JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Sosialisasi pembangunan zona integritas dan pengendalian gratifikasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Klungkung, Senin (15/4) di Wantilan Pura Goa Lawah, Kecamatan Dawan dijadikan ajang 'curhat' para Perbekel.

Apalagi, sosialisasi tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Amir Yanto sebagai narasumber. Ada sejumlah persoalan yang mencuat dalam agenda tersebut. Mulai dari kecemasan terkait pemanfaatan dana desa hingga pungutan di desa pakraman.

Kekhawatiran terkait pengelolaan dana desa sempat diungkap oleh Perbekel Jungutbatu, Made Gede Suryawan. Dalam sesi dialog, Suryawan mempertanyakan sejauh mana Kejaksaan dapat membantu dalam pembangunan desa. Utamanya, terkait program-program yang didanai dana desa. Mengingat saat ini banyak aparat desa yang ragu dan dibayangi ketakutan dalam pemanfaatan dana yang bersumber dari APBN tersebut.

Di sisi lain, Perbekel Pesinggahan, Nyoman Suastika justru menyinggung mengenai fenomena surat kaleng. Menurutnya, pengaduan masyarakat yang dilayangkan melalui surat kaleng sudah mengarah pada pencemaran nama baik. Apalagi, pasca dilakukan pengecekan atas laporan anonim tersebut, tidak didapati indikasi penyelewengan serta kerugian negara. Dirinya pun mempertanyakan, bagaimana cara menyikapi permasalahan demikian. Apakah dapat dilaporkan balik, atas pencenaran nama baik. “Apakah kami bisa menggugat balik pihak-pihak yang mengadukan pelaksanaan tanpa identitas tersebut ?"tanyanya.

Selanjutnya terkait pungutan sanksi di desa pakraman diungkap oleh Bendesa Adat Glogor, Desa Pikat, Dawan, Made Wijaya. Wijaya menyampaikan, selama ini di wilayah desa pakramannya diberlakukan sanksi khusus bagi warga (perempuan) yang hamil di luar nikah. Sanksi tersebut sudah dicantumkan dalam awig-awig dan juga pararem. Namun, semenjak maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (pungli), munculah kekhawatiran pihak desa pakraman untuk menjalankan sanksi tersebut.

“Karena ini (perkawinan) sifatnya aib maka ada sanksi yang dijalankan pihak Desa Pakraman karena sudah diatur dalam awig- awig dan perarem. Lalu apakah ini melanggar aturan," ungkapnya.

Menyikapi berbagai persoalan yang diungkap tersebut, Kajati Bali, Amit Yanto dengan tegas mengatakan bahwa untuk pemanfaatan dana desa, Kejaksaan akan membantu dalam kegiatan pendampingan hukum, konsultasi hukum, klinik hukum. Hal ini merupakan tindak lanjut MoU Jaksa Agung dengan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Sedangkan menjawab pertanyaan Perbekel Pesinggahan Kajati Bali mengaku semua laporan akan ditindaklanjuti dalam bentuk pengumpulan data/informasi dan penyelidikan. Jika tidak ada atau tidak ditemukan alat bukti yang sah, maka laporan tersebut tidak akan akan ditindak lanjuti ke tingkat penyidikan. Namun, jika ada alat bukti, maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan termasuk pemanggilan saksi.

“Kalau ada keinginan melapor balik terhadap yang membuat surat kaleng, itu juga belum bisa masuk ke pencamaran nama baik. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir, sebelum naik ketingkat penyidikan, pihak kami  akan melakukan ekspose dulu di internal,” ujarnya. Lebih lanjut Amir Yanto menjelaskan, Kejaksaan selalu terbuka kepada masyarakat maupun instansi  yang memerlukan bantuan hukum, pertimbangan hukum termasuk pelayanan hukum.

Sementara Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menyampaikan, sosialisasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam pembangunan di Kabupaten Klungkung. Untuk mewujudkan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera, reformasi birokrasi telah menjadi agenda Pemkab dalam satu misi khusus dari Panca Santi yaitu mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Kebijakan ini ditetapkan karena diyakini bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung oleh birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

“Ke depan, kami ingin mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, cepat, santun dan inovatif. Budaya kerja birorkasi lama yang linear, pelan dan berbelit-belit harus kita tinggalkan, karena dalam era revolusi industri 4.0 ini bukan lagi era yang kuat mengalahkan yang lemah, yang kaya mengalahkan yang miskin, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat,” ujar Suwirta dalam kegiatan yang dihadiri juga oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Otto Sompotan. (dia)