JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Komisi II Pertanyakan Dampak Pembangunan di Pelabuhan Benoa

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Pengembangan Pelabuhan Benoa oleh PT. Pelindo III mendapat sorotan dari DPRD Bali. setelah Komisi I, kali ini giliran Komisi II yang penasaran dengan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Pelindo III.

Anggota Komisi II DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, pengembangan sekaligus pembenahan yang dilakukan oleh PT. Pelindo III memiliki dampak bagi Bali. Maka dari itu, pihaknya menilai sangat penting untuk diketahui. “Inilah fungsi Komisi II untuk mengetahui seberapa besar yang direncanakan, seberapa besar dampak yang diberikan, seberapa besar dampak yang merugikan,” akunya, Senin (24/9/2018).

Selain itu, Komisi II juga membutuhkan penjelasan yang sangat detail terkait pengembangan Pelabuhan Benoa. Apalagi berdasarkan informasi yang beredar ke public, Pelabuhan Benoa akan dilengkapi dengan Art Center dan Pasar UMKM. “Pertanyaannya, tidak adakah Art Center diluar (Pelabuhan Benoa)?. Kenapa harus dibuikin disana?. Tidak adakah Pasar UMKM diluar sana?,” bingungnya. Baginya, alangkah lebih baik dibangun Stageuntuk penyambutan dibandingkan Art Center.

Selain itu, berdasarkan pemberitaan dari salah satu media di Bali disebutkan bahwa PT. Pelindo III telah melakukan presentasi ke DPRD Kota Denpasar. Dimana, pada presentasi tersebut dijelaskan mengenai Pembangunan Hotel diluar RIP (Rencana Induk Pelabuhan). Padahal, sesuai dengan ketentuan bahwa diluar RIP merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi Bali. “Yang mana sih koordinat RIP? Kita harus jelas dulu. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2013, 0-12 Mil jelas kewenangan Provinsi Bali,” tegasnya.

Dewan Bali hingga kini juga belum mengetahui rekomendasi resmi terkait Dumping pasir yang ada di Pelabuhan Benoa saat ini. Bila dibiarkan tanpa pengawasan, maka kawasan yang digunakan untuk menaruh pasir-pasir tersebut akan berpotensi menjadi tanah timbul. “Harus ada rekomendasi kita (DPRD Bali) sebenarnya,” terangnya.

Ditambah lagi, pada UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran jelas disebutkan bahwa Pembangunan disekitar Pelabuhan harus dikoordinasikan dan disesuaikan dengan peraturan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).

“(Dalam) RTRW jelas disebutkan bahwa itu kawasan konservasi, sampai saat ini itu belum berubah. Jadi selain dari Pelabuhan dan Kepelabuhananan, jelas itu tidak boleh. Semua ini milik kita kawasan pelestarian, kecuali Benoa dan titik-titik (koordinat) Pelabuhan,” pungkasnya. (her)