JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Senin (11/10). Kesempatan bertemu jajaran Komisi II DPR RI dimanfaatkan Gubernur Koster untuk menyuarakan aspirasi agar RUU Provinsi Bali bisa dibahas secepatnya.

Ia berharap, RUU Provinsi Bali bisa mulai dibahas tahun 2022 mendatang agar segera dapat disahkan menjadi undang-undang. Koster berpendapat, payung hukum baru sangat urgen bagi Provinsi Bali karena saat ini pembentukan Bali masih diatur dalam satu peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 64 Tahun 1958, bersama-sama dengan dua provinsi tetangga yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Produk hukum ini, kata Gubernur Koster, masih mengacu pada konsideran Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), dalam bentuk Negara Indonesia Serikat (RIS).

"Mengacu pada UU itu, Bali masih masuk dalam wilayah Sunda Kecil dan ibu kotanya adalah Singaraja. Setiap produk hukum yang kami susun, harus merujuk pada UU itu. Jadi rasanya tanpa makna, secara esensi juga bertentangan,” ucapnya.

Karenanya, apabila dikaitkan dengan prinsip ketatanegaraan, sangat tidak baik jika hal ini dibiarkan terlalu lama. Syukurnya, imbuh dia, tiga provinsi yang terikat dalam satu produk hukum ini tidak ada yang ‘aneh-aneh’, sehingga sejauh ini belum menimbulkan persoalan. 

“Kalau ada yang ‘nakal’, ini bisa jadi ruang munculnya sparatisme baru dengan memanfaatkan kesempatan karena lemahnya perundang-undangan. Ruang ini yang harus kita tutup agar tidak ada celah,” ucapnya.

Terkait dengan rancangan RUU yang telah diajukan, mantan anggota DPR RI tiga periode ini sangat terbuka dan menyerahkan sepenuhnya pembahasan di tangan DPR RI. Pada kesempatan itu, ia kembali meyakinkan kalau RUU ini sama sekali tak mengundang kepentingan Bali meminta kekhususan. 

Semangat yang tertuang dalam RUU ini adalah bagaimana menjaga kearifan lokal Bali dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam bingkai NKRI, Pancasila dan UUD 1945. “Intinya, kami ingin Bali dibangun sesuai potensi. Sama sekali tak meminta kekhususan. Dengan UU ini, Bali akan bisa di-empowerment sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki,” ujarnya.

Lebih lanjut, sejumlah regulasi yang menerjemahkan NKRI dalam keseragaman. “Banyak regulasi yang didasari pada semangat NKRI harus sama, padahal potensi tiap daerah berbeda-beda. Ada yang menonjol dalam potensi laut, darat atau budaya,” tambahnya. 

Akibat semangat penyeragaman itu, sejumlah payung hukum terkesan dipaksakan untuk diterapkan di daerah. Ia lantas mencontohkan regulasi yang mengatur tentang keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tentu sesuai untuk semua daerah. 

“Kalau di Bali contohnya adalah OPD yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), padahal kita tak punya sumber daya mineral seperti minyak, tapi karena aturannya begitu, OPD tersebut harus ada,” ungkapnya. 

Oleh sebab itu, Gubernur Bali minta kepada para wakil rakyat yang duduk di Komisi II mencermati seluruh regulasi dan penerapannya di daerah. Ia berpendapat, otonomi asimetris adalah pilihan yang tepat diterapkan karena Indonesia memiliki daerah dengan beragam potensi.

Selain menyampaikan harapan soal percepatan pembahasan RUU Provinsi Bali, dalam kesempatan itu Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini juga menerangkan situasi Bali yang berangsur membaik. Atas dukungan pemerintah pusat dan kerja sama berbagai komponen, perkembangan kasus Covid-19 dalam tiga minggu terakhir konsisten melandai dengan kasus baru harian bertahan di angka dua digit. 

"Tingkat kesembuhan secara kumulatif telah mencapai 90 persen dan positivity rate 1 persen, jauh di bawah ketentuan WHO yaitu maksimal 5 persen. Sejalan dengan itu, saya juga menekankan agar masyarakat tidak lengah, melainkan terus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, untuk program vaksinasi, Bali menambah target dari 70 persen menjadi 79 persen penduduk yang memenuhi syarat untuk divaksin," ucapnya.

