JA Teline V - шаблон joomla Форекс

DENPASAR
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Ulah seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Br.Robokan, Padangsambian Kaja yang sedang menyebarkan form C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) ketahuan menyebarkan kartu nama salah seorang calon legislatif yang didomplengkan di form C6.  Karena itu, Bawaslu Kota Denpasar sudah merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pergantian petugas tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Arnata mengungkapkan hal tersebut dalam rapat koordinasi pengamanan pemilu serentak di ruang Praja Utama Kantor Walikota, Senin (15/4) kemarin. Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dan dipandu Asisten I, I Made Toya, dihadiri unsur KPU, Bawaslu, Polresta, Dandim, Forum Perbekel/Lurah, MUDP, serta OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar.

 Arnata mengungkapkan, menjelang hari pemungutan suara berlangsung, pihaknya mendapat laporan adanya petugas KPPS yang menyebarkan form C6 yang disertai dengan kartu nama caleg. “Karena ini pelanggaran, kami sudah proses yang bersangkutan. Kami minta KPU
segera mengganti petugas ini,” terang Arnata.

Secara terpisah Komisioner KPU Kota Denpasar I Made Windi, membenarkan kejadian tersebut. Bahkan, pihaknya sudah melakukan penggantian petugas bersangkutan. “Kita sudah ganti yang bersangkutan. Mereka tidak boleh lagi ikut terlibat dalam KPPS,” tegas Windia.

Terkait dengan pengiriman logistik pemilu, dipastikan kemarin rampung. Karena prosesnya sudah dilakukan sejak  Sabtu (13/4) yang diawali di Denut yang menyasar 11 desa. Kemudian pada Minggu (14/4)  melakukan pengiriman di seluruh desa yang ada di Denpasar Timur. “Hari ini kita kirim di dua kecamatan, yakni Denbar dan Densel. Diprediksi pengiriman logistik ini akan selesai hari ini (kemarin,red),” ucap Windia.

Wakil Walikota, IGN. Jaya Negara saat membuka rapat kordinasi ini  berharap Satpol PP bersama jajarannya melakukan pembersihan terhadap alat peraga kampanye yang masih
terpasang. Semua APK yang belum diturunkan, diharapkan bisa dilakukan pembersihan oleh petugas Satpol PP berkoordinasi dengan pihak Bawaslu.(car)