JA Teline V - шаблон joomla Форекс

EKONOMI
Typography

BANGLI-fajarbali.com | Keluhan ratusan warga di desa Bangbang, Tembuku yang sudah membayar amprah langganan baru sejak tiga bulan lalu, nyatanya hingga kini belum bisa menemui titik terang.

Pasalnya, pihak PDAM Bangli gagal melakukan proses tender cepat pada bulan Februari lalu. Dampaknya, pihaknya tidak bisa memastikan kapan waktu pasti akan bisa melakukan pemasangan jaringan pipa di desa tersebut termasuk sambungan rumah (SR) bagi pelanggan yang baru amprah tersebut.

Selain itu, belum adanya pejabat difinitif sebagai Direktur menyebabkan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tindak lanjut dari proses tender yang masih berjalan belum berani dilakukan. Hal ini diakui Ketua Pokja PDAM Bangli, I Wayan Suardana saat ditemui Senin (25/3). “Proses pelelangan tender gagal dilakukan, karena disebabkan pihak penyedia tidak bisa masuk ke system untuk melakukan penawaran akibat dikarenakan tidak terkoneksi dalam aplikasi System Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) untuk proses tender cepat,” ungkapnya.

Dampaknya, lanjut dia, keterlambatan realisasi pemasangan sambungan rumah (SR) baru tidak hanya dirasakan oleh 373 KK di Desa Bangbang, Tembuku saja. Hal yang sama juga dirasakan oleh 102 KK di Dusun Palaktiying, Desa Landih, Bangli yang turut mendaftarkan diri dalam amprah pemasangan SR ini. Tindak lanjut dari itu, pihaknya mengaku telah menghubungi LPSE Bangli, yang menjelaskan memang masih ada maintenance di pusat. “Pihak penyedia juga banyak yang datang kesini (PDAM) untuk menanyakan langsung pada kami, namun kami minta agar mereka langsung hubungi LPSE karena urusannya dengan system. Karena sudah memasuki batas waktu yakni tanggal 9 Maret, akhirnya penawaran itu kami nyatakan gagal dan kami batalkan, untuk selanjutnya kami ulang pelelangan dengan system tender umum,” ungkapnya.

Lebih lanjut, disampaikan, perbedaan tender cepat dan tender biasa adalah prosesnya. Kata dia, jika tender cepat semua yang menentukan dari system berdasarkan aplikasi SIKaP, bukan dari pokja. Karena dalam tender cepat, tugas pokja hanya mengupload HPS sesuai dengan penawaran, dan tinggal menunggu pemenang tendernya, dan tinggal tanda tangan kontrak. “Sedangkan untuk proses tender umum, beberapa tahapan masih perlu dilakukan secara manual,” jelasnya.

Hingga saat ini, proses tender tersebut masih terus berjalan sejak tanggal 9 Maret. Kata dia, dalam proses tender tersebut diikuti oleh 25 penyedia, dan setelah dilakukan seleksi hanya tinggal 5 penyedia yang lolos penawaran. Saat ini, lanjutnya, proses tender masih dalam tahap evaluasi penawaran sebelum nantinya ditentukan pemenang lelang. “Proses lelang ini memang tergolong panjang, kemungkinan mencapai 35 hari sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya oleh sistem,” ucap Suardana.

Selain itu, Suardana menyebutkan kosongnya jabatan Direktur PDAM Bangli per tanggal 13 Maret, tidak dipungkiri menyebabkan kendala lain yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan tender. “Ini disebabkan penunjukan PPK ditentukan oleh Direktur. Batas akhir tugas kami di pokja adalah pengumuman pemenang lelang, untuk selanjutnya kami ajukan ke PPK. Kalau ada PPK, per tanggal 28 Maret ini proses tender tentunya bisa berlanjut dengan pembuatan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dan kontrak,” terangnya.

Karena itu, Suardana mengatakan tidak berani memberi kepastian kapan realisasi kegiatan senilai Rp. 835.050.000 itu bisa dilaksanakan, mengingat belum ada kepastian terkait PPK. Namun bilamana prosesnya lancar, ia menyebut sesuai jadwal didalam system per tanggal 8 April bisa dilaksanakan penandatanganan kontrak. Terkait pemasalahan belum adanya PPK, pihaknya mengaku telah menyampaikan hal ini kepada pelaksana tugas (Plt) Direktur untuk segera dikoordinasikan dengan Bupati.

Atas kondisi tersebut, pihaknya juga meminta maaf kepada masyarakat terkait molornya realisasi kegiatan pemasangan saluran pipa ke rumah-rumah tersebut.

Untuk itu, pihaknya juga berharap Bupati Bangli mempercepat proses pengangkatan Direktur PDAM Bangli atau segera memberi petunjuk lebih lanjut terkait penentuan PPK. Sebab, tidak bisa dia pungkiri bahwa 457 KK dari dua wilayah tersebut sudah melakukan pembayaran amprah sebesar Rp. 1.831.000 per tanggal 31 Januari lalu. (her)