JA Teline V - шаблон joomla Форекс

METRO
Typography
DENPASAR-Fajarbali.com|

DENPASAR-Fajarbali.com|Kasus korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pengadaan barang berupa aci-aci dan sesajen se-Kota Denpasar tahun 2019-2020 memang sudah mengirim I Gusti Ngurah Bagus Mataram ke penjara.
 
Meski begitu, sejumlah pihak masih mempertanyakan apakah kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 1 miliar lebih ini akan berlanjut dan menyeret tersangka baru atau tidak.
 
Sebab, sebagaimana diketahui, dalam perkara ini ada pihak lain (selain terdakwa) yang juga menitipakan atau mengembalikan uang kerugian ke penyidik Kejaksaan usai kasus ini mencuat di media. 
 
Nah, atas adanya penitipan uang yang disebut dari 14 rekanan yang nilainya mencapai Rp 816.572.250 menjadi tandatanya besar bagi berbagai kalangan mulai dari aktivis antikorupsi hingga pengamat hukum. 
 
Bahkan majelis hakim Tipikor pimpinan Gde Putra Astawa yang minyidangkan perkara atas nama terdakwa I Gusti Ngurah Bagus Mataram dalam pertimbangan menyinggung soal adanya pengembalian uang titipan kerugian negara dari pihak lain selain terdakwa.
 
Sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan menyebut,  bahwa seharusnya pihak-pihak yang ikut mengembalikan kerugian diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanya menguasai uang tersebut.
 
Made Somya Putra SH., MH praktisi sekaligus pengamat hukum berpendapat bahwa, jaksa penyidik seharusnya menindaklanjuti apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara korupsi ini.
 
Menurutnya, dalam menangani perkara yang bersifat extraordinary crime harus dilaksankan secara utuh mulai dari awal sampai akhir. Artinya jika apa yang menjadi pertimbangan hakim ini tidak ditindaklajuti, maka penanganan pekara ini tidak utuh.
 
"Kalau menurut saya penyidik Kejaksaan harus memeriksa pihak-pihak yang mengembalikan atau menitipkan uang ini. Harus dicari mens rea atau niat dari pihak-pihak yang menitipkan uang ini," kata Made Somya, belum lama ini di Denpasar. 
 
Dikatakanya, penanganan perkara korupsi itu tidak bisa berhenti ketika ada pihak yang mengembalikan kerugian.
 
"Karena orang mampu mengembalikan sehingga dianggap tidak melakukan tindak pidana karena tidak ada kerugian, kan bukan begitu penyelesain kasus korupsi," ujarnya.
 
Oleh karena itu, kata Somya, jika memang Kejaksaan ingin menyelesaikan kasus korupsi ini, pihak Kejaksaan harus menindaklanjuti dengan meriksan pihak-pihak yang menitipkan atau mengembalikan uang yang menimbulkan kerugian itu. 
 
"Harus diperiksa dan dicari tahu niat para pihak yang mengembalikan atau menitipkan uang itu pada saat mereka menguasai uang itu. Jika diperiksa dan tidak ditemukan adanya niat jahat, ya harus dijuga diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban," cetus Somya. 
 
Yang terakhir, kata Somya bicara korupsi itu tidak hanya bicara soal kerugian negara saja, tapi juga bicara soal potensi kerugian atau bahasa lainnya dapat menimbulkan kerugian.
 
"Jadi bahasa dapat menimbulkan kerugian ini belum tentu merugikan. Kalau seperti ini saja sudah kena, apalagi yang sampai mengembalikan atau menitipkan uang. Intinga bagi saya kasus korupsi aci-aci ini penangannya belum tuntas," pungkasnya.(eli)

BERITA TERKINI