JA Teline V - шаблон joomla Форекс

PENDIDIKAN
Typography

SINGARAJA-fajarbali.com | Demokrasi merupakan salah satu tatanan hidup bersama. Tatanan hidup bersama yang berbentuk demokrasi, telah diterapkan di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Negara demokrasi dipahami sebagai sistem kepemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia menerapkan sistem demokrasi sejak awal kemerdekaan, perayaan demokrasi terbesar mengalami puncaknya pada saat pemilu dilaksanakan pada pertama kali tahun 1955.

Saat ini, ditahun 2019 Indonesia kembali merayakan pesta demokrasi melalui Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dengan berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia , jujur dan adil. Namun, Pilpres tahun ini terasa berbeda dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya polarisasi antara pendukung masing masing calon dengan ketegangan yang intens didalamnya. Hal ini bahkan terjadi jauh sebelum masa kampanye yang seharusnya dilaksankan sebagaimana maksudnya yaitu untuk memperkenalkan calon-calon presiden beserta visi-misinya, bukannya saling serang dan memberikan suguhan yang tidak edukatif.  Suguhan tersebut antara lain penerapan politik kotor berupa penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antara golongan), Politik uang (Money Politic) dan fanatisme yang berlebihan.

Dalam rilis lembaga kajian HICON Law and Policy Strategic, di Pilkada tahun 2018 politik uang tidak hanya terjadi pada masa kampanye bahkan dalam masa tenang dan setelah si calon terpilihpun tidak menutup kemungkinan adanya politik uang mengingat, komitmen masyarakat untuk menolak politik uang juga belum tinggi . Disamping itu, penggunaan isu SARA juga masih dianggap sebagai senjata jitu untuk mendulang suara dan masyarakatpun masih ada yang menerima dan turut berpartisipasi menyebarkan sentiment SARA akibat fanatisme berlebihan mereka kepada pilihanya. Politik kotor dengan penggunaan politik uang dan penyebaran isu dan sentiment SARA ini akan berpengaruh kepada pemilih, pelanggaran yang dilakukan melahirkan sikap apatis masyarakat sehingga melegitimasi masyarakat bahwa tidak ada alasan untuk memilih dalam Pilpres yang tidak bersih ini. Apabila hal ini tidak dikontrol dan dibiarkan terus berlanjut hingga setelah pemilihan, dikhawatirkan konflik yang lebih besar akan terjadi di Indonesia akibat kekecewaan pendukung calon yang kalah pada Pilpres 2019 nanti.

Berdsarkan hal tersebut, kami mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha merasa terpanggil untuk turut berperan aktif serta terlibat dalam mensukseskan pesta demokrasi pemilihan presiden Indonesia tahun 2019 melalui aksi damai. Adapun aksi damai yang kami lakukan adalah :

1.Mengajak masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Buleleng pada khususnya untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.

2.Mengajak masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Buleleng pada khususnya untuk menolak keras segala bentuk praktik politik kotor pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.

3.Mengajak masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Buleleng pada khususnya untuk menikmati pesta demokrasi dengan menciptakan suasana pemilihan yang damai dan kondusif, menerima hasil pemilu serta menjaga persatuan dan kesatuan baik sebelum maupun sesudah  Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.

Demikianlah kajian aksi damai mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha tentang Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. Semoga Pilpres tahun 2019 dapat berjalan dengan lancer dan damai sehingga melahirkan pemimpin yang amanah, serta dapat memberikan perubahan yang baik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka !!! Hidup Mahasiswa !!! I Gusti Lanang Aghistanaya Yogie. (Gde)