JA Teline V - шаблон joomla Форекс

PILGUB BALI 2018
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Laporan dugaan money politic yang dilakukan oleh I Gede Made Anom Putra asal Tabanan terhadap Pasangan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) akhirnya dihentikan oleh Bawaslu Bali. Laporan dengan nomor laporan 02/LP/PG/PROV/17.00/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 terkait bantuan kepada Desa Pekraman senilai Rp. 500 Juta pertahun.

Melalui Kepala Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Bali Ketut Sunadra menjelaskan, pihaknya telah mendalami dan mengkaji laporan tersebut. Bahkan, Paslon Mantra-Kerta juga telah dipanggil. Bawaslu juga telah mempelajari buku visi misi dari Paslon Mantra-Kerta.

"Setelah beberapa hari bekerja keras mengkaji laporan, memeriksa bukti dan saksi maka pada Senin (11/6/2018) bertempat di Sekretariat Bawaslu Bali dilaksanakan rapat pleno tentang  pembahasan: Hasil kajian penanganan dugaan pelanggaran money politic dengan laporan nomor 02/LP/PG/PROV/17.00/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 dengan pelapor I Gede Made Anom Putra dan terlapor adalah Paslon Mantra-Kerta. Pleno memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus tersebut karena tidak terbukti," ujarnya, Senin (11/6).

Berdasarkan hasil Rapat Pleno yang telah dilakukan oleh Bawaslu Bali, ada 5 point penting. Diantaranya, pertama, penyampaian komitmen program bantuan Rp 500 juta per-desa pakraman pertahun oleh Mantra-Kerta sebagai Paslon nomor urut 2 dalan Pilgub Bali tahu 2018 yang disampaikan dalam kegiatan kampanye bukanlah tergolong pelanggaran adminisrasi politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistemati dan masif (TSM) serta bukan merupakan tindak pidana pemilihan sebagainana ketentuan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2015 Jo UU No 10 Tahun 2016.

Kedua, penyampaian komitmen program bantuan Rp 500 juta perdesa pakraman pertahun oleh Mantra-Kerta, merupakan janji program yang tertuang dalam penjabaran lebih lanjut dari visi misi program Mantra-Kerta yang tidak disebar.

Ketiga, komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya, yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri Mantra-Kerta sebagai Paslon yang selanjutnya mendorong komitmen rasa percaya diri dan semangat kerja menjalankan menuju ke arah yang lebih baik untuk mengupayaka adanya bantuan Rp 500 juta sebagai janji program, sekiranya terpilih sebagai gubernur da wakil gubernur Bali masa jabatan 2018-2023.

Keempat, dugaan pelanggaran politik uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1, ayat 2, jo pasal 135A, jo pasal 187A No 10 Tahun 2016 ternyata diketahui tidak memenuhi unsur atau tidak terbukti karena desa pakraman sebagaiman dimaksud dalam Perda No 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Perda No 3 Tahun 2003 bukan sebagai penyelenggara dan atau bukan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No 1 Tahun 2015 Jo UU No 8 Tahun 2015, sehingga penanganan laporan politik uang yang diduga dilakukan oleh Mantra-Kerta dihentikan.

Terakhir, pleno memerintahkan kepada Ketua Bawaslu Bali untuk mengumumkan status Laporan No. 02/LP/PG/PROV/17.00/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1,2, jo pasal 135A, jo pasal 187A UU No 10 Tahun 2016.

Begitu juga dari Buku Panduan Visi Misi dan program dari Paslon Mantra-Kerta memang ada bantuan untuk Desa Pakraman. Hanya saja tak disebutkan jumlah Rp. 500 Juta. Pasalnya, hal itu dianggap bagian dari strategi. "Dan memang benar, bahwa program bantuan Rp 500 juta pertahun bagi desa pakraman itu ada dalam visi misi. Namun tidak ditulis angka Rp 500 juta karena ini adalah strategi dan taktis dalam kampanye," pungkasnya. (her)