JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Aksi penolakan operasional pabrik Asphalt Mixing Plant  (AMP) yang disuarakan oleh warga Desa Tangkas, Klungkung berbuntut panjang. Senin (10/6/2019), Komisi I DPRD Klungkung turun tangan.

Jika tak berizin, Dewan pun mendesak agar operasional pabrik AMP yang berlokasi di sisi timur jembatan By Pass Ida Bagus Mantra tersebut dihentikan. Ketua Komisi I DPRD Klungkung, Nengah Mudiana mengaku terkejut dengan mencuatnya aksi protes dari warga Desa Tangkas. Oleh karena itu, pihaknya segera akan berkoordinasi dengan leading sektor yang terkait. Mulai dari pihak Perbekel, Camat, hingga OPD yang membidangi. "Kami segera akan ambil langkah-langkah terkait dengan itu. Pertama, kita akan raker dengan Dinas Perizinan dan juga leading sektor di kecamatan. Termasuk perbekel dan camat akan kami ajak duduk bareng dulu," jelasnya. 

Mudiana ingin memastikan terkait izin operasional pabrik itu terlebih dahulu. Menurutnya, bila izin belum dikantongi, maka pihaknya akan mendesak agar oprasional pabrik dihentikan dulu. Apalagi, jika izin terkait lingkungan juga belum ada. "Kami akan pastikan segala syarat perizinan terpenuhi dulu. Utamanya amdal, perusahaan apa tidak punya amdal? Kalau belum punya izin, kami desak pemerintah agar hentikan operasionalnya," tegas politisi asal Desa Gelgel ini. 

Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Klungkung, Made Sudiarka Jaya mengatakan pihaknya juga sudah memperoleh informasi terkait protes warga Tangkas atas pabrik AMP tersebut. Bahkan, dirinya sudah menerjunkan tim untuk mengecek langsung ke lapangan. 

Saat ini Sudiarka Jaya menyebutkan, pabrik AMP tersebut memang sudah mengantongi Surat Izin Usaha Industri (SIUI). Meski demikian ia menegaskan, untuk menerbitkan izin pihaknya tidak bekerja sendiri. Melainkan ada OPD lain yang turut menentukan kelayakan kelengkapan persyaratan. Khusus untuk pabrik AMP ini, untuk memperoleh IMB sebelumnya harus menyertakan syarat terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKl-UPL) yang diurus di Dinas Lingkungan Hidup. 

"Kan untuk pembuat UKL-UPL itu perlu dilegalisir dan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi dia (Dinas Lingkungan Hidup) yang lebih tahu ini dampaknya ke mana saja. Kami di perizinan hanya terima dokumen (UKL-UPL). Karena syarat untuk bisa ajukan IMB, harus ada dokumen UKL-UPL," tegasnya. 

Nah, jika kini muncul protes dari warga yang khawatir terhadap pencemaran lingkungan, maka menurutnya Dinas Lingkungan Hidup yang lebih berwenang untuk memberi penjelasan. Apalagi di dalam dokumen UKL-UPL tersebut dicantumkan bahwa setelah 6 bulan disetujui, maka pemegang rekomendasi wajib memberi laporan ke Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbahnya. 

"Mestinya setalah enam bulan, ada laporan. Bisa cek  ke Dinas Lingkungan apakah setalah enam bulan itu ada laporan pengelolaan limbah dari pihak AMP yang pernah diberikan rekomendasi untuk dokumen UKL-UPL atau tidak," imbuhnya. 

Meski demikian, Sudiarka Jaya memastikan pihaknya tidak tinggal diam atas aksi protes ini. Bahkan ia juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta menerjunkan timnya ke lapangan. Jika memang terbukti ada masalah terkait lingkungan dan pengelolaan limbahnya, maka bukan hal yang mustahil jika izin pabrik AMP tersebut akan ditunda. "Sudah ada tim kami di lapangan. Kalau dinas terkait nyatakan ada masalah, dan dinas terkait berikan report ke kami bahwa izinya mau dipending atau bagaimana, kami siap. Karena kami terbitkan izin berdasar dokumen yang sudah dilegalisir dari dinas terkait," tegasnya. 

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, AA Kirana mengatakan pihak pengelola pabrik sudah memenuhi syarat untuk memperoleh rekomendasi UKL-UPL. Pihaknya pun menegaskan, persetujuan tersebut juga dibarengi dengan 'lampu hijau' dari Dinas PU terkait RTRWnya, Dinas Pertanian, bahkan hingga Satpol PP.   Terkait kepulan asap yang ditimbulkan saat uji coba, dirinya menyarankan agar warga berkoordinasi langsung dengan pihak pengelola. Lantaran sebelumnya, pihak pengelola sudah memastikan kalau asap yang ditimbulkan sudah dikelola semaksimal mungkin agar tidak beracun dan mencemari lingkungan. 

"Asap sudah dilelola semaksimal mungkin, secara metodelogi agar asapnya tidak berdampak. Kalau ada hal-hal kurang berkenan silakan ke yang bersangkutan (pengelola)," tegasnya sekaligus mengatakan pihaknya terus akan melakukan pengawasan di lapangan. 

Sedangkan Manajer PT Adi Murti, Ida Ayu Widnyana selaku pengelola juga menegaskan pabrik AMP tersebut sudah mengantongi izin lengkap. Mulai dari IMB, izin operaisonal, izin lingkungan, serta UKL-ULP. Dirinya pun memastikan sudah sempat melakukan sosialisasi kepada aparat Desa Tangkas. Namun, saat sosialisasi tersebut tidak ada permasalahan yang diungkap oleh warga. Sementara terkait kepulan asap, Ida Ayu Widnyana menyampaikan saat uji coba pihaknya memang belun memasang semacam filter asap. Alat tersebut dipastikan akan dipasang bila pabrik sudah beroperasi secara penuh. 

"Kalau diinginkan, saya siap sossialisasi langsung dengan warga. Kami akan jadwalkan sosialisasi dengan warga. Saat ini pabrik belum berproduksi. Dulu sempat uji coba, saat uji coba memang belum dipasang semacam filter asap. Nanti kalau sudah dipasang filternya, yang keluar tidak dalam bentuk asap tapi berupa uap," jelasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Warga Desa Tangkas menolak keberadaan pabrik Asphalt Mixing Plant (AMP) yang dibangun di Desa Gunaksa. Tepatnya di sisi timur jembatan By Pass Ida Bagus Mantra. Minggu (9/6), mantan Perbekel Tangkas, I Wayan Tilem membenarkan adanya  protes dari warga ini. Disebutkan penolakan dari warga semakin keras pasca uji coba operasional yang sudah sempat dilakukan oleh pabrik AMP tersebut. Ketika itu, ada kepulan asap yang keluar dari cerobong pabrik. Ironisnya, asap justru bertiup ke pemukiman warga di wilayah Desa Tangkas.

Sebagai tindak lanjut, pihak desa adat pun sudah  melakukan rapat terkait permasalahan ini. Dalam rapat terungkap, mayoritas warga tidak setuju dengan keberadaan pabrik AMP tersebut. Walaupun pabrik berdiri di wilayah Desa Gunaksa, namun warga khawatir polusi udara yang ditimbulkan justru melanda Desa Tangkas yang jaraknya berdekatan. Apalagi di sekitar kawasa pabrik juga ada pemukiman puluhan KK warga Tangkas. (dia/Fajar Bali)