JA Teline V - шаблон joomla Форекс

HUKUM & KRIMINAL
Typography

DENPASAR-Fajarbali.com | Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar saat ini sedang dihujani sejumlah persoalan hukum yang harus dihadapi.

Kasus hukum yang dihadapi GPIB ini berawal dari penguasaan sertifikat tanah tanpa hak yang dilakukan oleh institusi GPIB Maranatha Denpasar milik Michael Neno (paman dari Aldabert Iwan Viktor Neno).

Menurut Marthen Boiliu selaku kuasa hukum penggugat-Iwan Neno, GPIB Maranatha digugat karena telah menguasai sertifikat tanah milik Michael Neno (paman dari jemaat GPIB, Aldabert Iwan Viktor Neno, Red) tanpa alas hak. Gugatan perdata dengan nomor perkara 771/Pdt.G/2020/PN.Dps tahun 2020 sudah memasuki sidang kedua. 

Sidang pertama digelar pada 28 September 2020. Namun, tergugat I yakni GPIB Maranatha Denpasar dan tergugat II yakni Sinode GPIB di Jakarta tidak datang. Pada sidang kedua tanggal 19 Oktober 2020 tergugat I hadir. 

Namun, tergugat II tidak hadir. "Pada sidang kedua, dari meja informasi panitera sidang, kami mendapatkan informasi kalau tergugat I hadir, sementara tergugat II dari Sinode GPIB tidak hadir," ujar Marten saat dikonfirmasi di Denpasar, Kamis (22/10) lalu. 

Sidang akan dilanjutkan tanggal 11 November 2020 mendatang sesuai informasi penundaan yang diperoleh dari Panitera perkara tersebut.

Marten menegaskan, dalam sidang kedua tersebut, pihaknya juga langsung mendaftar gugatan perdata tentang penguasaan Paspor milik kliennya Unun Hadinansi Neno oleh GPIB Maranatha Denpasar tanpa alas hak dan melawan hukum. Gugatan perdata ini telah didaftarkan dengan nomor perkara 989/Pdt. G/2020/PN Dps.

Kasus ini digugat ke PN Denpasar karena paspor milik Unun ditahan atau disita oleh GPIB Maranatha Denpasar tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut terlihat dari jawaban Somasi pihak GPIB Maranatha Denpasar atas Somasi/Teguran yang dilayangkan oleh Unun Hadinansi Neno melalui kuasanya.

Oleh karena GPIB Maranatha tidak mengindahkan Somasi tersebut, maka diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pegadilan Negeri Denpasar.

Selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, pihak Unun Hadinansi Neno juga telah membuat pengaduan terhadap beberapa Pengurus Gereja GPIB Maranatha Denpasar atas dugaan tindak pidana pemerasan di Polresta Denpasar.

"Kami juga sudah melakukan pengaduan masyarakat oleh klien kami Unun Hadinansi Neno ke Polresta Denpasar terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh beberapa Pengurus GPIB Maranatha Denpasar terhadap klien kami," ujarnya. 

Pengaduan ini dibuktikan surat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat Nomor Reg: DUMAS/947/IX/2020/BALI/RESTA DPS tanggal 29 September 2020 dan telah ada tindak lanjut dari Polresta Denpasar atas Pengaduan tersebut dengan Surat Undangan Klarifikasi Nomor B/2244/X/2020/Reskrim tanggal 3 Oktober 2020 kepada Klien kami untuk dimintai klarifikasi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. 

Dugaan tindak pidana pemerasan tersebut terjadi pada saat Unun diminta membuat surat pernyataan mengakui menggunakan uang gereja GPIB Maranatha sebesar Rp. 289.000.000,- dengan tekanan dan intimidasi tanpa didampingi pihak keluarg.

Dan Surat Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan kemauan  dari dua Pengurus Gereja GPIB Maranatha yang mengaku mewakili GPIB Maranatha Denpasar, dimana awalnya Unun mendapat Surat Peringatan dari Pihak GPIB Maranatha Denpasar yang isinya menyebutkan telah terjadi selisih Kas Gereja GPIB Maranatha Denpasar sebesar Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah) lebih. 

Namun setelah mendapat Surat Peringatan tersebut Unun malah diminta membuat surat pernyataan disertai tekanan dan intimidasi untuk mengakui telah menggunakan kas gerega GPIB Maranatha sebesar Rp 289.000.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).

Namun belakangan Unun diminta untuk bertanggung jawab atas selisih kas Gereja GPIB Maranatha Denpasar sebesar Rp. 289.070.875,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

"Sekadar diketahui bahwa pada tahun-tahun sebelumya ada pengurus gereja yang dijatuhi sanksi skorsing karena selisih kas gereja yang tidak sedikit dan itu cuma dijatuhi skorsing. Namun, pertanggungjawaban selisih kas tersebut tidak jelas dan menguap begitu saja," tegasnya.

