JA Teline V - шаблон joomla Форекс

PENDIDIKAN
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Puluhan Kepala Sekolah yang tergabung dalam Ikatan Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Buleleng menggeruduk Sekretariat DRD Bali.

Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kejelasan tentang Beasiswa Miskin (BSM) untuk peserta didik tahun 2018 di SMK Swasta.
Sejatinya, para Kepala Sekolah sempat menunggu satu jam lebih. Pasalnya, aspirasi tersebut dijadwalkan diterima oleh Komisi IV pada Pukul 11.00 wita. Namun, dikarenakan Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta masih ada kegiatan lain. Terpaksa, pertemuan molor hingga Pukul 12.00 lebih.
Seusai pertemuan, Nyoman Parta mengatakan, para Kepala Sekolah menanyakan BSM kepada dewan. Diketahui, BSM untuk peserta didik di SMK Swasta untuk tahun 2018 tidak diberikan. Termasuk untuk 2019 mendatang, juga tidak dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali. “Kami akan komunikasikan dengan Dinas Pendidikan,” terangnya.
Menurut Parta, jumlah dari BSM yang tidak diberikan oleh Dinas Pendidikan yakni senilai Rp. 8 Millyar. Dimana, setiap siswa mendapat Rp.1 juta. Khusus untuk sekolah swasta, lanjut Parta, memang tidak diberikan anggaran operasional. Sehingga, hanya diberikan kepada per siswa. Sementara untuk sekolah negeri, beasiswa ataupun bantuan dari pemerintah diberikan bersamaan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sementara itu, juru bicara Ikatan Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Buleleng Nyoman Witari menyatakan, tidak dianggarkannya BSM untuk SMK/SMA Swata menjadi hal yang sangat krusial. Padahal, pihaknya telah mengajukan proposal sejak 2017 yang lalu. Disamping itu, sejak awal tidak ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan.
“Tanpa ada pemberitahuan, detik-detik terakhir baru bilang tidak ada dana padahal kuota sudah dibagi, dan kita sudah mengumpulkan berkas, seperti salah satunya surat keterangan tidak mampu. Para orang tua berharap anaknya mendapat beasiswa. Nah Ini yang kemudian kita perjuangkan agar dana itu ada,” katanya.
Pihaknya juga sangat kecewa saat mengetahui jika tidak ada anggaran untuk BSM yang nilainya sebesar Rp. 8 Milyar. “Sayang banget, saya sangat sayangkan sekali. Karena justru anak-anak kurang mampu berharap sekali dana tersebut bisa cair,” akunya.
Kepala Sekolah SMK Kesehatan Vidya Usaha Singaraja ini menjelaskan, pada tahun 2016 yang lalu, siswa miskin mendapat BSM senilai Rp. 3,2 juta per siswa. Namun, pada tahun 2017 nilainya diturunkan menjadi Rp. 1 juta per siswa per tahun. Nyoman Witari menilai, penurunan tersebut diperkirakan adanya perpindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/kota ke Provinsi. “Sebelum diampu Provinsi dapat Rp 3,2 juta, sedangkan setelah diampu Provinsi hanya dapat Rp 1 juta, tapi sekarang tidak ada lagi,” tandasnya.
Dengan adanya pertemuan dengan dewan, dirinya bersama kepala sekolah lainnya berharap agar BSM bisa tetap diberikan. Apalagi, saat ini orang tua siswa terus menanyakan terus kapan pencairan BSM.
“Bayangkan kami harus menghadapi kegalauan para orang tua seolah-olah sekolah sudah dapat, tapi tidak dicairkan. Jika tak ada dana, kami berharap kepada Disdikpora  agar membuat surat keterangan bahwa dana tersebut tidak cair dan dananya tidak ada, sehingga kami bisa menyampaikan ke para orang tua,” bingung dia.
Terakhir, Witari menambahkan, jika BSM bagi peserta didik SMK Swasta tidak dicairkan dengan alasan tak dianggarkan, pihaknya menilai tidak ada keadilan. Padahal, dalam pendidikan harus berkeadilan. Terlebih, selama ini Sekolah Negeri mendapat dana BOS dari Pemerintah. (her)