JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Meski Polda Bali telah menghentikan penyelidikan dugaan kasus pedofilia yang melibatkan pemilik Asram di wilayah Klungkung, namun Komisi II DPRD Klungkung tetap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Solidaritas Warga Anti Pedofilia (SWAP). Rencananya, Selasa (19/3) hari ini, Komisi II akan menggelar rapat umum dengan pihak-pihak terkait.

Ketua Komisi II DPRD Klungkung, Komang Suantara saat dikonfirmasi Senin (18/3) menyampaikan, pihaknya memang berencana menggelar rapat terkait permasalahan tersebut. Namun, sayangnya pertemuan yang rencananya digelar di ruang Sabha Mandala DPRD Klungkung itu harus ditunda. Menurut politisi Partai Gerindara ini, penundaan terpaksa dilakukan karena ada permohonan dari pihak Asram. Katanya, di saat yang bersamaan Asram sedang melakukan perisiapan upacara Purama Kadasa, Rabu (20/3) besok.

Penundaan ini rupanya bukan yang pertama, anggota dewan yang akrab disapa Otal ini mengatakan sebelumnya rapat kerja serupa juga sudah dijadwalkan, tapi batal digelar. Lantaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi sedang ada kegiatan lain. "Sudah dua kali tertunda, minggu lalu tertunda karena ada halangan dari OPD. Katanya karena ada kegiatan yang tidak bisa ditanggalkan. Kita jadwalkan ulang kembali besok (hari ini), tapi dari Asram yang menunda karena ada persiapan Upacara Purnama," jelasnya.

Masih kata Suantara, rapat kerja yang sudah tertunda dua kali ini memang menjadi prioritas Komisi II. Walaupun di jajaran Polda Bali penyelidikanya sudah dihentikan. Menurutnya, langkah yang diambil dewan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap aspirasi masyarakat. Apalagi sebelumnya, SWAP sudah mendatangi kantor DPRD Klungkung dan membeber data terkait dugaan kasus tersebut. Bahkan, SWAP juga sempat mendesak agar dewan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

"Biar kami tidak dianggap tidak peduli terhadap aspirasi. Apalagi ada dari SWAP yang sudah datang ke dewan. Kita juga di DPRD ingin lakukan langkah-langkah perbaikan pengawasan dari pemerintah daerah terkait hal-hal serupa," imbuhnya.

Lebih lanjut diungkap walau tertunda, rapat kerja yang rencananya dihadiri oleh pihak kepolisian, OPD, Asram, dan juga SWAP tersebut tetap akan ditindaklanjuti. Suantara mengatakan akan membahas di internal komisinya terlebih dahulu. Jika memang diperlukan, maka rapat tersebut akan diajukan kembali ke Badan Musyawarah (Banmus). "Yang pasti DPRD sudah membuka ruang, jangan sampai DPRD dibilang tertutup. Ada yang beri aspirasi kita tanggapi dengan baik. Walau sudah ditunda dua kali kami akan bahas lagi, kalau perlu dilanjutkan kita akan ajukan ke Banmus lagi," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Senin (18/2) lalu, Solidaritas Warga Anti Pedofilia (SWAP) mendatangi DPRD Klungkung. Siti Sapurah bersama anggota SWAP yang lainnya tiba di kantor DPRD Klungkung sekitar pukul 09.00 Wita. Kedatangan mereka diterima oleh Ketua Komisi II, Komang Suantara didampingi Gde Artison Andarawata. Perempuan yang akrab disapa Ipung tersebut mengungkap, tujuan utama kedatangan SWAP adalah untuk memberi data lengkap serta valid kepada Komisi II terkait dugaan kasus pedofilia yang menyeret nama seorang tokoh besar.

Melihat begitu lambatnya perjalanan kasus ini, Ipung pun mendesak agar Komisi II segera membentuk Pansus. Menurutnya, pansus dapat menekan agar aparat kepolisian serius mengungkap kasus yang nyaris terlupakan tersebut. "Kalau pansus tulus, mereka bisa tekan polisi. Saya hanya masyarakat yang tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi Pansus harus dibentuk dengan adanya pansus maka polisi akan bekerja dengan baik," ujarnya saat itu. (dia)