Menurut Marten, selain dari langkah-langkah Hukum yang sudah diambil tersebut diatas, masih ada langkah Hukum yang akan diambil pihak Unun, tinggal menunggu waktu saja.

Kasus hukum berkepanjangan ini berawal dari sertifikat tanah milik Michael dititipkan ke Iwan Neno pada bulan Juni 2019 lalu untuk maksud dan urusan di salah satu Bank di Denpasar.

Pasalnya, obyek tanah tersebut berada di Kabupaten Gianyar, Bali. Sedangkan Michael Neno sendiri tinggal di Amarasi, Kupang, NTT.

Tapi, belum sampai pada urusan Michael di Bank, GPIB Maranatha Denpasar mengaku mengalami selisih kas sebesar Rp. 289.070.875,- dan selisih kas tersebut dituduhkan kepada anak perempuan dari Michael Neno yaitu Unun Hadinansi Neno yang tidak lain sebagai pegawai GPIB Maranatha Denpasar. 

Tanggal 2 Juli 2019 lalu, Unun dipanggil seorang diri oleh pihak GPIB Maranatha tanpa sepengetahuan keluarga. Saat itulah, Unun diduga mengalami intimidasi maupun tekanan.

Dan dalam keadaan tidak berdaya melawan desakan dan tekanan pihak GPIB Maranatha Denpasar, Unun dipaksa membuat surat penyataan mengakui menggunakan uang kas GPIB Maranatha sebesar Rp. 289 juta.

Setelah pemanggilan Unun itu, pihak GPIB menyampaikan hal tersebut kepada Iwan Neno terkait penggunaan uang kas gereja yang dituduhkan kepada Unun.

Iwan Neno dalam keadaan sedikit panik tanpa pikir panjang ketika itu terpaksa menyerahkan sertifikat tanah milik Michael Neno kepada pihak GPIB Maranatha sebagai jaminan penyelesaian. 

Jaminan itu diserahkan hingga pihak GPIB Maranatha Denpasar dapat menghadirkan bukti audit independen maupun dokumen-dokumen berita acara pemeriksaan periodik atas kas gereja serta bukti-bukti pendukung lainnya guna dapat dibuktikan apakah benar selisih kas GPIB Maranatha sebesar Rp. 289 juta. 

Setelah ditunggu beberapa bulan pihak GPIB Maranatha tidak bisa memberikan bukti-bukti dimaksud yang diminta Iwan  Neno.

Karena tidak bisa memberikan bukti terkait tuduhan terhadap Unun, maka Iwan meminta pihak GPIB Maranatha Denpasar mengembalikan sertifikat tanah milik Michael Neno melalui surat bertanggal 3 September 2019, surat bertanggal 4 Oktober 2019, surat tanggal 11 November 2019, dan surat bertanggal 21 Februari 2020. 

Namun, permintaan pengembalian sertipikat tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak GPIB Maranatha Denpasar.

Atas hal tersebut, Michael Neno selaku pemilik sertifikat melalui Kantor Hukum Marthen Boiliu & Partners melayangkan surat somasi I tanggal 13 Mei 2020 dan somasi II dan terakhir tanggal 28 Mei 2020, tetapi dalam jawaban somasi dari pihak GPIB Maranatha Denpasar tanggal 2 Juni 2020 tidak dapat menunjukkan kuasa sah dari Michael Neno sebagai alas hak menguasai setipikat tanah tersebut. 

Marthen mengungkapkan pihaknya melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap GPIB Maranatha Denpasar sebagai Tergugat I dan Sinode GPIB di Jakarta sebagai Tergugat II guna mengembalikan sertipikat tanah milik Michael Neno berikut kerugian materil dan imateril yang dialami sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1367 KUH Perdata.

DI tempat terpisah, GPIB Maranatha Denpasar melalui Vence Sanger selaku sekretaris pelaksana harian jemaat GPIB, Samuel Uruilal ketua 1 dan ketua 2 Fredrik Billy angkat bicara terkait Dumas yang dilaporkan Unun tentang dugaan pemerasan oleh pengurus gereja dan gugatan penguasaan paspor.

Terkait pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polresta oleh Unun Hadinansi Neno, Samuel Uruilal mengatakan, pihaknya sudah lebih awal melaporkan Unun ke Polda Bali. Itu berdasar hasil audit internal gereja yang sudah dilakukan.

