JA Teline V - шаблон joomla Форекс

PENDIDIKAN
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Pemerintah Provinsi Bali Melalui Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD Provinsi Bali telah menggelar rapat terkait PPDB guna mencarikan solusi terhadap siswa yang tidak lolos PPDB  di SMA negeri. 

Setelah menggelar rapat antara Disdik, DPRD Provinsi, DPRD Badung dan beberapa orang tua siswa akhirnya menemukan solusi yaitu optimalisasi setelah pengumuman PPDB (5/7).

Kepala Disdk Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, setelah pengumuman tanggal 5 Juli 2019, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil seluruh Kepala Sekolah se-Bali guna melakukan pendataan. Sebab optimalisasi ini yang tau adalah kepala sekolah masing-masing.

Skema, kata Boy, dari optimalisasi nanti ada beberapa opsi yaitu pembentukan sekolah baru, ruang kelas baru (RKB), rombongan belajar  (Rombel), double shift, dan sinergi dengan seklolah swasta. 

"Kami ingin bersinergi dengan swasta. Kami selaku pemerintah hadir mengayomi antar sekolah swasta maupun negeri. Tidak ada gelombang kedua, yang ada optimalisasi," kata Boy menegaskan.

Terkait mencuatnya isu domisili mengalahkan kartu KK, Boy menampik. Asumsi itu merupakan asumsi masyarakat yang kenyataannya tidak benar kebenarannya. "Penggunaan surat keterangan domisili jauh lebih sedikit dibandingkan penggunaan KK," tambahnya.

Mendengar kesimpang siuran tersebut, Kadisdik Boy mengaku langsung mengecek lepangan dalam hal ini ke sekolah sekolah dengan langsung terjun, agar tidak ada info yang barang kali ada yang patut diragukan, sudah didiskualifikasi.

"Sebagai contoh di SMAN 1 Denpasar, ada pendaftar lima ratusan, dengan menggunakan domilsili sebanyak 85, namun setelah diverifikasi yang lolos hanya 52 orang. Dan 52 ini belum tentu nantinya lolos semua, hanya baru lolos pendaftaran," beber Boy.

Lebih jauh Boy mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ingin ada siswa tercecer sampai tidak mendapatkan sekolah. Jangankan tidak mendapat sekolah, yang tidak mau sekolah akan didekati untuk mau melanjutkan. Untuk mendukung program pemerintah wajib belajar 12 tahun.

Hal senada juga dikatajan Wakil Ketua Komisi IV DPRD provinsi Bali Nyoman Wirya, pihaknya bersama Disdik provinsi duduk bersama mencarikan  solusi. Solusi yang disepakati berupa Optimalisasi, sesuai kebutuhan, apakah itu nantinya penambahan rombel maupun mengadakan kelas sore.

"Dalam PPDB sekarang masing-masing daerah berbeda, tidak semua mengalami masalah. Yang paling krodit Badung, Denpasar, dan Tabanan sedikit," jelas politisi asal Tabanan.

Optimalisasi ini dilakukan untuk mencarikan formula bagi siswa-siswa yamg tidak lolos dalam pemunguman PPDB besok (hari ini, red), agar masyarakat tidak resah, karena dia takut anaknya tidak dapat sekolah. (gde)