Sejalan dengan makin membaiknya situasi Bali, lanjut Gubernur Koster, pihaknya telah melonggarkan aktivitas masyarakat dan terhitung per tanggal 14 Oktober 2021, terminal internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai akan beroperasi kembali dan diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara. 

Dengan demikian, ekonomi Bali yang mengalami keterpurukan paling parah diharapkan dapat segera pulih. Ia bersyukur karena belakangan tingkat kunjungan wisatawan domestik baik yang melalui jalur udara maupun darat, mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan.

 “Sejumlah kementerian juga menggelar event di Bali, sehingga tingkat hunian sejumlah hotel telah mencapai 30 persen. Dengan ini, kami sudah mulai sedikit bisa bernafas,” ujarnya.
 
Selanjutnya, Gubernur Koster juga memberi penjelasan terkait sejumlah materi yang menjadi fokus dalam Kunker Komisi II yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah dan reformasi birokrasi, seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021, evaluasi Pilkada serentak 9 Desember 2020 dan masukan terhadap Pilkada serentak tahun 2024.

Terkait dengan reformasi birokrasi, Gubernur Koster menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya ia telah melakukan dua tahap penyederhanaan birokrasi sehingga jumlah OPD yang tadinya sebanyak 49, saat ini tersisa 38. 

Pengurangan jumlah OPD ini dimaksudkan untuk  mewujudkan birokrasi yang efektif, efisiensi dan akuntabel. Masih terkait dengan reformasi birokrasi, Pemprov Bali menerapkan sistem merit dalam promosi dan mutasi pegawai. Selain itu, Pemprov juga telah melakukan digitalisasi mulai perencanaan hingga pemberian layanan kepada masyarakat. 

Segala terobosan yang dilakukan jajarannya membuahkan sejumlah capaian yaitu opini WTP delapan kali berturut-turut dan nilai MCP pencegahan korupsi paling tinggi yaitu 85 persen. Capaian MCP ini menempatkan Bali pada peringkat pertama dalam strategi nasional pencegahan korupsi. Berikutnya terkait rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2021, ia menyampaikan bahwa prosesnya saat ini masih berjalan. “Untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020, telah berjalan sangat lancar dan aman. Sedangkan untuk Pikkada serentak 2024, saya sepenuhnya ikut kebijakan pusat dan KPU,” katanya, menjelaskan.

Menanggapi permohonan Gubernur Koster terkait pembahasan RUU Provinsi Bali, Ketua Komisi II DPR RI Dr H Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang juga selaku pimpinan rombongan menyampaikan bahwa perubahan UU itu memang sangat penting. Tidak hanya Bali yang mengajukan perubahan UU, ia menyebut setidaknya ada 20 provinsi yang mengajukan perubahan UU belakangan ini. Menurutnya, di antara sekian banyak RUU yang diusulkan, RUU Provinsi Bali paling menyita perhatian karena memunculkan tentang kekhasan daerah. Agar pembahasannya berjalan lancar dan tak berkepanjangan, pihaknya sudah memberi batasan ‘kekhasan’ bukan ‘kekhususan’ pada RUU Provinsi Bali.

“Bali ini yang isunya paling mengemuka. Kalau yang lain hanya perubahan nomenklatur dari UUDS RIS ke UUD 1945,” imbuhnya. 

Sependapat dengan Gubernur Koster, Doli menyebut tidak baik kalau produk hukum yang konsiderannya masih UUDS di era RIS tidak segera diubah. Selain bisa membuka celah munculnya sparatisme, UU lawas itu bisa menjadi masalah ketika satu daerah menjalin kerja sama dengan negara luar. Secara bertahap, RUU yang diajukan sejumlah provinsi itu akan dibahas sesuai tahapan. Ia pun menjanjikan, RUU Provinsi Bali bisa mulai dibahas awal tahun 2022.

Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas keseriusan jajaran Komisi II DPR RI dalam mengawal RUU Provinsi Bali. Mencari waktu yang tepat, ia akan bertemu secara khusus dengan jajaran Komisi II DPR RI untuk memberi penjelasan detail terkait RUU Provinsi Bali. (gde)

BERITA TERKINI

Grid List

DENPASAR -Fajarbali.com | Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat ( HIPAKAD )  Bali berkolaborasi dengan Dokkes Polda Bali, Jumat (22/9/2021) mengadakan vaksinasi massal.

DENPASAR - Fajarbali.com | Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Jumat (22/10/2021) melakukan pengambilan sumpah puluhan advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Denpasar. 

DENPASAR - Fajarbali.com | Sidang dengan terdakwa Zainal Tayeb, Kamis (21/10/2021) kembali dilanjutkan. Dalam sidang yang digelar secara daring ini, giliran tim kuasa hukum terdakwa yang mengajukan ahli untuk dimintai pendapat hukumnya. 

DENPASAR - Fajarbali.com | Dukungan moril untuk terdakwa kasus dugaan menyuruh menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik, Zainal Teyeb terus mengalir.

DENPASAR – fajarbali.com  I Astra Motor Bali bersama dengan seluruh AHASS di wilayah Bali memberikan layanan tambahan yakni bisa service di hari minggu sebagai bentuk kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen Honda yang tidak sempat datang ke bengkel untuk melakukan perawatan motor. Dengan tajuk ”Matic Minggu Service berhadiah oli MPX2”, promo program ini berlaku di periode 3 bulan yakni Oktober – Desember 2021. Konsumen yang melakukan service di hari Minggu akan secara otomatis diikutkan undian yang pengundiannya dilaksanakan di minggu ke 3 setiap bulannya selama periode program. Sekali pengundian sebanyak 25 konsumen yang beruntung untuk mendapatkan hadiah gratis ganti AHM oli MPX2.

DENPASAR – fajarbali.com  I Astra Motor Bali bersama dengan seluruh AHASS di wilayah Bali memberikan layanan tambahan yakni bisa service di hari minggu sebagai bentuk kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen Honda yang tidak sempat datang ke bengkel untuk melakukan perawatan motor. Dengan tajuk ”Matic Minggu Service berhadiah oli MPX2”, promo program ini berlaku di periode 3 bulan yakni Oktober – Desember 2021. Konsumen yang melakukan service di hari Minggu akan secara otomatis diikutkan undian yang pengundiannya dilaksanakan di minggu ke 3 setiap bulannya selama periode program. Sekali pengundian sebanyak 25 konsumen yang beruntung untuk mendapatkan hadiah gratis ganti AHM oli MPX2.


DENPASAR -fajarbali.com |Terdakwa penggelapan dana gereja GPIB Maranatha Denpasar, Unun Hardinansi Neno akhirnya divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim. Vonis itu dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua Putu Gede Noviyartha dan dua hakim lainnya Ida Ayu Adnya Dewi dan I Wayan Eka Mariartha dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis (21/10/2021). 

SEMARAPURA-fajarbali.com | Polres Klungkung memiliki terobosan baru untuk mencegah penularan Covid-19 di tahanan. Yakni dengan meluncurkan layanan zoom video call. Jadi pembesuk yang ingin berkomunikasi dengan tahanan tidak lagi dilakukan secara tatap muka, tetapi cukup dengan video call saja. Layanan inipun mulai diterapkan sejak Kamis (21/10/2021), dan tentunya tetap di bawah pengawasan ketat Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Klungkung.

SEMARAPURA-fajarbali.com | Kabupaten Klungkung rupanya menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang belum menuntaskan pencairan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial RI. Khususnya untuk program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (PBNT) dan juga bansos tahap III.

MANGUPURA-fajarbali.com | Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT PKLW) resmi diluncurkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa bertempat di Kodim 1611/Badung, Kamis (21/10/2021).

MANGUPURA-fajarbali.com | Setelah video Putu Dewi Ariantini atau dikenal dengan Dewi Pradewi viral di media sosial, Pemkab Badung langsung melakukan pertemuan dengan pihak satpam. Pertemuan dipimpin langsung Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Made Suardita didampingi Kabag Umum Setda Badung, Nyoman Artaka dan Danru Satpam serta Satpam yang bersangkutan yakni Ketut Suandita, Kamis (21/10/2021 ) di Puspem Badung.

