JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Pejabat dan Anggota Dewan Diingatkan Jangan 'Bermain' Saat PPDB

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP menuai pro dan kontra. Minggu (10/6/2018) Dewan Pendidikan Kabupaten Klungkung angkat bicara. Seluruh sekolah diingatkan untuk menerima siswa sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan. Para pejabat dan anggota dewan pun diminta agar tak 'bermain' dalam PPDB.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Klungkung, Ketut Suksma Sucita ini tentu dilatari oleh berbagai alasan. Diantaranya, kekhawatiran pengelola SMP swasta di Klungkung yang terancam tidak mendapat siswa. Menurutnya, bila seluruh SMP negeri menerima siswa sesuai kuota, maka semua SMP termasuk yang swasta akan memperoleh siswa. "Kalau ada sekolah yang ditargetkan dapat siswa 200, lalu dia nambah lagi satu kelas, itu yang buat sekolah swasta tidak dapat murid," ujarnya. 

Sebagai upaya antisipasi, Sukma Sucita meminta agar setiap sekolah menaati aturan dan memastikan menerima siswa sesuai dengan zona yang telah ditentukan. Di samping itu para orang tua juga diharapkan tidak berlomba mendaftarkan putra putri di sekolah yang berlokasi di kota. Menurutnya, dengan sistem zonasi ini, maka tidak ada lagi sekolah unggulan. Di samping itu, sekolah yang berlokasi di kota juga tidak secara otomatis bisa membuat anak lebih pintar ataupun berprestasi. 

Ketua Dewan Pendidikan sekaligus politisi Nasdem ini juga mengimbuhkan, para orang tua tak perlu khawatir bila anak-anaknya bersekolah di desa. Lantaran saat ini pihaknya sedang mengupayakan adanya penyetaraan kualitas sekolah. Diantaranya dengan pendistribusian tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta sistem pengajaran. Dengan demikian, seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. 

"Banyak orang tua yang mengeluh, warga berasumsi sekolah di kota punya kelebihan dan anak bisa jadi lebih pintar. Sedangkan saat ini, kami sedang dirancang agar menyetarakan kualitas sekolah di desa dan di kota. Dengan pengisian tenaga guru sarana prasarana dan sistem pengajaran. Kita harus bisa pahami itu, ini pasti akan terjadi walau tidak instan," tegasnya.

Di samping itu, untuk mengantisipasi kecurangan saat PPDB, Sukma Sucita juga meminta agar para pejabat dan anggota dewan tak 'bermain'. Yakni dengan memberikan prioritas kepada pihak tertentu untuk menyekolahkan anaknya di luar ketentuan. "Semua pihak termasuk pejabat dan anggota DPRD dan sebagainya jangann bermain untuk meloloskan atau berikan prioritas untuk penerimaan siswa. Jangan ikut main di sana, karena sistem ini sekarang sangat-sangat bagus," pintanya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, Dewa Gde Darmawan, memastikan seluruh siswa kelas VI SD yang lulus tahun ini bisa melanjutkan di jenjang SMP Negeri. Lantaran sesuai data di Disdik, jumlah siswa SD yang lulus hanya 2921 siswa. Sedangkan daya tampung SMP di Kabupaten Klungkung sebanyak 3140 siswa. Dengan kondisi ini, satu-satunya SMP swasta, yakni SMP PGRI Klungkung terancam tidak memperoleh siswa baru. (dia)