JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Sebagai partai pengusung Pasangan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin), PDIP semestinya menjadi prioritas dalam hal Menteri Kabinet.

Dibandingkan dengan partai lainnya yang juga tergabung dalam koalisi seperti Golkar, PKB, NasDem, PSI, PPP, Hanura, dan Perindo, sangat wajar jika jatah menteri lebih banyak kepada PDIP.

Meski demikian, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri secara blak-blakan meminta jatah menteri kepada Presiden terpilih periode 2019-2024 Jokowi agar lebih banyak dibanding partai lainnya. Permintaan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan tamu undangan lainnya. 

Baginya menjaga partai dan memperjuangkan kejayaan selama 10 tahun belakangan sangat tidak mudah. Saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah selama dua periode, pihaknya selalu ditawari untuk ikut bergabung dengan pemerintahan, bahkan ditawari jatah menteri. Namun, dirinya selalu menolak. Banyak yang menyayangkan sikap Megawati tersebut, namun dirinya tak bergeming. "Saya ngomong gini, kalau elo kepengen jadi menteri (dengan cara seperti itu), keluar saja dari PDIP. Ora patek'en (tidak berminat)," ujarnya.

Setelah bercerita seperti itu, Megawati langsung "menodong" Presiden Jokowi soal jatah menteri. "Orang kita pemenang dua kali. Betul tidak? Saksikan ya. Iya dong. Jangan nanti, 'Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma 4, ya ndak mau. Tidak mau," katanya disambut tepuk tangan peserta.

Menurutnya, PDIP mendapat jatah menteri paling banyak adalah hal yang wajar. Mengingat, sebagai partai pengusung utama. Apalagi, ada juga partai lain yang tak masuk dalam koalisi meminta jatah menteri. "Iya dong. Orang yang tak dapat kemenangan saja minta," tegasnya.

Kendati demikian, ibunda dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tetap akan meminta secara hormat kepada Presiden soal jatah Menteri. Mengenai, ditempatkan diposisi menteri apa, sepenuhnya kewenangan Presiden. "Ini dalam kongres partai ya Pak Presiden, saya meminta dengan hormat, bahwa PDIP masuk ke kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak," tutur dia. 

Disisi lain, Presiden Jokowi menanggapi permintaan Ketum PDIP tersebut. Saat ini, pihaknya belum bisa memastikan berapa porsi menteri yang akan diberikan kepada partai koalisi pengusung. Terlebig dahulu harus bertemu dengan para Ketum. "Belum, kan belum ketemu," akunya.

Jokowi tak memungkiri, jika kedepan akan ada tambahan menteri. Apalagi, ada sinyal bergabungnya Gerindra ke barisan pemerintahan. Baginya, dalam politik segala sesuatu bisa mungkin terjadi, termasuk soal Gerindra. "Kita belum ketemu ketua-ketua partai koalisi. Kalau ketemu kita akan bicara tambahan koalisi misalnya, tambahan menteri. Politik kan semua serba mungkin, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Kan kita belum ketemu ketua-ketua parpol koalisi," ungkap mantan Walikota Solo.menyatakan nantinya akan ada menteri yang berasal dari Bali. Hal ini tak lepas dari perolehan suara tertinggi se-Indonesia pada Pilpres 2019 lalu yakni 91,6 persen. "Yang jelas dari Bali pasti ada," akunya.

Namun, dirinya tak menyebutkan siapa nama menteri yang dimaksud. Seperti diketahui, pada Kabinet Indonesia Kerja pada Pemerintahan Jokowi-JK, ada satu menteri dari Bali yakni AAN Gede Puspayoga yang duduk sebagai Menteri Koperasi dan UMKM. Belakangan, muncul beberapa nama yang dikaitkan dengan menteri Jokowi asal Bali. Diantaranya, AAGN Puspayoga, Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace. Sedangkan, dua nama masuk sebagai kuda hitam yakni, Anggota DPD RI Dapil Bali, Gede Pasek Suardika dan Politikus NasDem, I Gusti Putu Artha. "Jumlahnya menteri 34," sebut dia. (her)