AMLAPURA-fajarbali.com | Gempa berkekuatan Magnitudo 4,8 yang merusakan ribuan rumah warga rusak berat serta satu korban jiwa di Desa Ban,Kecamatan Kubu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dengan didampingi BPBD  Karangasem melakukan pengecekan serta penelusuran jalur sesar di Desa Ban. Hal itu dikatakan Plt Kabid Kebencanaan dan Kesiapsiagaan, BPBD Karangasem, Putu Eka Putra Tirtana,Kamis (21/10/20121).

AMLAPURA-fajarbali.com | Bunga Kasna atau Bunga Edelweis secara resmi ditetapkan sebagai Ikon dan Bunga Khas Karangasem. Bunga Kasna sendiri tumbuh subur dan dilestarikan oleh masyarakat lokal di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem.

MANGUPURA-fajarbali.com | Sebelum ditetapkannya Rancangan APBD 2022, Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Badung, Kamis (21/10/20121).

GIANYAR-fajarbali.com | Rencana pelaksanaan eksekusi adat di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, draft perdamaian mulai ada titik temu. Dalam penyusunan draft kesepakatan yang melibatkan  pihak krama yang keberatan dan prajuru adat, tiga point yang telah disepakati. Mulai dari pembatalan sertifikat, pencabutan sanksi adat serta penghentikan proses hukum pidana. 

DENPASAR-fajarbali.com | Pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata. Namun demikian, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal.

AMLAPURA-Fajarbali.com|
Bencana gempa bumi dengan magnitudo 4.8 SR yang mengguncang Karangasem pada Sabtu (16/10/2021) lalu, telah membuaat ribuan rumah warga di Desa Ban,Kecamatan Kubu, dan Desa Pempatan, Kecamatan Rendang,mengalami kerusakan. Tidak saja rusak ringan, puluhan rumah warga juga mengalami kerusakan cukup berat terutama di pusat gempa yakni di Dusun Jati Tuhu, Desa Ban,kecamatan Kubu,Karangasem.

AMLAPURA-fajarbali.com|
Ditengah pandemic yang masih melanda, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Karangasem membuat gebrakan untuk memajukan para pengusaha kecil ini. Salah satunya, dengan mengumpulkan para pengusaha kecil kedalam wadah Himpunan Wirausaha Karangasem (HiWiKa). Sebagai bentuk keseriusan pemerintah kabupaten, Diskop UMKM juga secara resmi  melaunching Rumah Kreatif HiWiKa yang juga sebagai tempat display sample produk anggota HiWiKa berlokasi di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem,pada Rabu (20/10/2021). 

DENPASAR - Fajarbali.com | Kasus hukum yang menjerat Zainal Tayeb memang sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

DENPASAR - Fajarbali.com | Sidang dengan terdakwa Zainal Teyeb, Selasa (19/10/2021) dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Udayana (Unud), I Gusti Ketut Ariawan.

DENPASAR- Fajarbali.com | Dukungan moril yang ditujukan kepada Zainal Tayeb tersakwa kasus dugaan menyuruh menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik terus mengalir. 

SINGARAJA-fajarbali.com | Memasuki tahun terakhir pada 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng, Bali 2017-2022 siap dikebut. Ini dilakukan mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng hanya tersisa sebelas bulan lagi.

SINGARAJA-fajarbali.com | Sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap Covid-19, aplikasi PeduliLindungi sangat wajib untuk diterapkan sebagai alternatif screening awal Covid-19, selain protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan vaksinasi tentunya. Dilihat dari data kemarin, jumlah tempat yang sudah teraktivasi aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Buleleng sebanyak 784 titik. Demikian disampaikan Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Covid-19 Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan saat menyampaikan release hariannya, Senin (18/10/20121).

DENPASAR-fajarbali.com | Menindaklanjuti Pemilu yang akan digelar pada Tahun 2024 mendatang, DPRD Bali berupaya untuk melakukan berbagai persiapan, utamanya soal anggaran. Terbukti dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Dewan tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024.