JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Pansus Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali kembali berlanjut.

Kali ini pembahasan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kelompok Tim Ahli DPRD Bali dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus Nengah Tamba, mengingat Ketua Pansus Ketut Kariyasa Adnyana terlambat hadir.

Dalam rapat tersebut, diketahui bahwa Draft atau dokumen revisi Perda sejatinya sudah dikirimkan ke Pusat (Kementerian terkait) untuk dilakukan koreksi. Adapun Kementerian yang dimaksud adalah Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta. Hanya saja, Kementerian meminta dokumen tambahan untuk melengkapi koreksi tersebut.

“Kita harus mencari keputusan subtansif dari Kementrian. Dan beberapa dokumen yang kirim masih kurang lengkap,” ujar Wakil Ketua Pansus Revisi Perda RTRW Provinsi Bali Nengah Tamba seusai memimpin rapat di Ruang Baleg DPRD Bali, Selasa (18/06).

Dirinya sempat mempertanyakan maksud dari Pusat yang meminta dokumen tambahan. Padahal, Perda tersebut bukan baru melainkan revisi. Bukan itu saja, didalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 sudah tercantum jelas dan lengkap berbagai hal. Akan tetapi perlu lima poin tambahan dokumen seperti Kawasan Strategis Nasional (KSN), Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan, Kawasan Hutan, sebaran sawah, Mitigasi (kawasan) Bencana.

“Inikan revisi Perda RTRW, bukan membuat Perda baru. Apa yang sudah tersirat dalam Perda sebelumnya sudah jelas.

Sebenarnya Pusat itu mau apa? Dokumen itu sudahkita siapkan,” akunya.Menurutnya, dengan masuknya poin Mitigasi Bencana akan membuat Perda RTRW semakin lengkap dan menarik. Berbeda dengan Perda sebelumnya yang tidak ada poin kawasan bencana. Seperti diketahui, beberapa daerah memang rawan bencana seperti Karangasem yang memiliki Gunung Agung dan kawasan lain berpotensi banjir.

Pansus juga telah melakukan roadshow ke kabupaten/kota untuk menyerap aspirasi. Banyak usulan dari daerah yang masuk, contohnya saja soal ketinggian bangunan, sempadan pantai, jalan tol, dan pembangunan pelabuhan segitiga di Klungkung, termasuk Bandara di Buleleng.

“Pembukaan ruang yang semula mungkin bukan kawasan pariwisata, sekarang dirubah. Ada perubahan-perubahan disini, dan kabupaten/kota mengusulkan didaerah tertentu akan berubah menjadi pariwisata,” tandasnya.

Terkait kurangnya dokumen tambahan, Kementrian memberikan deadline hingga tanggal 21 Juni mendatang. Pihaknya optimis bisa menyelesaikan kekurangan dokumen yang diminta tepat waktu. “Per 21 (Juni) ini. Inikan batas terakhir, kita mesti selsaikan itu. Dan saya dengan temen-temen Pansus yang lain komitmen untuk menyelesaikan ini sebelum kita selesai. Saya ingin juga membuat sejarah dan kerja positif untuk Bali,” pungkasnya. (her)