrasi dibuatkan, pencairan dituntun, dan LPJ nanti dibantu. Ini akan jadi pembodohan di masyarakat. Mereka tidak tahu dana ini harus dipertanggungjwabkan dengan baik. Ini yang sebabkan selama ini terjadi permasalahan seperti sekarang," bebernya.

Kata Bupati Suwirta, regulasi untuk peralihan hibah ke dalam bentuk BKK sangat memungkinkan untuk diubah. Oleh karena itu, dirinya sangat berharap usulan tersebut dapat disetujui oleh anggota dewan. Mengingat, bila dana dikucurkan ke desa dalam bentuk BKK, maka pengawasan akan lebih mudah dilakukan.

Pihak desa dapat sewaktu-waktu melakukan monitoring untuk kegiatan yang dilangsungkan di desanya. "Hibah sangat memungkinkan diubah jadi ke BKK. Tapi nanti kami akan kumpulkan dulu kepala desa. Mudah-mudahan legislatif juga setuju. Nanti fokus mereka (legislatif) bisa untuk penganggaran dan perencanaan," imbuhya sekaligus mengatakan sudah sempat membicarakan usulan tersebut dengan anggota dewan dan berharap di tahun 2020 mendatang sudah bisa dijalankan. (dia)