JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kota Denpasar menyampaikan usulan untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif tentang Bendega, pada rapat paripurna DPRD Kota Denpasar, Kamis (28/2) lalu.

Atas keinginan tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Denpasar menyetujui ranperda inisiatif ini dibahas lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Persejuan kelima fraksi terhadap ranperda  tentang Bendega disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Denpasar, Selasa (12/3/2019) di ruang sidang DPRD setempat. 

Pada rapat paripurna ke-2 masa persidangan I yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede ini, kelima fraksi (Hanura, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, dan Gerindra) melalui juru bicaranya masing-masing menyatakan setuju ranperda Inisiatif tentang Bendega dibahas lebih lanjut agar bisa ditetapkan menjadi perda.

Fraksi Hanura menilai perda Bendega sangat penting mengingat bendega merupakan kumpulan masyarakat yang mencari penghidupan di pesisir pantai yang tidak bisa dipisahkan dari kesakralan pantai. "Bendega juga merupakan budaya turun temurun yang menunjang pariwisata sudah sepatutnya diberikan perlindungan," ungkap Nyoman Tamayasa yang membacakan pandangan fraksinya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wayan Suadi Putra menegaskan, masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan (Bendega) berkontribusi positif dalam menjaga, melestarikan wilayah pesisir dengan nilai kearifan lokaldalam pencerminan harmonisasi Tri Hita Karana. "Karenanya krama bendega perlu mendapat pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah," ucap Suadi Putra.

Fraksi Partai Golkar dalam pandangan yang disampaikan Wanyan Duaja menilai Ranperda inisiatif tentang bendega ini merupakan ranperda yang mempunyai karakter responsibilitas atas keinginan maayarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kemajemukan tatanan lembaga masyarakat tradisional Bali khususnya di bidang perikanan.

"Kami mengharapkan kajian lebih lanjut berupa naskah akademik untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan ruang lingkup pengaturan jangkauan dan arah pengaturan dalam ranperda twntang bendega ini," tandas Duaja.

Juru bicara Fraksi Demokrat, AA. Alit Putra, juga menegaskan, peran dan fungsi bendega yang berdasarkan falsafah Tri Hita Karana sangat penting dan strategis trrutama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta religius. "Oleh karena itu bendega perlu mendapat pengakuan dan perlindungan secara hukum," ucap Alit Putra.

I Wayan Narsa yang membacakan pandangan Fraksi Gerindra menilai sudah selayaknya Pemerintah Kota Denpasar menerbitkan Perda tentang Bendega. Tata kehidupan masyarakat pesisir sudah semestinya diatur dan mendapat perlindungan. "Dengan adanya ketentuan yang mengatur kehidupan bendega kita harapkan kehidupan masyarakat pesisir jauh lebih baik dan memiliki kepastian hukum dalam menjalani kesehariannya," terang Narsa.

Menanggapi pandangan kelima fraksi, Ketua Bapemperda Drs. AA. Putu Gede Wibawa, menyambut positif atas persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan ranperda inisiatif tentang Bendega menjadi perda.

Mengingat kelima fraksi telah menyetujui dilanjutkan pembahasan ranperda Bendega pimpinan sidang Gusti Ngurah Gede langsung membentuk Pansus (Panitia Khusus) yang akan membahas ranperda Bendega. Bahkan pihaknya juga membentuk Pansus lain untuk membahas sejumlah materi yang sudah masuk ke meja  Dewan.  Diantaranya  LKPJ Walikota tahun 2018,  Tata cara pemilihan perbekel akan digodok oleh Pansus XXIII; Rencana induk pengembangan kepariwisataan dibahas pansus XXII; dan ranperda inisiatif tentang bendega dibahas Pansus XXIV. (car)