”Kini tinggal audit eksternal maka satusnya terlapor (Unun) akan ditentukan, kami tidak mau bahas tentang laporan pemerasan, ya itu masing-masing orang punya hak selama dia bisa membuktikan,” kata Samuel (24/10/2020). 

Terkait gugatan penguasaan paspor yang dilayangkan ke PN Denpasar oleh Unun, Samuel membeber kronologi kejadian. Awalnya, setelah gereja megetahui Unun mengambil uang gereja untuk kepentingan pergi ke luar negeri, pihaknya meminta menunjukkan paspor.

Saat ini, kata Samuel, Unun membawa paspor dan dicocokan dengan pernyataannya.” Ternyata benar, yang bersangkutan mengambil uang gereja sedikit demi sedikit kemudian menukarkan ke money changer untuk dipakai  ke luar negeri. Dia ke luar negeri meninggalkan Indonesia pada 3 November 2018 dan baru kembali pada 14 November 2018,” bebernya.

Hal itu terungkap setelah pengurus gereja memergoki sejumlah foto di Instragram Unun.

"Dia ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dia akui pakai uang gereja. Dan membuat surat penyataan sendiri. Kami meminta membawa paspor ke gereja untuk difotokopi untuk kepentingan arsip, bukan menahan. Dia yang tidak mau mengambil, padahal sudah dihubungi kepala gereja. Bagi kami tak ada guna, ngapain kami menahan paspornya,” tegas Samuel.

Menurut Samuel, sampai suatu ketika pihak Unun mengirim somasi dan pihak gereja sudah menjawab. “Kami sudah mempersilahkan untuk mengambil. Namun, yang bersangkutan tidak datang juga,” tandasnya.

Terkait Dumas soal dugaan pemerasan kas gereja yang berubah, Fredrik Billy menambahkan selisih kas gereja itu terkait dengan audit internal. “ Ada modusnya saat pegambilan uang yang dilakukan saudara Unun,” kata Billy.

Billy mengatakan, Unun awalnya bertugas di bagian pembukuan sebelum akhirnya dipindahkan ke kasir tahun 2018.

Terkait audit independen yang diminta pihak Unun, Billy mengaku pihak gereja sudah lakukan. ” Kita tunggu saja. Mungkin satu atau dua hari kedepan sudah selesai,” pungkasnya.

Sedangkan Fence selaku sekretaris harian menambahkan pihaknya tetap mengikuti mekanisme GPIB. “ Kita tetap ikut tata gereja. Sudah kami lapor ke Polda, dan kami disomasi, kami sudah jawab. Kami mempercayakan kepada bapak Samuel dan pak Billy untuk menjawab apa yang digugat oleh Iwan dan Mikael Neno,” ujarnya.(eli)

HUKUM & KRIMINAL

Grid List


JIMBARAN -fajarbali.com |Polisi menyebutkan, tewasnya Ketut AW diduga akibat putus cinta. Karena depresi, perempuan cantik asal Singaraja itu nekat meloncat dari lantai 4 balkon Homestay Rose Inn House di Jimbaran, pada Sabtu (28/11/2020) siang. 


JIMBARAN -fajarbali.com |Seorang perempuan asal Singaraja, I Ketut AW (23) ditemukan tewas setelah terjun dari balkon lantai 4 Rose Inn House Jimbaran Kuta Selatan, Sabtu (28/11/2020) pagi. Tindakan nekat ini dilakukan korban diduga akibat stress masalah keluarga. 


DENPASAR -fajarbali.com |Kapolda Bali yang baru dilantik Irjen Pol Drs Putu Jayan Danu Putra menegaskan akan tetap meneruskan kebijakan pendahulunya Irjen Pol Petrus Reinhard Golose untuk memberantas premanisme dan pungutan liar (pungli) di Bali. 


MANGUPURA -fajarbali.com |Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jajaran Polres Badung melaksanakan sosialisasi dengan memasang baliho di sejumlah titik strategis di wilayah Badung, Kamis (26/11/2020). 


DENPASAR -fajarbali.com |Maraknya aksi pencurian barang-barang berupa handphone milik pengunjung pasien di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar, diungkap Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali. Pelaku ternyata tukang servis handphone keliling yang kerap keluar masuk rumah sakit, bernama Burhanydin (37). 

DENPASAR -fajarbali.com |Satu orang Teknisi dari perusahaan PT. KUS selaku pihak ketiga provider telekomunikasi bersama 3 temannya, digulung Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan, pada Jumat 20 November sekitar pukul 21.00 Wita. Kawanan maling itu kedapatan menggasak 4 buah baterai yang terpasang di Tower Provider di Jalan Karang Sari Denpasar Selatan (densel), pada Kamis (19/11/2020) sekitar pukul 17.00 Wita. 

