JA Teline V - шаблон joomla Форекс

PENDIDIKAN
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat, utamanya para orang tua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri.

Dengan sistem zonasi, radius dari lokasi menjadi syarat yang paling utama, sehingga NEM tak menjadi patokan.

Yang menjadi permasalahan, banyak daerah tak memiliki sekolah negeri. Kalaupun ada, masih kurang dalam menampung siswa. Akibatnya banyak siswa yang tercecer. Bahkan, harus mendaftar ke sekolah swasta dengan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat para orang tua mau tidak mau mengambil langkah tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur Bali Wayan Koster menilai bahwa Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) soal PPDB tak tepat untuk diterapkan saat ini. Bahkan, peraturan tersebut bisa menjadi blunder.

"Apalagi kalau di kecamatan itu sekolahanya tidak ada. Bagaimana mau mendaftar. Mau mendaftar di sekolah lain sudah diisi dengan siswa yang ada dikecamatan itu. Jadi peraturan ini bikin blunder menurut saya dan bikin malu, sampai harus ditangani presiden, " jelas Koster saat Sidang Paripurna DPRD Bali, Rabu (10/07).

Menurutnya, berdasarkan pengalamannya duduk di kursi parlemen sebagai anggota DPR RI, Permendikbud soal PPDB inilah yang paling gagal. Bagaimana tidak, peraturan diharapkan menyelesaikan masalah khusus terkait kasta dalam sekolah, justru malah semakin menimbulkan masalah baru. "Ini adalah peraturan yang menurut saya paling gagal total," sebutnya.

Misal contohnya, ada sekolah di satu wilayah. Dengan sistem zonasi, ada siswa yang diterima hanya karena jarak antara sekolah dengan domisili dekat. Akan tetapi, ada juga siswa yang memiliki nilai bagus dan pintar, namun tak bisa masuk. Lantaran terkendala radius.

"Siapa yang paling dekat dia duluan, nilainya paling buruk pun dia diterima. Ada jauhan dikit, lebih pintar dan nilainya lebih bagus, tapi dia tidak bisa daftar. Itu akan mematikan sekolah yang memiliki sistem mutu yang baik," terang dia. Berbeda jika PPDB menerapkan perangkingan menggunakan NEM, tentunya tidak akan menimbulkan polemik.

Untuk itu, Pemprov Bali yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan SMA/SMK tidak akan secara murni menerapkan Permendikbud tersebut. Sebagai Kepala Daerah, pihaknya sejatinya ingin peraturan bisa sejalan dan tegak lurus dengan daerahnya. Akan tetapi, skemanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini.

"Saya sebagai Kepala Daerah di Bali tidak akan menjalankan peraturan itu. Buat saya yang lebih penting itu adalah melayani masyarakat," tegas dia.

Untuk itu, Pemprov Bali akan membuat dan menerapkan peraturan tersendiri perihal PPDB. Dimana, nantinya akan disesuaikan dengan wilayah yang ada masing-masing daerah.

"Harus diperbaiki, dan saya akan perbaiki. Jadi tidak murni kita jalankan peraturan menteri. Kita akan pertimbangkan kapasitas wilayah dulu," akunya.

Kedepan, penerapan aturan PPDB akan lebih kepada pendekatan wilayah dan porsi penerimaan. Begitu juga dengan sistem zona, harus tetap menggunakan perankingan berdasarkan prestasi. Sekolah juga bisa menerapkan pertimbangan khusus terhadap penerimaan. Kendati demikian, perlu ada pengkajian dan pemetaan setiap wilayah. (her)