JA Teline V - шаблон joomla Форекс

LINTAS KRIMINAL
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Dua terdakwa kasus dugaan pemerasan, I Gusti Arya Dirawan (terdakwa I) dan Hartono (terdakwa II) , Kamis (6/12/2018) diseret ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar untuk diadidli. 

Sidang masih dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nyoman Bela Putra Atmaja. Sementara terdakwa menghadapi perkara ini didampingi oleh pengacara Charli Yustus Usfunan dkk. 

Dalam dakwaan jaksa yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan Bambang Eka Putra menerangkan, kasus dugaan pemerasan ini dilakukan kedua terdakwa pada tangg 5 Agustus 2018 silam sekira pukul 18;30 wita di Warung Mina, Renon, Denpasar. 

Kasus pemerasan ini berawal saat saksi korban I Gusti Made Arya yang merupakan pemborong perumahan membangun proyek pemukiman tahap pertama yang diberi nama Catalia Residence/Sambandha Residence di Jln. Bay Pass Ngurah Rai Gg. Mina Utama, Denpasar. 

Pada saat pembangunan tahap I ini, mengingat proses pembangunan melalui jalan milik warga di Gang Mina Utama, pihak pemborong sudah medapat izin dari warga yang saat itu diketuai oleh I Gusti Arya Damaryanta (almarhum). 

Izin ini dituangkan dalam surat  pernyataan persetujuan pemakaian Jalan yang dibuat pada tanggal 28 September 2008. Surat pernyataan yang dibuat itu intinya menerangkan bahwa I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) mewakili warga memberikan izin kepada pemborong untuk menggunakan jalan Mina Utama bersama-sama dnegan warga selama-lamanya.  

Dalam surat itu juga tertuang, surat pernyataan yang telah dibuat ini tidak dapat dicabut, baik pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah-tanah sebagaimana tertuang dalam SHM. 

Dalam surat pernyataan itu tertulis, SHM yang dimaksud adalah SHM Nomor : 3943/Sesetan an I Made Renggi, SHM Nomor 51.71.010.030.0023 an I Ketut Puja CD, SHM Nomor : 51.71.010.030.0022/21 an I Wayan Lenggeh dan yang terakhir I Gusti Made Aryawan. 

Setelah pernyataan ditandatangani, saksi I Gusti Made Aryawan memberikan kompensasi atas penggunaan Jalan menuju proyek sebesar Rp 260 juta. Dimana uang terbut diserahkan kepada I Nyoman Diram Rp 30 juta dan I Gusti Arya Damaryanta (alamrhum) Rp 230 juta. 

"Penyerahan uang tersebut juga sudah dibuatkan kwitansi,"ujar jaksa yang akrab disama Bella ini sebagaimana dalam dakwaanya. 

Permasalah muncul saat saksi I Gusti Made Aryawan merencanakan pembanunan perumahan tahap II sebanyak 40 unit rumah yang lokasinya bersebelahan dengan perumahan yang dibangun tahap I itu, sehingga dalam pembangunanya menggunakan akses jalan yang sama yaitu Jalan Gang Mina Utama. 

Namun proses pembangunan berjalan lambat karena dihalangi-halangi oleh kedua terdakwa dengan alasan bahwa saksi korban I Gusti Made Aryawan harus membayar uang kompensasi atas penggunaan Jalan Gang Mina Utama yang merupakan akses menuju proyek. 

"Kedua terdakwa meminta saksi korban untuk membayar kompensasi sebesar Rp 35 miliar,"ungkap jaksa Kejari Denpasar itu. Kedua terdakwa juga berdalih bahwa, permintaan kompensasi ini merupakan hasil rapat dengan warga Gang Mina Utama tanggal 13 Januari 2018 yang diketuai oleh terdakwa I, sedangkan terdakwa II sebagai Humas. 

Dalam dakwaan juga dijelaskan, selain meminta uang kompensasi, kedua terdakwa sejak bulan Februari 2018 memasang spanduk di Jalan Mina Utama, depan perumahan Istanah Family dan diatas portal. 

Isi dari spanduk yang dipasang para terdakwa ini intinya meminta pemberhentian aktifitas mobilitas pekerjaan proyek diluar lingkungan Banjar Suwung Batan Kendal dan Jalan Utama. 

Selain itu, terdakwa II mantan bos judi dingdong itu, juga memerintahkan kepada para security perumahan melarang para sopir yang membawa material bangunan masuk kedalam proyek. 

Terdakwa II juga mengancam para sopir dengan berkata"bilang dengan bosmu, selesaikan dulu urusan dengan warga, dan untuk pak, hari ini silahka balik tidak usah mengirim material, kalau sampai terus dijalankan saya dengan kawan-kawan di lapangan gampang sekali menghancurkan ini"

Atas ancama itu para sopir merasa takut dan tidak berani masuk membawa bahan material bangunan. Atas permintaan kompensasi penggunaan jalan Gang Mia Utama, saksi korban keberatan. 

Alasanya, kedua terdakwa tidak miliki dasar atas permintaan uang kompensasi serta pelarangan penggunaan gang Mina Utama. Untuk itu, saksi korban meminta kepada pengacaranya bertemu dan membicarakan lebih lanjut. 

Singkat cerita, permitaan pemberitan kompansasi senilai Rp 35 juta tidak disepakati. Namun kedua terdakwa meminta kepada saksi korban untuk membayar kompensasi sebesar Rp 10 miliar.

Penyerahan uang kompensasi Rp 10 miliar ini, rencanya akan diberikan secara bertahap. Yaitu tahap I diberikan pada tanggal 5 Agustus 2018 dan Januari 2019. 

Atas permitaan pada terdakwa, peyerahan uang kompensai tahap I dibayar tanggal 5 Agustus 2018 di warung Mina, Renon sekitar pukul 20;00 Witan saksi korban yang diwakali pengacaranya, Made Dwi Yoga Saputra melakukan penyerahan uang sebesar Rp 100 juta. 

Tak hanya itu, saat itu saksi korban yang diwakili pengacaranya juga menyerahkan 1 lembar Bilyet Giro (BG) dengan nominal Rp 2.500.000.000 atas nama Kt Gde Sukarta Tanaya dan 1 lembar BG dengan nominal Rp 2.400.000.000 atas nama yang sama. 

Uang tunai dan dua buah BG itu diterima langsung oleh kedua terdakwa dengan disertakan kwitansi. Tapi apes, setelah kedua terdakwa itu menerima uang dan dua buah BG, keduanya ditangkap oleh polisi. 

Terungkap dalam dakwaan, bahwa maksud kedua terdakwa meminta uang kompensasi Jalan tersebut adalah digunakan untuk kepentingan kedua terdakwa sendiri. 

Akibat perbuatan kedua terdakwa, pembangunan perumahan Catalia Residence tahap II yang awalnya dikerjakan mulia pertengahan tahun 2017 dan selesai Agustus 2018 tidak bisa terlaksana, sehingga korban tidak bisa memasarkan perumahan tersebut. 

Kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman masimal 9 tahun penjara. (eli)