JA Teline V - шаблон joomla Форекс

DENPASAR
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Kalangan Anggota DPRD Kota Denpasar, mendukung kebijakan Pemerintah Kota Denpasar tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, yang ditandai dengan diterbitkannya Perwali No. 36 tahun 2018.

Meski demikian, salah seorang anggota Dewan, AA Susruta Ngurah Putra, menyatakan  kurang sependapat, untuk memperkuat aturan tersebut diterbitkan perda larangan peredaran dan penjualan kantong plastik. Pasalnya, hingga kini plastik masih merupakan produk legal.

“Kalau kebijakan pengurangan penggunaan plastik saya sangat mendukung. Namun, karena plastik merupakan produk legal, maka tak perlu diterbitkan perda yang melarang penjualan atau peredaran barang-barang berbahan plastik. Apalagi nantinya ada OPD yang melakukan sidak dengan menyita kantong plastik milik pedagang. Ini sudah tak benar,” ungkap Susruta Ngurah Putra, Selasa (14/5/2019).

Dikatakan, Kementerian Perindustrian secara tegas melarang pemerintah daerah membuat perda larangan penggunaan dan peredaran kantong plastik. Karena perda ini  tumpang tindih dengan aturan di atasnya. Karenanya, politisi Partai Demokrat itu mengatakan, untuk menekan sampah plastik, khususnya di Kota Denpasar, pihaknya sepakat jika peraturan daerah (perda) tentang sistem informasi pengelolaan sampah direvisi. Dalam revisi itu  nantinya diselipkan tentang larangan masyarakat membuang sampah plastik.

“Artinya yang dilarang di sini membuang sampah plastik, bukan penggunaan atau peredarannya. Misalnya, jika masyarakat memiliki sampah plastik, jangan dibuang sembarangan, tetapi dikumpulkan dulu  selanjutnya dibawa ke bank sampah atau diberikan pemulung,’’ ujarnya.

Menurutnya, selama ini image yang berkembang di masyarakat adalah  toko-toko atau pedagang tak boleh menjual atau menggunakan kantong plastik. Padahal, plastik masih merupakan produk legal. Dikatakan, untuk mempercepat pengurangan sampah platik, memang tak cukup hanya dengan perwali. Mengingat perwali sifatnya hanya himbauan, dan tidak disertai dengan sanksi. Karena itu, perlu diperkuat  dengan perda, sehingga jika terjadi pelanggaran bisa diterapkan sanksi tegas.

‘’Salah satu yang bisa dilakukan  dengan merevisi perda tentang kebersihan,’’ tandas Susruta yang dipastikan kembali menduduki kursi DPRD Kota Denpasar periode 2019 - 2024. (car)