JA Teline V - шаблон joomla Форекс

EKONOMI
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Sejak tahun 2010, ekspor handicraft di Bali mengalami penurunan drastis rata rata 2 persen setiap tahunnya. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya kurangnya perhatian pemerintah melakukan pameran di dalam maupun di luar negeri.

Guna mencari solusi masalah tersebut, Lingkar Media Komunikasi menggelar Focus Group Discussion dengan topik Upaya pemerintah dalam meningkatkan penjualan produk handicraft dan program ekspor, di sebuah hotel di Denpasar, Jumat (30/8/2019).

Hadir pembicara diantaranya Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) Bali, Ketut Dharma Siadja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Bea Cukai Denpasar.

Ketua ASEPHI Dharma Siadja mengakui ekspor handicraft mengalami penurunan sejak tahun 2010 sampai kini. Dia pun berharap agar pemerintah bisa memberikan fasilitas dalam peningkatkan ekspor handicraft dari Bali. "Khususnya fasilitas-fasilitas dalam hal desain dan pameran," terangnya.

Menurutnya, untuk meningkatkan ekspor handicraft sebaiknya dilakukan pameran di dalam negeri maupun di luar negeri. "Tanpa pameran orang-orang tidak akan tahu barang-barang atau desain-desain yang bagus-bagus yang bisa kita hasilkan,” sebutnya.

Selain itu diharapkan adanya masalah dokumen-dokumen tambahan, bisa segera dipangkas agar mempercepat suatu proses ekspor.

“Jadi, dokumen-dokumen yang mestinya bisa disingkat dan mempercepat ekspor itu agar bisa dipangkas,” imbuh Dharma Siadja.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi PKC VI Kantor Bea Cukai Denpasar, Eko Rudi Hartono mendukung penuh ekspor UMKM seperti handicraft Bali. Selain Ditjen Bea Cukai juga telah mempermudah proses ekspor kerajinan karena sudah diatur dalam kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Industri kecil dan menengah (IKM).

"Fasilitas KITE-IKM ini merupakan kebijakan yang diberikan oleh Bea Cukai berupa insentif fiskal dan kemudahan prosedural untuk impor bahan baku oleh IKM yang menjadikan biaya produksi atas barang jadi yang diekspor dapat ditekan menjadi lebih rendah," ujar Eko.

Lebih rendahnya biaya untuk produksi, menjadikan harga akan lebih murah dan menjadikan hasil produksi IKM lebih kompetitif di pasar global.

Insentif fiskal yang diberikan oleh KITE IKM berupa pembebasan Bea Masuk, PPN, dan PPN Barang Mewah atas impor bahan baku, mesin, dan barang contoh oleh IKM.

Sedangkan dalam kemudahan prosedural, IKM yang memanfaatkan fasilitas KITE IKM tidak diharuskan memberikan jaminan untuk pembebasannya (dalam batas tertentu), bisa memanfaatkan PLB (Pusat Logistik Berikat) dalam proses ekspor impornya.

Dan telah disediakan aplikasi pencatatan dan pelaporan oleh Bea Cukai, pemberian akses kepabeanan kepada IKM yang mendaftar, serta fleksibilitas bagi IKM untuk melakukan penjualan lokal sebesar 25% dari nilai ekspor terbesar dalam 5 tahun terakhir.

“Kita potensi kira-kira seberapa yang bisa memanfaatkan fasilitas kepabeanan, ada yang kawasan berikat, ada kemudahan tujuan ekspor impor, dan lain-lain. Ini yang kita galakkan seperti itu. Dan kita siap mendatangi kepada mereka (UMKM) yang memanfaatkan program-program tersebut,” imbuhnya.