JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Bupati Artha Tandatangani PKS

JEMBRANA
Typography

NEGARA-fajarbali.com |  Bupati Jembrana Putu Artha menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS), Penanganan Aduan Masyarakat oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kabupaten/kota se Bali, di hadapan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih, Polda Bali dan Kejati Bali, Selasa (7/8/2018).

Penandatanganan yang dilaksanakan di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali tersebut juga ditandatangani pihak Kajari Jembrana Nur Elina Sari dan perwakilan Polres Jembrana.

Menurut Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih mengapresiasi pada semua pihak di Provinsi Bali, terhadap komitmennya dalam Penandatanganan Perjaanjian Kersama, Penanganan Aduan Masyarakat oleh Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. “Kehadiran bapak dan ibu  merupakan bentuk langkah koordinasi sinergi antar instansi dalam menjaga, mengawal serta menolong pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah supaya lebih baik,” ujarnya.

Penandatanganan PKS, APIP dan APH merupakan terobosan baru dalam proses hukum administrasi negara dan penegakan hukum pidana pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penandatanganan di Provinsi Bali ini merupakan provinsi ke 13 ditingkat kabupaten/kota.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika kegiatan ini diharap mampu memantapkan tindak lanjut atas implementasi program-program di lingkungan pemerintah daerah terutama di Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten/Kota Se Bali. Gubernur juga menyampaikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), semestinya secara structural setara dengan Sekda dengan begitu APIP dapat dilaksanakan dengan benar.

Sementara itu Bupati Artha mengatakan dalam perjanjiana kersama tersebut akan apat membentuk sinergi antar tiga instansi yakni Pemkab, Polri dan Kejaksaan di Jembrana, terutama dalam memberantas korupsi. “Semoga tumbuh kerjasama yang baik dalam penanganan korupsi antar ketiga instansi tersebut agar kedepan tidak saling menyalahi satu sama lainnya. Selain itu saya menyambut baik usulan Pak Gubernur yang menyatakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (di Pemkab Jembrana Inspektorat) agar setara Sekda. Dengan begitu dia memiliki wewenang yang lebih baik dalam melakukan tugasnya,” terang Artha. (prm)