JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Panitia Khusus (Pansus)  XXIII, DPRD Kota Denpasar yang dipercaya menggodok 2 rancangan peraturan daerah (Ranperda), kini mulai fokus membahas ranperda  perubahan tentang pelaksanaan pemilihan perbekel, setelah merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar tahun 2018.

Pansus  XXIII yang dikomandoi I Wayan Sutama ini mengawali pembahasan dengan rapat intern. Sutama menyampaikan, pada pembahasan tahap awal, masih seputar yang sifatnya umum. Karena, perubahan Perda No. 2 tahun 2016, tentang pelaksanaan pemilihan perbekel ini, sifatnya menyesuaikan dengan Permendagri Nomor  65 tahun 2017, tentang perubahan atas Permendagri Nomor  112 tahun 2014, tentang pemilihan kepala desa.

‘’Intinya perubahan ranperda ini sifatnya menyesuaikan dengan Permendagri. Meski demikian, kami akan tetap berusaha segera menuntaskannya, untuk mengantisipasi akan dilaksanakannya pemilihan perbekel Agustus mendatang,’’ ungkap Sutama.

Salah seorang anggota Pansus XXIII, I Putu Tjawi, mengatakan, mengacu pada Perda sebelumnya memang tak banyak mengalami perubahan. Hanya syarat calon perbekel,  seperti yang tercantum dalam pasal 17 sedikit berubah. Salah satunya, terkait dihapusnya syarat di huruf g. Di mana, pada perda sebelumnya,  syarat calon perbekel harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang setahun sebelum pendaftaran, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Namun, pada draf perubahan, syarat ini dihapus. ‘’Kami belum tahu apa pertimbangnnya, syarat ini ditiadakan. Kemungkinan terkait hak setiap  warga Negara,’’ ucap Tjawi.

Dengan dihapusnya syarat tersebut, itu artinya  calon perbekel boleh dari luar desa, tanpa harus berdomisili di desa setempat. Memang pada huruf terakhir, calon perbekel mesti memahami kultur, akar budaya dan kearifan lokal.

Persyaratan calon perbekel lainnya, yaitu  syarat pendidikan menurut Tjawi perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi. Karena dalam Perda No. 2 tahun 2016, calon perbekel pendidikannya minimal tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat. Dengan semakin beratnya tugas-tugas perbekel, terutama  terkait pengelolaan dana desa yang cukup besar, pikaknya mengusulkan syarat pendidikan ini  diubah, misalnya setingkat SMA atau sederajat. 

‘’Ini baru sebatas usul pribadi, tentu nantinya pansus yang akan memutuskan,’’ ujar politisi PDI Perjuangan yang  juga mantan Kades Tegal Kertha ini.

Selain masalah syarat calon perbekel, revisi Perda Nomor 2 tahun 2016, tentang pelaksanaan pemilihan perbekel tidak banyak mengalami perubahan.  Ranperda itu memuat sembilan bab dan 54 pasal. Bab I memuat tentang ketentuan umum, dilanjutkan dengan ruang lingkup pada Bab II dan Bab III memuat tentang pelaksanaan pemilih perbekel.  Di samping itu juga diatur tentang pemilihan perbekel antar waktu, yang dilaksanakan melalui musyawarah desa. (car)