JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

MANGUPURA-fajarbali.com | Plt. Ketua DPD II Partai Golkar Badung, I Wayan Suyasa, Selasa (11/6/2019) mengumpulkan anggota Fraksi Golkar DPRD Badung.

Informasinya, rapat yang berlangsung tertutup di ruang Fraksi Golkar lantai II Gedung Dewan tersebut membahas masalah kisruh yang tengah melanda Golkar Badung. Kisruh terjadi pascaturunnya SK DPD I Golkar Badung tentang penunjukan I Wayan Suyasa selaku Plt Ketua DPD II Golkar Badung.

Rapat yang dipimpin Wayan Suyasa dihadiri I Nyoman Karyana (Wakil Ketua DPRD Badung), AAN Ketut Agus Nadi Putra (Ketua Komisi IV), IGN Shaskara (Bendahara DPD II), I Nyoman Suka, Ni Luh Gde Sri Mediastuti dan Ni Ketut Suweni.

Wayan Suyasa membenarkan bahwa dirinya mengumpulkan seluruh anggota Fraksi Golkar yang kembali terpilih dalam Pileg lalu.
“Iya, tadi kami rapat bersama teman-teman DPRD Badung dari Fraksi Golkar yang kembali terpilih,” akunya.

Mengenai materi yang dibahas, Suyasa yang juga Ketua Komisi I DPRD Badung ini mengakui seputaran masalah turunnya SK DPD I Golkar Bali yang salah satu poinnya menunjuk dirinya selaku Plt Ketua DPD II Golkar Badung.

Dikatakan bahwa dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa anggota Fraksi Golkar khususnya yang kembali terpilih untuk periode 2019-2024 akan tunduk pada keputusan partai. “Kita sepakati untuk cooling down. Fraksi sebagai perpanjangan tangan partai harus hormat pada keputusan partai,” ujarnya.

Kemudian menyikapi adanya gelombang penolakan dari sejumlah pengurus DPD, PK dan PD Golkar se-Badung, selaku Plt Ketua DPD II, Suyasa mengaku, sangat menghormati sikap kader tersebut. Ia pun tidak melarang pengurus yang tidak sejalan menyuarakan aspirasinya dengan berekspresi menuntut kebenarannya masing-masing. “Aspirasi kader yang kini berekspresi menuntut kebenarannya masing-masing kami juga persilahkan. Kami tetap apresiasi karena ini juga bagian dari demokrasi,” kata Suyasa.

Pihaknya tetap mengajak dan mengimbau semua kader kalau sudah selesai menyuarakan aspirasinya agar tetap tunduk pada keputusan partai yang tertinggi. “Kami di Fraksi Golkar tidak akan memihak ke salah satu di internal partai yang masih berproses. Silahkan sampaikan aspirasi. Tapi, kalau sudah selesai dan ada keputusan, ayok kembali bersama-sama membesarkan partai,” ajaknya.

Ia pun sebagai Plt Ketua DPD II Golkar Badung akan berusaha melaksanakan tugas dengan baik. Pasalnya, Golkar sebagai partai besar tidak boleh sampai ada kekosongan pemimpin. “Selaku Plt yang diberi mandat saya juga harus melaksanakan tugas. Karena secara administrasi baik ke KPU maupun Bawaslu pimpinan partai itu wajib ada,” tegasnya.

Mengenai kewenangan Plt yang juga bisa “mengganti” pengurus yang tidak sejalan, Suyasa mengaku tidak akan seekstrim yang dibayangkan. Pihaknya mengaku tetap akan melakukan revitalisasi, namun untuk kader-kader yang malas.

“Untuk jangka pendek memang harus ada revitalisasi pengurus. Terutama di internal DPD II dulu, karena ada beberapa pengurus malas tidak pernah hadir. Tapi, kalau untuk PK dan PD (diganti, red) belum, karena kita harus konsolidasi ke dalam dulu,” pungkasnya.

Sementara, usai rapat, sejumlah kader Golkar mengaku dapat menerima keputusan DPD I Golkar Bali. “Iya, tadi ada rapat internal (Fraksi Golkar, red). Cuma kebetulan saya agak telat, jadi tidak dengar semua. Tapi, intinya masalah kisruh SK DPD I Golkar Bali,” ungkap Luh Gede Sri Mediastuti didampingi Ni Ketut Suweni saat keluar dari ruang Fraksi Golkar Badung.

Selaku kader partai, ungkap Luh De Mediastuti, pihaknya tunduk pada perintah partai. Apalagi, penunjukkan Plt Ketua DPD II Golkar Badung berdasarkan surat keputusan (SK) di tingkatan partai yang lebih tinggi. “Soal itu (penunjukan Plt Ketua DPD II Golkar Badung, red) kan sudah ada SK dari DPD I. Jadi kami harus hormati dan tunduk,” tegasnya.

Seperti diketahui, Golkar Badung belakangan memanas lantaran I Wayan Muntra dicopot sebagai Ketua DPD II dan diganti oleh I Wayan Suaya selaku Plt Ketua. Sejumlah kader di tingkat PK dan PD se-Badung pun melayangkan protes dan menggelar demo ke DPD I Golkar Bali. Mereka juga mengancam akan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Partai Golkar apabila posisi Muntra tidak dikembalikan. (put/Fajar Bali)