JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Kebutuhan pegawai kontrak di lingkungan Pemprov Bali mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Bali. Pasalnya, jumlah yang ada saat ini dinilai terlalu banyak.

Anggota Komisi I DPRD Bali IGK Kresna Budi menyatakan, selama ini pegawai kontrak yang ada saat ini. “Kita kan pengen tahu berapa jumlah pegawai, karena kita melihat banyak kali pegawai-pegawai baru,” ujarnya, Minggu (19/5/2019).

Pihaknya juga mempertanyakan apakah memang kebutuhan pegawai kontrak sangat mendesak. Seharusnya Pemprov Bali bisa memaksimalkan tenaga yang sudah ada saat ini. Disamping itu, beban anggaran bisa semakin ringan. “Kinerja pegawainya ingin kita maksimalkan. Apakah selama ini kebutuhan pegawai itu mencukupi?,” tanya dia.

Selama ini, kata dia, Komisi I tidak pernah mengetahui data tentang berapa jumlah kebutuhan pegawai kontrak dilingkungan Pemprov Bali, utama disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal, jika dilihat dari bidangnya, Komisi I merupakan membidangi persoalan pegawai kontrak. “Datanya kan kita tidak pernah tahu. Berapa kebutuhan ditiap-tiap OPD kan kita tidak pernah tahu,” tandasnya.

Berkaca pada Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM). Rekrutmen terhadap kebutuhan pegawai yang diperlukan melibatkan Komisi I. Khusus untuk dilingkungan Pemprov Bali, dirinya menerima informasi bahwa banyak sekali pegawai kontrak yang masuk. “Kayak dulu, kebutuhan (RS) Bali Mandara kan kita tahu dengan jelas. Banyak sekali katanya yang masuk, kalau overload, ya gimana,” tutur dia.

Dalam hal ini, pihaknya menganggap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali terkesan tidak transparan dan diam-diam dalam hal pegawai kontrak. Kresna Budi mengaku, sejak dulu Komisi I selalu menekankan kepada BKD untuk terbuka berapa kebutuhan pegawai kontrak yang sebenarnya. Dalam pembahasan anggaran juga, selama ini tidak ada penjelasan. “Terkesan tidak transparan. Dari dulu kita mengeluh. Tidak pernah dijelaskan,” tegasnya.

Sejatinya, Komisi I tak ingin menghalangi ataupun membatasi kebutuhan pegawai kontrak saja. Hanya saja, perlu ada komunikasi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Ia juga tidakingin berburuk sangka terhadap banyak jumlah pegawai. Yang jelas, kalau memang untuk meningkatkan kinerja, baginya tak masalah ada penambahan tenaga kontrak. “Kita pingin tahu kebuthannya berapa, kinerjanya seperti apa, kalau memang dibutuhkan untuk kinerja, kan juga untuk Pak Gubernur supaya kinerjanya lebih bagus,” tandas dia. Disisi lain, Pemprov juga melakukan mutasi pegawai antar OPD.

Terakhir, saat ditanya apa langkah yang akan diambil oleh Komisi I, politisi asal Buleleng ini mengatakan ingin ada penjelasan dari BKD. Komisi I berharap, kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bisa semakin meningkatkan kinerja dari seluruh para pegawai. “Ya kita pingin (mengundang BKD) mengusulkan ke Ketua dulu, supaya ada koordinasi,” pungkasnya. (her/Fajar Bali)