DENPASAR - Fajarbali.com | Setelah menyatakan sikap pikir - pikir selama seminggu atas putusan majelis hakim ,Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ujaran kebencian dengan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx akhirnya menyatakan banding.


DENPASAR -fajarbali.com |Tiga pria warganegara Nigeria dan seorang asal Pantai Gading, dideportasi oleh pihak Imigrasi Bali ke negaranya masing masing melalui Bandara Soekarno Hatta, pada Selasa (24/11/2020). Keempat WNA itu terlibat pelanggaran Imigrasi UU RI No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. 


DENPASAR -fajarbali.com |Memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, belasan mahasiswi Universitas Udayana (UNUD) yang tergabung dalam Serikat Perempuan Indonesia Seruni menggelar demo di Jalan PB Sudirman tepatnya tak jauh dari Fakultas Ekonomi, Denpasar, Rabu (25/11/2020) sore. 

 

DENPASAR -fajarbali.com |Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) awal Bulan Desember mendatang diharapkan bisa berjalan aman, damai dan sejuk, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya tanpa paksaan. Diharapkan pula, pada tahapan Pilkada kali ini bisa menurunkan tingkat penyebaran wabah pandemi covid-19. 


DENPASAR -fajarbali.com |Diduga sakit paru-paru, Juminah (49) ditemukan tewas di samping kloset tempat kerjanya di pertokoan Sudirman di Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, Selasa (24/11/2020). 


DENPASAR -fajarbali.com |Penyidik Ditreskrimsus Polda Bali memeriksa dua saksi pentolan Forum Komunikasi Taksu Bali Dwipa, Selasa (24/11/2020) siang. Kedua saksi pelapor masing-masing I Gusti Ngurah Marthapan dan I Kadek Susila Setiabudi. 

 


Kedua saksi inilah yang melaporkan anggota DPD RI dapil Bali Arya Wedakarna dalam dua pasal sekaligus Yakni tentang UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1 terkait konten melanggar kesusilaan. Dan, Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang konten yang mengandung permusuhan berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan. 


Kedua saksi pelapor bertemu dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Bali didampingi 3 pengacaranya dari Bali Metangi dipimpin Agung Sanjaya dan 5 orang perwakilan dari Forkom Taksu Bali Dwipa. Mereka datang sekitar pukul 10.00 Wita dikawal puluhan orang perwakilan dari Forkom Taksu Bali Dwipa yang terdiri dari 44 elemen masyarakat. 


Menurut Agung Sanjaya, dalam pemeriksaan hanya IGN Marthapan yang diperiksa karena laporan kedua saksi sama persis. Saksi IGN Marthapan diperiksa selama kurang lebih 5 jam. Dari pukul 11.00 Wita hingga pukul 15.00 Wita. Dalam pemeriksaan selama 5 jam itu saksi dicecar 40 pertanyaan seputar dugaan penodaan agama dan soal seks bebas. 


"Tadi yang diperiksa hanya saksi pelapor IGN Marthapan. Untuk materi pemeriksaan saya belum bisa komentar karena ini adalah kewenangan penyidik. Kami berterimakasih ke Polda Bali karena sudah memberikan perhatian laporan dari klien kami. Semoga ini bisa sampai tuntas," ungkap Agung Sanjaya usai mendampingi kliennya di Polda Bali. 


Agung Sanjaya mengaku sangat yakin melihat keseriusan Polda Bali dalam kasus tersebut, dan sangat yakin laporan dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) itu bakal naik menjadi LP. Keseriusan lainnya, penyidik berencana akan memeriksa saksi lagi Minggu depan. 


"Minggu depan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan tambahan. Minggu depan tak hanya saksi pelapor tapi juga saksi lainnya yang menguatkan," beber Agung Sanjaya. 


Menurut dia, saksi pelapor diperiksa terkait pernyataan AWK melalui salah satu chanel YouTube bernama Bali Berdaulat. Dimana melalui akun YouTube itu, AWK menyebutkan bahwa sosok yang disucikan oleh umat Hindu di Nusa Penida seperti Ratu Niang, Ratu Gede, Bhatara Sang Hyang Tohlangkir dikatakan bukan Dewa tetapi sebagai mahluk suci. 


Kemudian, ada juga video pidato AWK di salah satu SMA di Tabanan. Dalam video itu AWK menyarankan dan mendorong para pelajar melakukan seks bebas asal pakai kondom. 


"Kami juga membawa bukti video asli dari AWK yang dipersoalkan. Kalau nanti penyidik untuk minta bukti tambahan kami akan menyiapkannya," tegasnya lagi. 


Sementara dua saksi pelapor diperiksa,